Gubernur Sulsel Lantik Delapan Pejabat Eselon II Hasil Lelang Jabatan

MAKASSAR, JURNALPOST.COM - Delapan pejabat Eselon II yang mengisi jabatan Kepala Biro/Badan/Staf Ahli Gubernur, secara resmi dilantik oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, melantik , di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin (14/3).

Mereka yang dilantik merupakan pejabat yang telah melalui proses lelang jabatan yang poresnya dimulai sejak akhir tahun lalu.

Delapan pejabat Eselon II yang dilantik yaitu:

Andi Hasdullah sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Provinsi Sulsel Sulkaf S Latief sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulsel Syamsul Rizal Syam sebagai Kepala Badan Lintas Kabupaten dan Kota Provinsi Sulsel Andi Muhammad Reza sebagai Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Provinsi Sulsel Sukarniaty Kondolele sebagai Kepala Biro Bina Perekonomian Provinsi Sulsel Denny Irawan Sardi sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Muhammad Hasan Basri Ambarala sebagai Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Sulsel Mujiono sebagai Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Daerah Korpri Provinsi Sulsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengingatkan agar para pejabat yang dilantik menyadari tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang pejabat pemerintah. Para pejabat yang dilantik juga diminta menyusun visi misinya dengan konsep yang realistis, untuk menghadirkan kinerja yang lebih baik dari pejabat sebelumnya.

"Jangan pikir, dengan jadi pejabat, bisa bepergian untuk santai-santai. Harus menanamkan, tidak boleh lebih jelek dari yang saya gantikan. Konsepsikan visi misinya," kata Syahrul.

Syahrul juga berpesan, pejabat harus bisa menghadirkan human relationship yang kuat. Pejabat harus memiliki perilaku selayaknya pejabat. Tidak otoriter serta transparan.

"Perilakunya harus adil. Jangan otoriter, harus transparan. Kalau tidak tahu, belajar, tanya pendahulu mu yang sukses. Makin tinggi jabatannya harusnya makin arif seseorang," ujarnya.

Usai acara lelantikan, Syahruk mengatakan, ia menyadari bahwa setiap keputusan penentuan pejabat pasti ada resiko yang akan ditanggung. Akan tetapi, ia mengatakan selama keputusan yang diambil sesuai dengan aturan, hal itu tidak akan menjadi masalah baginya.

"Saya yakin dengan hasil yang ada, melalui seleksi yang ketat dan berkali-kali. Bahwa setiap keputusan penentuan pejabat pasti ada resiko. Tapi ini tak salah menurut aturan, kendati demikian pasti ada yang komplain dan silahkan saja," tutupnya. (fo)