![\"Khoirul](\"https:\/\/jurnalpost.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Khoirul-Ulum.webp\")
<\/p>\n<\/p>\n
JurnalPost.com<\/strong> – Ketua Umum BADKO HMI MPO DKI\u2013Jawa Barat, Khoirul Ulum, mengkritik keras kebijakan terbaru dalam Juknis Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2026 yang membatasi bahkan menutup akses guru honorer penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) terhadap gaji dari dana BOS.<\/p>\n Ia menilai kebijakan tersebut lahir dari logika fiskal semata, bukan dari realitas sosial guru di lapangan.<\/p>\n \u201cIni bukan sekadar penertiban anggaran, ini kegagalan negara membaca realitas kesejahteraan guru. Ada asumsi keliru bahwa TPG sudah cukup, padahal faktanya tidak demikian,\u201d tegas Khoirul Ulum.<\/p>\n Dalam aturan terbaru, pemerintah memperketat penggunaan dana BOS untuk honorarium hanya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk swasta. Lebih jauh, guru yang sudah menerima TPG tidak lagi diperkenankan menerima honor dari BOS untuk menghindari \u201cdouble funding\u201d.<\/p>\n Namun, menurut Khoirul, pendekatan ini justru mengabaikan fakta penting: TPG bukan gaji utama, melainkan tunjangan tambahan yang dalam praktiknya sering tidak stabil.<\/p>\n \u201cTPG itu sekitar Rp2 juta per bulan dan tidak selalu cair tepat waktu. Ketika BOS dibatasi dan aksesnya ditutup bagi guru bersertifikasi, maka yang terjadi adalah penurunan pendapatan riil,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ia juga menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, negara membatasi honor dari BOS, tetapi di sisi lain justru membuka relaksasi penggunaan BOSP 2026 untuk menggaji guru honorer dalam kondisi tertentu melalui surat edaran pemerintah<\/p>\n \u201cIni menunjukkan bahwa negara sendiri belum punya desain besar yang konsisten. Di satu sisi dilarang, di sisi lain dilonggarkan. Yang jadi korban adalah guru honorer yang hidup dalam ketidakpastian,\u201d lanjutnya.<\/p>\n Khoirul menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru: guru yang sudah meningkatkan kualitas melalui sertifikasi justru kehilangan akses terhadap sumber penghasilan tambahan.<\/p>\n \u201cJangan sampai guru yang sudah berproses justru \u2018dihukum\u2019 oleh regulasi. Ini ironi dalam kebijakan pendidikan kita,\u201d katanya.<\/p>\n Sebagai solusi, BADKO HMI MPO DKI\u2013Jabar mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit nasional kesejahteraan guru honorer berbasis data riil, bukan sekadar pendekatan administratif.<\/p>\n \u201cKami mendorong pemerintah membangun kebijakan berbasis data primer dan sekunder yang valid. Dari situ, rumuskan sistem penggajian yang adil, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi daerah,\u201d tegas Khoirul.<\/p>\n Ia menutup dengan peringatan keras terhadap arah kebijakan pendidikan nasional.<\/p>\n \u201cKalau guru terus diperlakukan sebagai variabel efisiensi anggaran, maka kita sedang menanam krisis pendidikan jangka panjang. Guru bukan beban fiskal mereka fondasi bangsa.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" JurnalPost.com – Ketua Umum BADKO HMI MPO DKI\u2013Jawa Barat, Khoirul Ulum, mengkritik keras kebijakan terbaru dalam Juknis Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2026 yang membatasi bahkan menutup akses guru honorer penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) terhadap gaji dari dana BOS. Ia menilai kebijakan tersebut lahir dari logika fiskal semata, bukan dari realitas sosial guru […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":24790,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_comment_section":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[244],"tags":[299],"class_list":["post-24789","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","tag-hmi-mpo-dki-jabar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24789","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24789"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24789\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24790"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24789"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24789"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24789"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}