25 Tahun Reformasi: Apakah Kita Masih di Jalur Perubahan?

Oleh: Fanya Alsya Putri JurnalPost.com - Tahun 1998 menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Ketika mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, mereka tidak hanya menuntut mundurnya Presiden Soeharto, tetapi juga membawa semangat besar: mengubah wajah bangsa menjadi lebih demokratis, adil, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Kini, setelah 25 tahun, muncul pertanyaan mendasar: apakah cita-cita reformasi masih hidup?

Reformasi: Awal dari Harapan Baru

Reformasi 1998 berhasil menciptakan banyak perubahan. Indonesia beralih dari rezim otoriter menjadi negara demokratis dengan sistem pemilu langsung. Kebebasan pers meningkat drastis. Lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk. Bahkan, Indonesia digolongkan sebagai negara demokrasi elektoral oleh lembaga seperti Freedom House (2023). Namun, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Yudi Latif, pakar filsafat dan politik, “Reformasi adalah sebuah proses yang tak bisa berhenti di satu titik. Ia harus dirawat dan dikoreksi terus-menerus.”

Capaian dan Kemunduran: Dua Sisi Reformasi

Beberapa capaian reformasi kini mulai diuji. Pemilu memang tetap berjalan, tapi Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Data dari The Economist Intelligence Unit (2024) menempatkan Indonesia dalam kategori “flawed democracy” dengan skor 6.71, turun dibandingkan dekade sebelumnya. Salah satu isu yang menonjol adalah munculnya politik dinasti, yang makin marak dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), pada Pilkada 2020, setidaknya 124 calon kepala daerah memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik atau pejabat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang penyempitan akses terhadap kekuasaan. Isu lainnya adalah pelemahan terhadap lembaga independen, terutama KPK. Sejak revisi UU KPK pada 2019, kewenangan lembaga tersebut dinilai menurun. Banyak pakar dan pegiat antikorupsi menyebut revisi ini sebagai “langkah mundur reformasi.” Bahkan, Transparency International mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dari skor 40 (2020) ke 34 (2023). Kebebasan berpendapat juga mengalami tantangan. UU ITE masih menuai kritik karena beberapa pasalnya dianggap multitafsir dan bisa menjerat warga hanya karena menyampaikan pendapat secara daring. Lembaga SAFEnet mencatat peningkatan kasus pelaporan berdasarkan UU ITE, terutama menjelang tahun politik.

Ketimpangan Sosial yang Masih Menganga

Reformasi juga membawa harapan akan pemerataan kesejahteraan. Namun kenyataannya, kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah serius. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia pada 2023 adalah 0.388—masih dalam kategori “tinggi”. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak belum merata. Banyak daerah tertinggal yang belum menikmati hasil pembangunan secara optimal. Seperti dikatakan Emil Salim, tokoh reformasi: “Apa arti demokrasi jika rakyat di pelosok tetap lapar dan tidak bersekolah?” Selain itu, praktik politik uang dan transaksional masih menjadi momok dalam setiap pemilu. Ini memperburuk ketimpangan demokrasi, karena suara rakyat bisa tergantikan oleh kekuatan uang.

Peran Generasi Muda: Harapan Reformasi

Meski banyak tantangan, satu hal yang patut disyukuri adalah masih kuatnya partisipasi generasi muda. Mereka tidak hanya aktif dalam pemilu, tapi juga dalam bentuk gerakan sosial digital. Mulai dari kampanye isu lingkungan, hak perempuan, hingga antikorupsi, semua menjadi bukti bahwa reformasi belum mati. Lembaga CSIS (2023) mencatat bahwa lebih dari 70% anak muda Indonesia percaya bahwa mereka bisa membawa perubahan melalui jalur politik dan sosial. Banyak yang kini terjun menjadi aktivis, relawan, bahkan caleg independen. Namun, mereka juga menghadapi tantangan berupa polarisasi politik dan arus informasi yang membingungkan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memperkuat literasi politik dan sejarah, agar tidak mudah dimanipulasi oleh narasi-narasi yang menyesatkan.

Reformasi Adalah Proses Panjang

Reformasi bukan satu momen, melainkan proses panjang. Sebagaimana diungkapkan Goenawan Mohamad, “Reformasi bukanlah tujuan. Ia adalah arah. Kita bisa menyimpang, tapi kita harus tahu bagaimana kembali.” Tidak ada negara demokrasi yang sempurna. Semua menghadapi tantangan. Namun, jika kita menyerah dan apatis, maka cita-cita reformasi benar-benar bisa terkubur. Penting untuk menjaga semangat kritis, tidak hanya dalam tahun politik, tapi setiap hari. Reformasi harus dirawat oleh semua pihak—rakyat, media, akademisi, birokrasi, hingga komunitas akar rumput.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Sebagai individu, ada banyak hal kecil namun berdampak besar yang bisa dilakukan: ● Mengawasi kebijakan pemerintah dan menyuarakan pendapat secara bertanggung jawab. ● Tidak apatis saat pemilu, serta memilih berdasarkan rekam jejak, bukan popularitas semata. ● Melawan hoaks dan ujaran kebencian, demi menjaga ruang demokrasi yang sehat. ● Mendorong diskusi yang sehat dan terbuka, terutama di kalangan anak muda. Reformasi bukanlah milik masa lalu. Ia adalah milik masa depan—dan masa depan itu ada di tangan kita.

Kesimpulan

Dua puluh lima tahun setelah Reformasi 1998, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam demokratisasi, seperti pemilu langsung, kebebasan pers, dan pembentukan lembaga independen. Namun, capaian ini kini diuji oleh berbagai kemunduran, seperti politik dinasti, pelemahan KPK, serta ketimpangan sosial yang masih tinggi. Reformasi bukan sekadar masa lalu, tetapi arah yang harus terus dijaga. Tantangan yang ada seharusnya tidak membuat generasi muda apatis, melainkan mendorong keterlibatan yang lebih aktif dan kritis dalam kehidupan berbangsa. Dengan memperkuat literasi politik, menyuarakan pendapat secara bijak, serta terlibat dalam perubahan sosial, semangat reformasi dapat terus hidup dan berkembang. Daftar Pustaka Freedom House. “Freedom in the World 2023: Indonesia.” Freedom House, 2023. The Economist Intelligence Unit. “Democracy Index 2023.” The Economist Group, 2024. Indonesia Corruption Watch. “Dinasti Politik dalam Pilkada 2020.” ICW, 2020. Transparency International. “Corruption Perceptions Index 2023.” Transparency International, 2023. SAFEnet. “Laporan Tahunan UU ITE di Indonesia.” SAFEnet, 2023. Badan Pusat Statistik. “Indeks Gini Indonesia Tahun 2023.” BPS, 2023. Centre for Strategic and International Studies (CSIS). “Survei Nasional: Persepsi Anak Muda terhadap Politik dan Demokrasi.” CSIS, 2023. Latif, Yudi. “Reformasi adalah proses yang terus hidup.” Wawancara dalam berbagai media nasional, 2022. Salim, Emil. “Apa arti demokrasi jika rakyat tetap lapar?” Pidato Publik, 2018. Mohamad, Goenawan. Catatan Pinggir. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.