Maros, Sulawesi Selatan, Jurnalpost - Semenjak mendapatkan pendampingan USAID PRIORITAS, Maros telah banyak mengalami perubahan dalam pendidikan, terutama pada aspek pembelajaran dan manajemen sekolah. Namun tantangan juga masih banyak di depan, diantaranya masih ada 62 dari total jumlah 224 sekolah dasar, yang siswanya kurang dari 16 orang per rombongan kelas. Uniknya, sekolah-sekolah tersebut juga masih kekurangan guru PNS, yang jika ditotal jumlahnya 703 orang.
Ketua DPRD Maros, Komisi III, dan Tim USAID PRIORITAS berfoto bersama setelah rapat dengar pendapat
Untuk memecahkan masalah tersebut, USAID PRIORITAS menyarankan Maros melakukan penggabungan sekolah-sekolah kecil tersebut sehingga biaya pendidikan lebih efektif dan bisa dialihkan untuk berbagai keperluan pendidikan yang lain. “Untuk kekurangan guru, karena belum ada kebijakan penambahan guru PNS dari pusat, bisa dipecahkan dengan memindahkan kelebihan guru yang terjadi di SMP ke SD,” ujar Jamarruddin, Provincial Coordinator USAID PRIORITAS Sulawesi Selatan saat rapat dengar pendapat dengan komisi III Pendidikan DPRD Maros di Ruang Rapat DPRD Maros (13 Oktober 2016).
Di hadapan Ketua DPRD Maros, dan seluruh anggota komisi III, Jamaruddin memberikan data bahwa dari total 720 guru mata pelajaran di SMP yang ada di Maros, terdapat 450 guru kekurangan jam mengajar. “Itu amat banyak. Lebih baik sebagian mereka dipindahkan mengajar di SD, sehingga kekurangan guru di SD bisa terpecahkan dan dapat memenuhi syarat sertifikasi mengajar 24 jam,” ujar Jamaruddin. Data-data tersebut, diharapkan bisa menjadi dasar kebijakan pendidikan di Maros ke depan.
Tantangan yang lain adalah belum adanya strategi komprehensif dan berkelanjutan dalam pengembangan dan pembinaan kompetensi guru. “Wadah pertemuan rutin guru seperti KKG dan MGMP harus harus dijadikan tempat untuk meningkatkan kompetensi guru dengan skema, standar kualifikasi dan pendanaan yang jelas,” ujarnya.
Jamaruddin juga berharap diseminasi program pembelajaran & MBS yang telah dilatihkan oleh USAID PRIORITAS ke depan bisa terlembagakan, baik lewat kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah. “Sehingga ketika ditinggalkan oleh USAID pada bulan April 2017 ini, kita bisa menjamin praktik baik tetap berlanjut,” ujar Jamaruddin.
Tak kalah pentingnya, Maros perlu juga menyusun kebijakan & strategi yang komprehensif sebagai kabupaten literasi. Menanggapi hal tersebut, Fitriani, salah satu anggota komisi III, berencana memanggil perusahaan-perusahaan untuk berembug memanfaatkan dana CSR mereka untuk membiayai program literasi Maros. “Mereka bisa ikut menyumbang pendirian taman baca, pengadaan buku dan sebagainya,” ujarnya.
Ketua DRPD Maros, Chaidir Syam, berharap semua data dan masukan-masukan kebijakan yang diusulkan USAID PRIORITAS dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut secepatnya bisa dibuatkan formulasinya dan akan didukung sepenuhnya oleh Komisi III untuk dimasukkan dalam kebijakan pemerintah daerah. “Program USAID PRIORITAS yang bagus ini jangan tidak berlanjut, pemerintah daerah harus melanjutkannya saat USAID PRIORITAS sudah tidak ada lagi,”ujarnya.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda