2026: Tahun Ujian Ketahanan Ekonomi Daerah

Oleh: Herwin Mopangga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo JurnalPost.com - Perekonomian global dan nasional langsung menghadapi situasi yang tidak sederhana sejak awal 2026 ini. Eskalasi geopolitik internasional mulai dari ketegangan politik di Amerika Serikat, konflik di Timur Tengah, dinamika Amerika Latin, hingga rivalitas kekuatan besar, meningkatkan ketidakpastian global. Dampaknya tidak selalu hadir dalam bentuk krisis terbuka, tetapi menjalar melalui volatilitas harga energi, gejolak pasar keuangan, dan perubahan perilaku investor dunia yang semakin berhati-hati. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka tentu tidak berada di ruang hampa. Tekanan eksternal tercermin pada pergerakan nilai tukar Rupiah yang masih berada di kisaran Rp16.700–16.800 per dolar AS, meningkatnya harga emas sebagai aset lindung nilai, serta naiknya imbal hasil surat utang negara yang menandakan meningkatnya premi risiko. Dalam situasi seperti ini, stabilitas makroekonomi menjadi kata kunci, bukan semata mengejar pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek. Di tengah tekanan global tersebut, respon kebijakan nasional relatif terukur. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) pada level 4,75 persen dengan pertimbangan inflasi yang tetap rendah dan terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen, stabilitas nilai tukar, serta kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan yang berimbang yakni tidak tergesa-gesa melonggarkan kebijakan yang dapat memicu volatilitas Rupiah, namun juga tidak memperketat secara berlebihan sehingga menahan kredit dan investasi. Di sisi domestik, indikator permintaan masih menunjukkan ketahanan. Survei Konsumen Bank Indonesia Desember 2025 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen berada pada level optimis, mencerminkan persepsi masyarakat yang masih cukup positif terhadap kondisi ekonomi. Aktivitas sistem pembayaran digital juga melonjak signifikan pada akhir tahun, menandakan tingginya perputaran transaksi dan konsumsi. Namun, indikator-indikator ini tidak boleh dibaca secara berlebihan. Optimisme konsumen perlu dijaga agar tidak tergerus oleh tekanan harga, pelemahan daya beli, atau ketidakpastian lapangan kerja. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa APBN 2026 langsung berjalan sejak awal tahun, berperan sebagai shock absorber dalam merespons dinamika ekonomi global maupun dalam negeri. Langkah konsolidasi melalui kunjungan kerja internal dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal, peningkatan koordinasi antarunit, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola kompleksitas anggaran negara. Tantangan internal Indonesia pada 2026 tidak ringan. Beban pembayaran utang pemerintah yang meningkat membatasi ruang fiskal untuk mendorong pembangunan agresif. Di saat yang sama, risiko bencana alam berulang seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem, telah menambah tekanan terhadap ekonomi daerah, khususnya sektor pangan dan infrastruktur dasar. Kombinasi tekanan eksternal dan keterbatasan fiskal domestik membuat tahun 2026 layak disebut sebagai tahun ujian bagi ketahanan ekonomi nasional dan daerah. Bagi Provinsi Gorontalo, ujian tersebut terasa lebih nyata. Struktur ekonomi daerah yang bertumpu pada pertanian, perikanan, UMKM, dan belanja pemerintah sangat sensitif terhadap kenaikan biaya logistik, harga energi, dan stabilitas harga pangan. Ketika harga BBM, pupuk, pakan, atau biaya distribusi meningkat, dampaknya langsung terasa pada harga di pasar dan daya beli rumah tangga. Jika belanja pemerintah pusat melambat akibat penyesuaian fiskal, efek lanjutannya adalah tertundanya proyek dan melemahnya perputaran ekonomi lokal. Namun demikian, situasi global yang penuh ketidakpastian bukan hanya membawa ancaman, tetapi juga peluang. Ketika perdagangan internasional terganggu dan harga impor meningkat, penguatan produksi lokal dan ketahanan pangan justru menjadi strategi rasional. Gorontalo memiliki modal penting untuk itu yakni basis pertanian pangan, perikanan tangkap dan budidaya, serta UMKM yang relatif adaptif. Dalam konteks ini, agenda memperkuat produksi lokal, memperpendek rantai distribusi, serta menekan biaya logistik menjadi semakin relevan. Tabel. Laju Inflasi Gorontalo Tahun 2023-2025 Sumber: BPS Provinsi Gorontalo 2026 Tahun 2026 seharusnya dimaknai sebagai momentum konsolidasi, bukan ekspansi yang gegabah. Pemerintah daerah perlu memastikan inflasi pangan tetap terkendali melalui koordinasi yang kuat, menjaga kelancaran distribusi, dan memperkuat cadangan pangan daerah. Belanja daerah harus diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung ke ekonomi rakyat seperti padat karya, irigasi kecil, jalan produksi, cold chain perikanan, dan dukungan nyata bagi UMKM. Di tengah keterbatasan fiskal, kualitas belanja jauh lebih penting daripada sekadar besarnya anggaran. Pada saat yang sama, ketahanan sosial ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas. Ketika dunia kerja menghadapi ketidakpastian dan investasi cenderung selektif, perlindungan terhadap kelompok rentan dan penguatan ekonomi mikro menjadi bantalan penting agar gejolak global tidak berubah menjadi krisis sosial di tingkat lokal. Di sinilah peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan ekonomi rakyat. Singkatnya, prospek ekonomi 2026 bagi Indonesia dan Gorontalo bukanlah cerita hitam-putih. Pertumbuhan masih mungkin terjadi, tetapi dengan risiko yang lebih tinggi. Daerah yang mampu membaca arah angin global, menjaga stabilitas harga, memperkuat ekonomi lokal, dan mengelola risiko sejak dini akan lebih siap menghadapi guncangan. Tahun 2026 bukan tahun untuk lengah, tetapi juga bukan tahun untuk pesimis. Ia adalah tahun ujian, dan dari ujian inilah kualitas ketahanan ekonomi daerah akan benar-benar diuji.