![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/WhatsApp-Image-2026-06-22-at-3.51.29-PM.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Anik Lailatul Muniroh<\/strong> JurnalPost.com<\/strong> – Tujuan utama keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya institusi perbankan syariah, pada hakikatnya adalah menyediakan alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan sepenuhnya terbebas dari jerat eksploitatif riba. Kehadirannya mengusung misi suci untuk mendobrak dogma kapitalistik yang bertumpu pada bunga uang. Namun, setelah sekian dekade industri ini tumbuh, sebuah pertanyaan eksistensial yang menggugah nurani akademik layak kita ajukan: Apakah praktik operasional LKS hari ini benar-benar telah membumikan spirit ekonomi Islam sejati, ataukah ia sekadar terjebak dalam kosmetika administratif yang membungkus realitas ribawi?<\/em><\/p>\n Mari kita bedah datanya secara objektif. Di tengah beragamnya pilihan produk pendanaan dan pembiayaan, akad murabahah (jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan) tetap kokoh mendominasi porsi penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024, porsi pembiayaan berbasis murabahah ini memberikan kontribusi yang sangat dominan, yakni sekitar 52,3% dari total pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia.<\/p>\n Alasan utama di balik preferensi ini sebenarnya sangat pragmatis dan berorientasi pada keselamatan bisnis: murabahah memiliki kepastian pengembalian yang tinggi (low risk<\/em>) dan skema pendapatan margin yang bersifat tetap (fixed income<\/em>). Karakteristik ini menjadikannya instrumen yang sangat ramah terhadap skenario mitigasi risiko internal bank.<\/p>\n Di sinilah opini kritis kita harus diletakkan.<\/strong> Saya menilai bahwa ketergantungan yang terlampau akut dan masif pada satu produk tunggal seperti murabahah mengindikasikan adanya keengganan sistemik dari LKS untuk keluar dari “zona nyaman”. Dominasi yang menyentuh angka lebih dari separuh total pembiayaan ini merefleksikan kegagalan industri dalam mengoptimalkan produk bagi hasil (profit-loss sharing<\/em>) seperti mudharabah dan musyarakah, yang sejatinya merupakan jantung dari keadilan distributif ekonomi Islam. Akibatnya, LKS bertindak tidak ubahnya seperti lembaga pembiayaan konvensional, hanya saja menggunakan nomenklatur yang telah “disyariahkan”. Dominasi ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa adanya evaluasi kritis karena lambat laun akan menggerus distingsi dan kepercayaan publik terhadap identitas syariah itu sendiri.<\/p>\n Secara epistemologis, perbedaan antara transaksi komersial Islam dengan praktik ribawi telah digariskan secara absolut dan rigid di dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini secara tegas memisahkan antara pertambahan nilai ekonomi yang diperoleh melalui pertukaran barang\/jasa di sektor riil dengan pertambahan nilai yang murni lahir dari transaksi pinjaman uang berbasis dimensi waktu (time value of money<\/em>).<\/p>\n Dalam skema murabahah yang ideal menurut khazanah klasik fikih, posisi bank syariah adalah sebagai penjual (seller<\/em>) sejati. Sebagai konsekuensinya, bank wajib mengambil kepemilikan hukum (legal ownership<\/em>) secara utuh atas objek barang terlebih dahulu. Setelah barang tersebut dikuasai, barulah bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan menyertakan harga perolehan asli ditambah margin keuntungan (ribh<\/em>) yang disepakati secara transparan. Dalam koridor hukum ini, berlaku kaidah al-kharaj bi al-dhaman<\/em> (hak mendapatkan keuntungan berbanding lurus dengan kewajiban menanggung risiko perpindahan barang)[cite: 2, 1].<\/p>\n Namun, realitas sosiologis di lapangan sering kali memperlihatkan anomali yang bertolak belakang. Masyarakat awam, yang menjadi ceruk pasar LKS, secara konsisten melontarkan kritik dan skeptisisme yang tajam. Mereka kerap mempertanyakan skema cicilan bulanan yang nominalnya ajek dan ketiadaan wujud fisik barang yang dimiliki bank pada saat akad ditandatangani. Di mata nasabah, pola ini dianggap sangat serupa\u2014bahkan identik\u2014dengan skema kredit konvensional berbasis bunga pinjaman.<\/p>\n Saya berpandangan bahwa skeptisisme masyarakat ini bukanlah sebuah bentuk gagal paham, melainkan sebuah kejujuran sosiologis yang menelanjangi praktik perbankan syariah. Kesenjangan yang lebar antara kemegahan teori fikih di atas meja seminar dengan realitas operasional keseharian di loket bank adalah hulu dari lahirnya krisis kepercayaan publik. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam banyak kasus, nasabah datang ke bank syariah bukan untuk membeli barang melalui jasa bank, melainkan semata-mata untuk mencari “pinjaman uang likuid” guna membeli kebutuhan mereka sendiri. Ketika LKS mengakomodasi kebutuhan uang tunai tersebut dengan membungkusnya secara paksa menggunakan kertas-kertas akad murabahah, maka saat itulah prinsip substance-over-form<\/em> (mengutamakan substansi ketimbang formalitas hukum) telah dilanggar secara nyata.<\/p>\n Guna mengatasi kendala geografis, keterbatasan ruang logistik, dan tuntutan efisiensi operasional di era modern, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04\/DSN-MUI\/IV\/2000 tentang Murabahah. Fatwa ini memberikan dispensasi hukum (rukhshah<\/em>) dengan membolehkan bank syariah memberikan kuasa atau perwakilan (wakalah<\/em>) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya dari pemasok atas nama bank. Mekanisme murabahah bil wakalah<\/em> ini diakui sebagai solusi fikih kontemporer yang sah demi kelancaran roda industri. OJK bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga telah menerapkan standar pengawasan dokumen untuk memastikan tata cara penandatanganan akad tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kita tidak boleh secara gegabah menggeneralisasi bahwa semua praktik pembiayaan murabahah di industri perbankan nasional cacat hukum atau haram.<\/p>\n Kendati demikian, dalam kacamata opini ilmiah saya, implementasi skema gabungan (multi-contract<\/em> atau al-uqud al-murakkabah<\/em>) ini ibarat berjalan di atas titian rambut yang sangat tipis. Risiko terjadinya deviasi syariah sangatlah besar jika tidak dikawal dengan integritas yang tinggi.<\/p>\n Sebagaimana diperingatkan oleh Antonio (2001), bahaya terbesar muncul apabila penandatanganan Akad Murabahah dan Akad Wakalah dilakukan secara simultan, dalam satu waktu dan di atas meja yang sama, tanpa adanya pemisahan garis waktu (de-coupling time<\/em>) yang jelas ketika barang dibeli. Secara teoretis-hukum, apabila bank menandatangani akad jual beli murabahah sebelum nasabah (selaku wakil bank) menyelesaikan transaksi pembelian dengan pihak pemasok, maka bank secara nyata telah menjual aset yang belum dimilikinya secara sah. Praktik ini dilarang keras dalam fikih Islam karena terjebak dalam larangan ba\u2019i ma la yamlik<\/em> (jual beli barang yang belum dimiliki).<\/p>\n Lebih parah lagi, sebagaimana ditunjukkan dalam analisis Saputra (2023), penentuan margin keuntungan murabahah di lapangan terbukti masih mengacu dan melakukan benchmarking<\/em> secara ketat terhadap indikator makroekonomi konvensional seperti Bank Indonesia Rate (BI Rate). Hal ini dilakukan demi menjaga daya saing harga di pasar bebas.<\/p>\n Saya menilai relasi yang terlampau pragmatis ini secara substansial telah meruntuhkan karakteristik margin jual beli yang harusnya berbasis pada sektor riil, dan justru mendekatkannya pada karakteristik bunga pinjaman konvensional. Jika penataan dokumen legalitas dan pembuktian transfer risiko fisik hanya diperlakukan sebagai pemenuhan daftar periksa (checklist<\/em>) administratif untuk menyenangkan auditor OJK, maka esensi dari kepatuhan syariah telah tereduksi menjadi sekadar formalitas tanpa ruh (Lestari, 2024).<\/p>\n Apabila kita membedah problematika ini dengan menggunakan pisau analisis Maqashid Syariah (tujuan-tujuan luhur disyariatkannya hukum Islam), evaluasi terhadap praktik murabahah kontemporer harus menyentuh dua pilar utama yang saling mengikat:<\/p>\n Saya berpendapat bahwa selama LKS masih mengedepankan pendekatan form-over-substance<\/em> (mengutamakan aspek formalitas dokumen legal daripada substansi transaksi), maka pencapaian Maqashid Syariah ini akan selalu menemui jalan buntu. Ketika aspek Hifzh al-Din<\/em> direduksi hanya sebatas adanya tanda tangan Dewan Pengawas Syariah di lembar kosmetik akad, dan Hifzh al-Mal<\/em> diartikan sebatas mengamankan keuntungan bank melalui jaminan nasabah yang berlapis, maka bank syariah telah kehilangan orientasi sosial-keagamaannya dan terjebak dalam kapitalisme berbasis syariah.<\/p>\n Guna mengembalikan marwah akad murabahah ke khitah-nya yang murni serta menjauhkannya dari bayang-bayang ribawi, diperlukan langkah-langkah strategis, radikal, dan aplikatif yang menyentuh aspek substansi hukum serta efisiensi teknologi:<\/p>\n Akad murabahah tidak diragukan lagi merupakan instrumen keuangan yang sangat vital, sah, dan memiliki kontribusi besar dalam khazanah Hukum Ekonomi Syariah. Instrumen ini telah teruji mampu menggerakkan roda perekonomian di sektor riil serta menjaga stabilitas pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air. Munculnya berbagai kritik tajam terhadap variasi operasional di lapangan\u2014seperti dalam skema murabahah bil wakalah<\/em>\u2014bukanlah alasan bagi kita untuk bersikap nihilistik dan menggeneralisasi bahwa seluruh praktik industri bermasalah, mengingat mekanisme tersebut sejatinya telah memiliki payung hukum berupa Fatwa DSN-MUI dan diawasi secara ketat oleh OJK serta DPS.<\/p>\n Namun, mempertahankan marwah ekonomi syariah tidak bisa dilakukan dengan cara berpuas diri di dalam sangkar formalitas administratif yang semu. Upaya membebaskan murabahah dari bayang-bayang ribawi menuntut komitmen kolektif yang berani untuk mereformasi kualitas implementasi di lapangan. Hanya dengan penegakan lini waktu akad yang disiplin, optimalisasi ekosistem teknologi digital, serta penguatan pengawasan yang berbasis pada substansi Maqashid Syariah (Hifzh al-Din<\/em> dan Hifzh al-Mal<\/em>), perbankan syariah di Indonesia akan mampu menjelma menjadi motor penggerak keadilan distributif ekonomi Islam yang sejati, melampaui sekadar formalitas kepatuhan di atas kertas.<\/p>\n Daftar Pustaka<\/strong><\/p>\n Anik Lailatul Muniroh Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Tulungagung JurnalPost.com – Tujuan utama keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya institusi perbankan syariah, pada hakikatnya adalah menyediakan alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan sepenuhnya terbebas dari jerat eksploitatif riba. Kehadirannya mengusung misi suci untuk mendobrak dogma kapitalistik yang bertumpu pada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":26363,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_comment_section":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-26362","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kolom-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26362\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26363"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nProgram Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Tulungagung<\/em><\/p>\n\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/WhatsApp-Image-2026-06-22-at-3.51.31-PM.jpeg\")
<\/p>\n\n