![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/WhatsApp-Image-2026-06-29-at-8.35.43-PM.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Oleh: Dhea Amelia Rahardi<\/strong><\/p>\n JurnalPost.com<\/strong> – Belakangan ini, publik ramai membicarakan kisah pilu Arumi, balita berusia 15 bulan asal Bima, Nusa Tenggara Barat, yang harus kehilangan tangan kanannya setelah menjalani perawatan medis. Kasus ini mendadak jadi sorotan nasional setelah orang tua Arumi hadir di podcast CURHAT BANG Denny Sumargo<\/em>. Di sana, mereka membuka ruang dengar tentang bagaimana sebuah kelalaian kecil dan kaku sistem pelayanan bisa mengubah masa depan seorang anak dalam hitungan hari.<\/p>\n Banyak orang awalnya hanya mengira ini berita sekilas tentang \u201cbayi yang diamputasi karena infeksi infus\u201d. Namun, setelah mendengar runtutan cerita langsung dari sang ibu, kita dipaksa melihat kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Ini bukan sekadar kegagalan tindakan medis, melainkan potret nyata tentang pengabaian suara pasien, tembok tebal birokrasi, dan hilangnya empati dalam sistem kesehatan kita.<\/p>\n Awal Petaka di Balik Dalih \u201cEfek Plester\u201d<\/strong><\/p>\n Semuanya bermula dari hal biasa: Arumi mengalami demam dan muntah-muntah. Khawatir dengan kondisi anaknya, sang ibu membawa Arumi ke puskesmas terdekat, tempat ia dipasang infus sejak tanggal 10 hingga 13. Masalah besar muncul saat seorang perawat hendak memasukkan obat melalui jalur infus tersebut.<\/p>\n Sebagai seorang ibu yang kebetulan juga seorang tenaga kesehatan (nakes) berprofesi bidan ia langsung memprotes karena melihat punggung tangan Arumi sudah membengkak. Namun, teguran itu dimentahkan begitu saja. Perawat yang bertugas menyebut pembengkakan itu hanya efek plaster. Tangan Arumi dipencet, dan karena si bayi tidak menangis histeris, keluhan sang ibu dianggap angin lalu. Obat tetap disuntikkan ke infus yang bengkak itu. Cairan obat yang seharusnya mengalir ke pembuluh darah justru menumpuk di bawah jaringan kulit. Dari sinilah petaka itu menggelinding tanpa kendali.<\/p>\n Menyesali Etika Profesi yang Menghancurkan <\/strong><\/p>\n Malam harinya di rumah sakit rujukan kedua, kondisi Arumi drop. Tangannya kian membengkak dan mulai muncul bercak hitam di kulit. Ketika sang ibu kembali mengadu ke dokter spesialis di sana, jawabannya lagi-lagi menenangkan tapi mematikan: \u201cItu hanya penumpukan cairan biasa, kompres saja pakai air dingin.\u201d<\/em> Janji rujukan dipersulit dan ditunda dengan alasan medis yang dianggap hanya peradanyan biasa.<\/p>\n Di titik inilah, sang ibu menyimpan penyesalan paling dalam seumur hidupnya.<\/p>\n \u201cKenapa saya tidak mengamuk waktu itu? Kenapa saya selalu menempatkan diri saya sebagai nakes yang menghargai sejawat? Saya percaya 100 persen, dan itulah kesalahan terbesar saya.\u201d<\/em><\/p>\n Kalimat yang diucapkan di podcast Denny Sumargo itu terasa begitu menyayat hati. Batas etika profesi dan rasa hormat antar sesame nakes justru membuat seorang ibu menahan diri, mengubur nalurinya, hingga akhirnya terlambat menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Begitu kecewanya ia pada profesinya, sang ibu kini memilih mundur dan bersumpah tidak akan menjadi nakes lagi.<\/p>\n Terbentur Kerasnya Tembok Birokrasi BPJS<\/strong><\/p>\n Puncak kegentingan terjadi di rumah sakit ketiga di Bima. Saat tiba di UGD, jari- jari tangan Arumi sudah mati total, kaku, dan sama sekali tidak bisa digerakkan. Namun, alih-alih mendapatkan penanganan darurat, keluarga justru dioper ke sana kemari. Dokter umum di UGD menolak memeriksa karena Arumi adalah pasien rujukan dokter spesialis. Sementara dokter spesialisnya sendiri tidak mau turun ke UGD sebelum pasien mendapatkan kamar perawatan resmi.<\/p>\n Sistem administrasi yang kaku ini diperparah oleh status kepesertaan BPJS Kelas 3 yang mereka gunakan. Petugas resepsionis menyatakan kamar penuh. Kalaupun ada, paling cepat sore atau keesokan harinya. Dalam kondisi panik, sang ibu berteriak pasrah: \u201cSaya bayar kamarnya sekarang, masuk jalur umum tidak apa-apa, yang penting anak saya diperiksa!\u201d<\/em><\/p>\n Namun, birokrasi yang lambat terlanjur memakan waktu. Selama 17 jam, Arumi dibiarkan tanpa pemeriksaan dokter spesialis hingga kondisinya kritis dan sekarat di dalam ruangan. Melihat pasien mulai kehilangan kesadaran, barulah pihak rumah sakit panik.<\/p>\n Dokter spesialis bedah akhirnya datang dan mendiagnosis Arumi terkena Sindrom Kompartemen <\/strong>sebuah kondisi di mana tekanan otot menghancurkan jaringan tubuh akibat dengan membelah tangan Arumi dari siku hingga telapak tangan tanpa dijahit, demi membiarkan darah mengalir. Namun, semuanya sudah terlambat. Jaringan tangan Arumi mati total, memaksa tim medis di RSUP Mataram mengambil keputusan pahit: amputasi setengah lengan kanan.<\/p>\n Trauma yang Berjalan Seiring Pertumbuhan<\/strong><\/p>\n Tragedi ini tidak hanya merenggut tangan kanan Arumi, tapi juga membuat kondisi ekonomi keluarganya ikut terpukul. Sang ayah terpaksa kehilangan pekerjaannya karema harus mendampingi perawatan luka Arumi yang harus dikontrol setiap tiga hari sekali. Kakak Arumi pun terpaksa putus sekolah sementara karena harus ikut mengungsi selama proses pengobatan adiknya.<\/p>\n Namun, hancurnya materi tidak ada apa-apanya dibanding trauma psikologis yang kini harus didpikul oleh balita berusia 16 bulan tersebut. Arumi kini mulai bisa membandingkan kedua tangannya. Ia sering menangis histeris ketakutan setiap kali melihat perbannya dibuka.<\/p>\n Bahkan ada momen yang sangat memilukan ketika Arumi refleks ingin mengambil mainan atau bunga di telinganya menggunakan tangan kanan. Saat tangannya yang hilang itu tidak bisa meraih apa-apa, ia mulai tantrum dan menangis karena bingung dengan yang terjadi pada tubuhnya sendiri.<\/p>\n Menolak \u201cUang Empati\u201d Demi Sebuah Warisan Digital<\/strong><\/p>\n Di akhir podcast, terungkap bahwa pihak fasilitas kesehatan sempat menawarkan uang sebesar Rp200 juta sebagai bentuk \u201cempati\u201d. Namun, keluarga dengan tegas menolaknya jika uang tersebut sebagai syarat untuk menutup kasus hukum dan membungkam kelalaian. Bagi mereka, uang ratusan juta akan habis dalam sekejap, sedangkan kecacatan anak mereka harus dibawa seumur hidup. Yang mereka butuhkan adalah tanggung jawab jangka panjang termasuk pengadaan tangan palsu yang ukurannya harus terus disesuaikan seiring Arumi tumbuh dewasa serta pengakuan jujur bahwa pihak medis telah lalai.<\/p>\n Langkah memviralkan kasus ini pun bukan dipicu oleh keinginan mencari belas kasihan atau materi. Sang ibu melempar cerita ini ke publik demi satu tujuan besar: membangun jejak digital.<\/strong><\/p>\n Mereka sadar, suatu hari nanti Arumi akan tumbuh dewasa dan bertanya, \u201cIbu, kenapa tangan saya berbeda dengan orang lain?\u201d<\/em> Di hari itu, sang ibu tidak perlu lagi bersusah payah menjelaskan. Lewat rekam jejak digital yang abadi di internet, Arumi akan tahu bahwa ia adalah korban dari sebuah kelalaian sistem, dan yang terpenting, ia akan melihat betapa bapak dan ibunya pernah bertarung mati-matian di ruang public demi memperjuangkan keadilan untuk dirinya.<\/p>\n Pandangan Penulis: Ketika Prosedur Membunuh Nurani<\/strong><\/p>\n Menurut saya, bagian paling krusial sekaligus ironis dari tragedi ini adalah bagaimana sebuah sistem birokrasi bisa dengan begitu tega merenggut akal sehat dan empati kemanusiaan.<\/strong><\/p>\n Sangat tidak masuk akal Ketika ruang UGD yang secara filosofis diciptakan untuk kondisi darurat justru lumpuh total hanya karena perdebatan administrasi mengenai status rujukan dan ketersediaan kamar BPJS. Rumah Sakit seharusnya menjadi tempat di mna nyawa diselamatkan terlebih dahulu, baru urusan kertas diselesaikan kemudian. Ketika aturan kertas lebih diutamakan daripada tangan seorang bayi yang mulai membusuk, maka sistem kesehatan kita sedang mengalami sakit yang parah.<\/p>\n Saya juga melihat kasus ini sebagai cerminan dari fenomena menyedihkan di negara kita: no viral, no justice<\/strong><\/p>\n Bayangkan, kasus ini sudah terjadi sejak April dan dilaporkan ke berbagai lini resmi, namun hanya berujung pada janji kosong dan pemeriksaan formalitas yang lambat. Memgapa institusi lit baru bergerak, dan mengapa seorang Menteri Kesehatan baru turun tangan setelah video tangisan orang tua ini meledak di media sosial dan podcast? Menjalankan hukum dan mengevaluasi pelayanan kesehatan tidak boleh menunggu sebuah kasus menjadi tontonan publik terlebih dahulu.<\/p>\n Penutup<\/strong><\/p>\n Kasus Arumi harus menjadi tamparan keras bagi dunia kesehatan di Indonesia. Keselamatan pasien tidak boleh dikalahkan oleh argumen “risiko medis”, dan nyawa yang sedang sekarat di UGD tidak boleh dicekik oleh kaku dan rumitnya birokrasi kamar BPJS. Kita berharap kasus ini diusut tuntas oleh Kementerian Kesehatan, agar tidak perlu ada lagi Arumi-Arumi lain yang harus menukar masa depannya dengan sebuah kelalaian yang sepele.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh: Dhea Amelia Rahardi JurnalPost.com – Belakangan ini, publik ramai membicarakan kisah pilu Arumi, balita berusia 15 bulan asal Bima, Nusa Tenggara Barat, yang harus kehilangan tangan kanannya setelah menjalani perawatan medis. Kasus ini mendadak jadi sorotan nasional setelah orang tua Arumi hadir di podcast CURHAT BANG Denny Sumargo. Di sana, mereka membuka ruang dengar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":26810,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_comment_section":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[184],"tags":[],"class_list":["post-26806","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26806\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26810"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}