![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/PASIEN-BPIJK-DITOLAK-RS-Menteri-Kesehatan-RI-Menkes-Budi-Gunadi-Sadikin.webp\")
<\/p>\n<\/p>\n
Oleh : dr Tedy Hartono , SH , MCS<\/strong><\/p>\n JurnalPost.com<\/strong> — Kementerian Kesehatan merupakan salah satu pilar strategis negara. Kesehatan bukan sekadar sektor pelayanan publik, melainkan fondasi produktivitas nasional, stabilitas sosial, dan daya saing bangsa. Karena itu, kepemimpinan di sektor ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi profesionalitas, legitimasi moral, dan pemahaman teknis yang mendalam terhadap sistem kesehatan.<\/p>\n Sekilas Sejarah Menteri Kesehatan Indonesia<\/strong> Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, tradisi tersebut relatif terjaga. Banyak Menteri Kesehatan berasal dari kalangan dokter atau akademisi kesehatan masyarakat yang memiliki pengalaman klinis maupun birokrasi teknis. Mekanisme pemilihan menteri sendiri bersifat prerogatif Presiden, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Artinya, Presiden memiliki kewenangan penuh menunjuk siapa pun yang dianggap mampu menjalankan visi pemerintahan.<\/p>\n Namun secara praktik politik dan etika pemerintahan, pemilihan menteri biasanya mempertimbangkan kompetensi teknis, pengalaman sektor, serta penerimaan pemangku kepentingan di bidang tersebut.<\/p>\n Sebelum era Menteri Kesehatan non-dokter (sebelum BGS), tradisi bahwa Kemenkes dipimpin oleh dokter relatif konsisten. Hal ini membangun persepsi bahwa sektor kesehatan adalah domain profesional yang membutuhkan kepemimpinan teknokrat medis.<\/p>\n Apakah Menteri Kesehatan Harus Dokter?<\/strong> Semua itu memerlukan pemahaman klinis dan etik yang tidak sepenuhnya dapat dipelajari secara administratif dalam waktu singkat. Kepemimpinan dari kalangan dokter dinilai memiliki legitimasi profesional dan empati sektoral yang lebih kuat dalam mengelola dinamika internal profesi.<\/p>\n Dinamika di Era Menteri Non-Dokter<\/strong> Narasi publik yang berkembang kadang menempatkan dokter sebagai pihak yang dianggap eksklusif atau penghambat reformasi. Sementara dari sisi profesi, muncul kekhawatiran akan intervensi berlebihan terhadap independensi etik dan standar kompetensi.<\/p>\n Kondisi ini menciptakan friksi berkepanjangan. Ketika hubungan regulator dan profesi tidak harmonis, dampaknya bukan hanya pada dokter, tetapi pada pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n The Right Man on the Right Place<\/strong> Jalan ke Depan<\/strong> Mengembalikan posisi Menteri Kesehatan kepada figur dari kalangan dokter dapat menjadi simbol rekonsiliasi sekaligus strategi membangun kembali kepercayaan internal sektor kesehatan.<\/p>\n Pada akhirnya, yang diperjuangkan bukan kepentingan profesi semata, melainkan masa depan sistem kesehatan nasional yang efektif, efisien, dan visioner.<\/p>\n Saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh demi memastikan bahwa sektor kesehatan dipimpin oleh figur yang tepat, pada tempat yang tepat, demi Indonesia yang lebih sehat dan gemilang.<\/p>\n Jakarta 19 Februari 2026 Oleh : dr Tedy Hartono , SH , MCS JurnalPost.com — Kementerian Kesehatan merupakan salah satu pilar strategis negara. Kesehatan bukan sekadar sektor pelayanan publik, melainkan fondasi produktivitas nasional, stabilitas sosial, dan daya saing bangsa. Karena itu, kepemimpinan di sektor ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi profesionalitas, legitimasi moral, dan pemahaman teknis yang mendalam terhadap […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":24001,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_comment_section":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-24000","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kolom-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24000","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24000"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24000\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24001"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24000"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24000"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24000"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nSejak awal kemerdekaan, posisi Menteri Kesehatan umumnya diisi oleh figur dengan latar belakang medis atau kesehatan masyarakat. Pada era awal Republik, kementerian dipimpin oleh dokter yang memahami langsung persoalan epidemi, sanitasi, dan sistem layanan kesehatan yang saat itu masih sangat terbatas.<\/p>\n
\nSecara hukum, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Menteri Kesehatan harus berasal dari kalangan dokter. Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
\nNamun pertanyaannya bukan semata legalitas, melainkan relevansi dan efektivitas.
\nSektor kesehatan memiliki kompleksitas unik:
\n\u2022\tRegulasi praktik medis
\n\u2022\tPendidikan dokter dan spesialis
\n\u2022\tSistem rujukan nasional
\n\u2022\tHubungan etis dokter\u2013pasien
\n\u2022\tTata kelola rumah sakit
\n\u2022\tKrisis kesehatan dan epidemi<\/p>\n
\nDalam beberapa tahun terakhir, muncul dinamika serius di internal profesi kedokteran. Terjadi gesekan antara regulator dan organisasi profesi, polemik terkait pendidikan dokter spesialis, restrukturisasi lembaga profesi, hingga persepsi bahwa profesi dokter \u201cdibenturkan\u201d dengan masyarakat.<\/p>\n
\nDalam tata kelola institusi negara, prinsip the right man on the right place menjadi penting. Kita tidak pernah membayangkan:
\n\u2022\tPolri dipimpin oleh bankir
\n\u2022\tTNI dipimpin oleh ekonom
\n\u2022\tMahkamah Agung dipimpin oleh insinyur
\nBukan karena profesi lain tidak cakap, tetapi karena setiap institusi memiliki kultur, doktrin, dan kompleksitas teknis yang memerlukan kepemimpinan dari dalam ekosistem tersebut.
\nDengan analogi yang sama, sektor kesehatan yang sarat dimensi etik, klinis, dan profesional idealnya dipimpin oleh figur yang tumbuh dan memahami denyut nadi profesi itu sendiri.<\/p>\n
\nSolusi bukanlah memperpanjang konflik. Jalan terbaik adalah rekonsolidasi. Jika dinamika saat ini menunjukkan disharmoni serius, maka evaluasi kepemimpinan menjadi langkah konstitusional yang sah dalam sistem presidensial.
\nKesehatan nasional membutuhkan:
\n\u2022\tKepemimpinan yang dipercaya profesi
\n\u2022\tReformasi yang partisipatif
\n\u2022\tRegulasi yang tidak memicu resistensi struktural
\n\u2022\tSinergi antara negara, dokter, dan masyarakat<\/p>\n
\nPenulis Adalah :
\nAnggota Tim Analisis IKAL LEMHANAS
\nSekjen MDP-WATCH
\nKetua bidang Pengabdian Masyarakat PP PERDAHUKKI
\nPemerhati Masalah Kesehatan<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"