![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/lt6800cb9096ee3.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Nama\u00a0\u00a0\u00a0 : Annisa Nur Arofiani<\/strong> PENGANTAR<\/strong> Sayangnya, realita tidak selalu seindah teori. Sampai saat ini, masih banyak kasus demonstrasi yang menandakan ketidakpuasan masyarakat terhadap para penguasa. Hal ini tentu menjadi evaluasi kepada dua pihak atas tuntutan dan aksi yang diharapkan bisa menguntungkan satu sama lain. Faktanya, data BPS Maret 2025 menunjukkan angka kemiskinan masih di 8,47% dan menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati semua lapisan masyarakat. Artinya, demokrasi tidak selalu bisa \u201cmemberi makan perut yang lapar\u201d. Di sisi lain, rezim otoriter Asia seperti Singapura dan China kerap dijadikan bayangan pembenaran atas Nilai-Nilai Asia (kritik atas demokrasi barat) yang dipopulerkan oleh Lee Kuan Yew karena menekankan hormat kepada otoritas, disiplin dan kerja keras dapat memberantas kemiskinan.<\/p>\n Hal ini menjadi pertanyaan penting untuk bangsa kita, perlukah kita meniru model Singapura dan China untuk mengenyangkan perut yang lapar ini? Ataukah ini hanya jebakan untuk mengulang sejarah? Dalam esai ini, penulis tidak akan menjawab mana sistem yang paling benar untuk Indonesia. Karena sejatinya di dunia ini tidak ada yang benar-benar sempurna, tetapi setidaknya kita perlu mulai mencari apa yang sebenarnya dianggap gagal atau kurang dari Demokrasi di Indonesia.<\/p>\n PEMBAHASAN<\/strong> Pekerja informal inilah yang menjadi objek akan kegagalan ini. BPS menunjukkan pekerja informal di Indonesia per Februari 2025 ini mencapai 86,58 juta orang atau 59,40% dari total penduduk bekerja. Angka tinggi ini harusnya menjadi perhatian penting, karena mereka adalah bagian dari suara yang didengar di bilik suara tapi \u201cperutnya masih lapar\u201d. Sementara itu, negara juga masih punya utang nasional dan internasional yang perlu dibayar. Lalu, apakah nasib warga yang terpinggirkan ini harus ditunda lagi demi kepentingan nasional?<\/p>\n Data kemiskinan di atas bukan sekadar angka. Ia menjelma menjadi amarah yang meledak dalam demonstrasi besar-besaran pada Agustus-September 2025. Berdasarkan pengamatan dokumentasi aliansi demonstran,\u00a0 puncak demonstrasi pada September lalu memunculkan tuntutan 17+8 sebagai desakan atas 25 aspirasi rakyat ke DPR, Berikut adalah garis besar poin-poin utama berdasarkan data per September 2025:<\/p>\n 17 Tuntutan Jangka Pendek, dengan target 1 Minggu<\/p>\n 8 Tuntutan Jangka Panjang dengan Target hingga 31 Agustus 2026<\/p>\n Dengan munculnya tuntutan 17+8 ini adalah salah satu bukti nyata bahwa demokrasi prosedural Indonesia telah gagal memenuhi janjinya. Rakyat menuntut perut kenyang, aparat yang tegas dan bertanggung jawab serta koruptor yang dihukum seadil dan seberat-beratnya. Karena bukankah kesetaraan hukum, jaminan partisipasi, perlindungan hak minoritas, pemilu yang adil dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat ini adalah janji Demokrasi? Jika setiap tuntutan dan aspirasi terus diabaikan, maka \u201cDemokrasi yang lapar\u201d ini akan menjadi sistem yang gagal dan membuat kemunduran jauh bagi Indonesia.<\/p>\n Model Otoriter Namun, faktanya China juga pernah mengalami ketimpangan kesehatan sejak 2009 dan melonjak saat pandemi Covid-19. Selain itu, kemiskinan dari daerah tertinggal juga masih terdata secara signifikan, terlebih bagi yang jauh dari perkotaan dan lansia.\u00a0 Hal ini berarti, tidak semerta-merta otoriter artinya sejahtera, lalu apakah pantas disebut sebagai keberhasilan otoriter?<\/p>\n Adapun, negara yang selalu dijadikan etalase \u201cAsian Values\u201d, <\/em>Singapura yang selalu menyebut bahwa nilai kerja keras, disiplin dan hormat pada otoritas adalah kunci kesuksesan ekonomi mereka. Tetapi, peneliti melihat nilai lain yang terselubung dari pernyataan tersebut, yaitu mobilisasi. Dimobilisasi oleh kelompok penguasa hanya untuk fungsi ideologi justru akan melemahkan mayoritas. Artinya, Asian Values <\/em>ini hanyalah kerangka politik yang dibungkus dengan usungan keuntungan demi mempertahankan kekuasan.<\/p>\n Pernyataan ini di dukung dengan sebuah publikasi karya Amartya Sen peraih Nobel Ekonomi dan menjadi kritik tajam bagi klaim \u201cAsian Values\u201d <\/em>. Sen berargumen bahwa hak sipil dan politik bukanlah alat untuk mencapai kesejahteraan, tetapi juga bagian dari pembangunan itu sendiri. Ia mengklaim bahwa demokrasi liberal bukanlah penghalang pembangunan. Dalam bukunya Development as Freedom, <\/em>apa yang sering disebut sebagai “pembangunan” di sebagian besar Asia seringkali hanyalah perburuan keuntungan ekonomi saja, dan ketika biaya sosial dan ekologis diperhitungkan, hasilnya seringkali adalah kerugian bersih bagi kemanusiaan itu sendiri. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan jika, perut kenyang tidak punya arti apa-apa jika lingkungan rusak, suara kritis dibungkam, dan kesenjangan akan kesehatan terus meluas dan menjadi ancaman.<\/p>\n Menurut penulis, dengan data dan pernyataan di atas, dengan meniru model China atau Singapura belum tentu menjadi keberhasilan bagi Indonesia. Bukan berarti, dengan Otoriter kesejahteraan utuh akan di raih. China dan Singapura dengan pemerintahannya yang otoriter ini mungkin dapat dikatakan berhasil pada indikator-indikator tertentu, tetapi apa yang mereka korbankan tentang kebebasan individu, suara yang dibungkam, kesenjangan yang tetap ada dan \u201cpembangunan\u201d yang mungkin hanya menguntungkan beberapa orang atau kelompok saja. Maka dari itu, sepertinya otoriter jelas bukan jawaban akhir dari kurangnya efektivitas sistem demokrasi.<\/p>\n Indonesia sudah merasakan pahitnya otoriter di era Orde Baru, sebagian besar mungkin tidak akan mau mengulang sejarah kelam masa lalu. Karena sejarah itu ada, salah satu fungsinya adalah agar \u201ctidak terjatuh ke lubang yang sama\u201d atau mengulang sejarah yang pernah terjadi. Jika ada sebagian yang berpikir untuk mengulang sejarah dan mengubahnya, mungkin yang perlu ditanyakan adalah maukah mereka membayar suara mereka hanya untuk diatur penuh oleh kelompok penguasa?<\/p>\n Setelah menganalisis sisi kegagalan demokrasi dan menolak otoriter, lalu apa jawaban dari kedua sistem ini, kemana seharusnya Indonesia melabuhkan pemerintahannya? Menurut penulis, keduanya bukanlah sesuatu yang harus dipilih atau dikorbankan. Akan tetapi, apa yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Kita perlu demokrasi yang \u201cmenghasilkan\u201d bukan hanya \u201cmenuangkan\u201d. Dalam artian, kita perlu demokrasi yang bisa berdampak dan membuat perut kenyang, bukan hanya membuat kesepakatan atau kebijakan tetapi terus terjadi demonstrasi. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya demokrasi bisa \u201cmenghasilkan\u201d.<\/p>\n Langkah dari para demonstran terkait 17+8 tentang reformasi kelembagaan menurut penulis sudah tepat untuk usaha demokrasi yang menghasilkan ini. Akan tetapi, tentu saja bukan hanya bagi kelembagaan saja, tapi untuk seluruh warga negara. Reformasi ini bisa dijadikan sebagai ruang penyampaian kembali kesepakatan seluruh rakyat atas Demokrasi. Artinya, apa yang diinginkan rakyat tentang janji dan harapan demokrasi harus sejalan dan disesuaikan dengan aturan hukum atau kebijakan yang ada. Dengan ini, tentu negara ataupun rakyat dapat saling menguntungkan.<\/p>\n Selain itu, transparansi anggaran dari pemerintah kepada rakyat harus terbuka agar publik bisa menilai dengan jelas bukan menduga-duga dan berujung demonstrasi lagi. Ketegasan dari lembaga pemerintah juga harus diperkuat karena jika tidak, maka hukum akan terus lemah dan berujung diabaikan. Pemerintah juga perlu menindaklanjuti dengan tegas dan adil bagi pihak-pihak yang telah merugikan negara seperti koruptor. Seandainya transparansi tidak bisa dilakukan terbuka secara menyeluruh, setidaknya adakan ruang aspirasi yang lebih luas dengan mekanisme yang mudah dan berkelanjutan.<\/p>\n Daripada membandingan masa kini dan masa lalu sebagai sebuah penyesalan, lebih baik berkaca kepada negara-negara yang berhasil akan pemerintahan yang serupa. Jerman adalah negara yang juga menganut pemerintahan demokrasi, tetapi dengan pengawasan kebijakan, kesadaran publik dan hukum yang tegas, Jerman bisa membuktikan bahwa demokrasi tidak selalu lapar. Indonesia bisa mencontoh Jerman dengan demokrasi yang rendah korupsi, lembaga yang kuat dan juga berpihak rakyat. Meskipun tidak secara keseluruhan dicontoh, Indonesia tetap perlu menyesuaikan nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa kita sendiri.<\/p>\n KESIMPULAN<\/strong> Setelah menelusuri data kemiskinan, menyimak gelombang demonstrasi tuntutan 17+8, dan mengupas klaim keunggulan otoriter dengan model China serta Singapura, penulis sampai pada satu kesimpulan:\u00a0Indonesia tidak perlu memilih antara dua sistem dengan kekurangannya.<\/p>\n Memilih demokrasi yang lapar berarti membiarkan 86,58 juta pekerja informal terus hidup dalam ketidakpastian, membiarkan utang negara membebani generasi mendatang, dan membiarkan janji-janji demokrasi sebagai khayalan. Memilih otoriter yang kenyang berarti mengorbankan suara rakyat, membungkam kebebasan kritis, dan mengulang sejarah kelam Orde Baru yang sudah puluhan tahun disesali.<\/p>\n Alih-alih memilih, kenapa tidak kita coba\u00a0memperbaiki sistem yang sudah ada. Indonesia butuh demokrasi yang menghasilkan bukan demokrasi yang hanya janji, sibuk dengan pemilu setiap lima tahun tetapi lupa dengan tujuan dan tanggung jawabnya. Demokrasi yang menghasilkan adalah demokrasi di mana transparansi bukan wacana, di mana ketegasan hukum bukan janji, dan di mana ruang aspirasi rakyat tidak hanya terbuka saat demonstrasi saja. Jika demokrasi saja terbukti gagal memberi makan rakyatnya, jangan salahkan rakyat yang mungkin akan memberontak juga pada sistem ini. Tetapi jika kita masih percaya pada kebebasan dan kedaulatan rakyat, maka perlu kita benahi rumah demokrasi kita sendiri. Karena sejatinya, bangsa ini tidak butuh pilihan antara perut lapar atau mulut dibungkam. Yang kita butuhkan adalah demokrasi yang membuat perut kenyang dan suara yang tetap merdeka. Bukankah itu janji reformasi 1998 yang belum benar-benar ditepati?<\/p>\n REFERENSI<\/strong> Basri, Muhamad Chatib. “Kritik Menyelamatkan Pembangunan.”\u00a0Kompas.id, 2021.\u00a0https:\/\/www.kompas.id\/artikel\/kritik-menyelamatkan-pembangunan<\/a>. (Diakses 3 Mei 2026)<\/p>\n Contemporary Southeast Asia. “Democratization and Welfare Reform.”\u00a0Contemporary Southeast Asia\u00a038, no. 2 (2016): 210-235. JSTOR. (Diakses 3 Mei 2026)<\/p>\n Sen, Amartya.\u00a0Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999. (Diakses 3 Mei 2026)<\/p>\n Sen, Amartya. “Democracy as a Universal Value.”\u00a0Journal of Democracy\u00a010, no. 3 (1999): 3-17.\u00a0https:\/\/www.journalofdemocracy.org\/articles\/democracy-as-a-universal-value\/<\/a>. (Diakses 3 Mei 2026)<\/p>\n Sen, Amartya. “Human Rights and Asian Values.”\u00a0The New Republic, 14-21 July 1997. (Diakses 3 Mei 2026)<\/p>\n
\nEmail\u00a0\u00a0\u00a0 : <\/strong>annisaa0728@gmail.com<\/strong><\/a>
\nUniversitas Komputer Indonesia <\/strong><\/p>\n
\nTragedi di tahun 1998 tidak akan pernah hilang dalam sejarah politik Indonesia. Runtuhnya kekuasaan Soeharto dan rezim-rezim otoriter di bawahnya menandakan era Reformasi dengan tuntutan demokrasi. Di awal-awal masa reformasi ini, Indonesia disebut sebagai salah satu demokrasi yang paling dinamis di wilayah Asia Tenggara. Hak-hak individu dan kelompok menjadi poin yang diagungkan. Para pendukung demokrasi meyakini bahwa keterbukaan politik bisa menjawab permasalahan atas krisis moneter yang merugikan warga terutama kelompok miskin yang suaranya jarang didengar. Menurut studi dalam Contemporary Southeast Asia<\/em> (2016), demokratisasi diharapkan membawa reformasi redistributif karena kelompok miskin yang baru memiliki hak suara dapat menuntut kebijakan yang menguntungkan mereka.<\/p>\n
\nKegagalan Demokrasi dalam Menjamin Kesejahteraan
\nBerdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, selama periode sebelum pandemi Covid-19 (2017-2019) pertumbuhan ekonomi negara rata-rata di atas 5% dengan pendapatan per kapita mencapai 59,1 juta. Namun, kebijakan pembangunan justru memperlebar ketimpangan antarprovinsi. Daya beli rumah tangga melemah akibat inflasi pangan, Pemutusan Hubungan Kerja massal, dan tingkat pengangguran yang mencapai 4,76 persen pada Februari 2025, serta nasib para pekerja informal yang rentan akan inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Artinya, meskipun Pemilu atau pesta demokrasi dilakukan, dalam representasinya belum benar-benar ada yang menyentuh akar masalah.<\/p>\n\n
\n
\nDi tengah kekecewaan dan kegagalan Demokrasi ini, rumpun Asia lain terlihat \u201ckenyang\u201d dengan otoritarianisme. Dalam beberapa dekade terakhir, China berhasil menghilangkan hampir 100 juta warganya dari kemiskinan. Keunggulan tersebut jelas menjadi serangan bagi efektivitas demokrasi yang terlalu individualis dengan diskusi publik yang larut namun kurang menghasilkan dampak. Jika China bisa dengan otoriter, lalu kenapa Indonesia tidak? Jawaban untuk pertanyaan ini jelas perlu pengorbanan. Seandainya Indonesia beralih mengikuti model China atau Sistem Otoriter, apakah rakyat mau mengorbankan suaranya hanya untuk perut kenyang?<\/p>\n
\nKembali pada pertanyaan sesuai judul esai ini, Demokrasi yang lapar atau otoriter yang kenyang : Sistem mana yang menjamin kesejahteraan Indonesia?<\/p>\n
\nBadan Pusat Statistik (BPS).\u00a0Data Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Februari 2025. Jakarta: BPS, 2025. (Diakses 3 Mei 2026)<\/p>\n