{"id":9890,"date":"2023-12-26T01:18:13","date_gmt":"2023-12-25T17:18:13","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/?p=9890"},"modified":"2023-12-26T01:18:13","modified_gmt":"2023-12-25T17:18:13","slug":"korelasi-antara-orde-baru-dan-reformasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/korelasi-antara-orde-baru-dan-reformasi\/9890\/","title":{"rendered":"Korelasi antara Orde Baru dan Reformasi"},"content":{"rendered":"

Oleh: Andrian Abdurahman<\/p>\n

JurnalPost.com<\/strong> – Orde Baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan Orba, adalah era pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Mulainya era ini ditandai dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar) pada tahun 1966 yang dikeluarkan oleh Ir. Soekarno selaku Presiden di era sebelumnya, yaitu Orde Lama atau Orla. Pemerintahan masa Soeharto ini atau sebagian orang menyebutnya sebagai rezim Orba, merupakan sebuah era yang terdapat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum, represif, dan terkenal sangat otoriter. Tapi karena minimnya pembahasan dan edukasi terkait sejarah Orde Baru terutama bagi generasi muda, maka banyak diantara mereka yang tidak tahu berbagai pelanggaran dan kebijakan yang terjadi di era tersebut. Saking banyaknya kasus dan pelanggaran, hingga pada akhirnya era ini pun berakhir secara tidak hormat dengan runtuhnya Presiden Soeharto oleh gelombang Reformasi. Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk menyajikan kembali pembahasan mengenai \u201cKeruntuhan Orde Baru dan Lahirnya Reformasi\u201d dengan harapan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi para pembaca.<\/p>\n

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx. Prinsip utama teori konflik adalah konsep ketidaksertaan sosial misalnya dalam pembagian sumber daya, sehingga menimbulkan konflik diantara kelas sosial ekonomi yang berbeda. Karl Marx menjelaskan bahwa konflik sosial adalah kekuatan yang pada akhirnya mendorong perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. <\/p>\n

Pemerintah Orde Baru yang begitu panjang tidak dapat dipisahkan dari karakter sumber legitimasinya, yakni bagaimana rakyat menerima hak moral pemimpin politik untuk membuat berbagai keputusan yang mengikat dan menekan atas mereka. Karakter yang represif dan otoriter pada masa ini terlihat dari banyaknya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi terutama dalam hal kebijakan dan Hak Asasi Manusia.<\/p>\n

Pada sektor ekonomi, era ini sebenarnya mengalami pertumbuhan yang kuat, namun kondisinya menurun ketika terjadi krisis moneter (krismon) pada 1997. pemerintah Orba periode ketiga mengalami kelangkaan devisa. Dalam hal kebijakan, era ini dikenal dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup kuat, selain itu juga terdapat dwi fungsi Abri yang menjadikan pemerintahan Orba ini sangat berkarakter militeristik, yaitu keras dan tegas. Sementara itu dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia, cukup banyak kasus yang terjadi. Bahkan saking banyaknya, dalam tulisan yang disusun oleh Asvi Warman Adam tentang penyelidikan HAM berat Soeharto, tim penyelidikan yang dibentuk oleh Komnas HAM sampai membagi kasus itu ke dalam beberapa periode. Untuk periode pertama dipilih peristiwa pembantaian 1965 dan kasus penahanan politik di Pulau Buru. Pada periode kedua, dipilih peristiwa Petrus (pembunuhan misterius). Fase ketiga, diwakili kasus Tanjung Priok dan daerah operasi militer di Aceh dan Papua (DOM). Sementara itu, pada fase terakhir peristiwa yang meletus pada 27 Juli 196 dan kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 tidak dimasukkan dalam investigasi karena pada waktu yang bersamaan, Komnas HAM telah melakukan penyidikan proyusticia terhadap kasus tersebut. <\/p>\n

Kurun waktu pemerintahan Orba yang begitu lama, membuatnya semakin otoriter dan merasa kekuatan kuasanya semakin kuat, hingga pada akhirnya lepas kendali dan melakukan banyak pelanggaran serta kasus yang telah disebutkan di atas. Atas dasar itulah kemudian muncul gelombang Reformasi dan aksi besar-besaran Mahasiswa yang menuntut Soeharto untuk turun atau lengser dari jabatannya dan mengakhiri rezim Orba. Sampai pada akhirnya pemerintahan Orde Baru pun runtuh akibay gelombang Reformasi pada tahun 1998.<\/p>\n

Berdasarkan uraian di atas, maka teori konflik Karl Marx yang disajikan tentu sudah sangat relevan. Dimana konflik atau pertentangan antara rezim Orba dengan gelombang Reformasi berhasil menjadikan Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan. Orde Baru menjadi penyebab lahirnya Reformasi, dan Reformasi lahir akibat adanya Orde Baru.<\/p>\n

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, Orde baru dan Reformasi merupakan hal yang saling berkaitan serta menjadi dua peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Rezim Orba yang dikenal sebagai pemerintahan dengan kurun waktu cukup lama, pada akhirnya harus tumbang oleh gelombang Reformasi akibat beberapa pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi di dalamnya.<\/p>\n

DAFTAR PUSTAKA<\/strong>
\n Fajri Dwi Maulana, \u201cTeori Konflik Menurut Karl Marx dan Contohnya di Indonesia\u201d. Diakses pada 25 Desember 2023 dari https:\/\/www.cahayailmusosial.com\/teori-konflik-menurut-karl-marx\/
\n Basuki Agus Suparno. 2010. Reformasi dan Jatuhnya Soeharto. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
\n Tim CNN Indonesia, \u201cSejarah Singkat Orde Baru: Latar Belakang dan Penyebab Jatuhnya\u201d, diakses pada 25 Desember 2023 dari https:\/\/www.cnnindonesia.com\/edukasi\/20230411154233-569-936319\/sejarah-singkat-orde-baru-latar-belakang-dan-penyebab-jatuhnya
\n Asvi Warman Adam, \u201cPenyelidikan Pelanggaran HAM berat Soeharto\u201d, dalam Jawa Pos, 17 Februari 2004, diakses pada 25 Desember 2023 dari https:\/\/kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id\/article_clipping\/?box=detail&id=84&from_box=list_6XX_245&hlm=7&search_6XX=Soeharto&presiden_id=2&presiden=suharto <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Andrian Abdurahman JurnalPost.com – Orde Baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan Orba, adalah era pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Mulainya era ini ditandai dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar) pada tahun 1966 yang dikeluarkan oleh Ir. Soekarno selaku Presiden di era sebelumnya, yaitu Orde Lama atau Orla. Pemerintahan masa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-9890","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9890"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9890\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}