Hadapi MEA Daya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Harus Ditingkatkan

JURNALPOST.COM - Indonesia sebenarnya sangat layak memimpin Asean dalam MEA, tetapi untuk bisa mencapai hal tersebut, dibutuhkan pembenahan dan perbaikan di beberapa sektor. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Perencanaan Manejemen Kinerja (KemenPAN-RB) Kamaruddin AK, dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Sulsel tahun 2016, di Hotel Clarion, Jum'at (8/4).

"Untuk itu, Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi, termasuk juga kemampuan kompetisi melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis," kata Kamaruddin.

Menghadirkan birokrasi yang bersinergi dan antisipasi terhadap segala perubahan, dikatakannya sangat penting. Karena ke depan, pelayanan yang dilakukan bukan hanya untuk WNI, tetapi juga WNA yang mencari nafkah di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latief, yang hadir dan membuka acara tersebut, mengatakan, selain untuk meningkatkan mutu kepegawaian, Rapat Koordinasi ini juga dilakukan untuk memantapkan koordinasi kepegawaian Se-Sulsel dalam mewujudkan penataan Aparatur Sipil Negara.

"Ini sesuai dengan yang tercantum dalam aturan KemenPAN-RB terkait pengelolaan manajemen sumber daya aparatur," kata Latief.

Dalam aturan tersebut, lanjutnya, KemenPAN-RB mengharuskan perubahan dari paradigma perspektif lama menuju prespektif baru.

"Paradigma saat ini harus menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis," ungkapnya.

Menurutnya, dengan peningkatan dinamika masyarakat, maka pengembangan sistem manajemen yang didukungan dengan sistem informatika yang terarah pada pengembangan e-government, pemerintahan akan diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang kondusif, transparan dan, akuntabel.

"Jadi, peran birokrasi lebih difokuskan sebagai agen pembaharuan," paparnya.

Lebih jauh Latief mengatakan, Birokrasi saat ini juga diuntut sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha. (opa/)