![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/WhatsApp-Image-2026-01-19-at-9.24.18-PM.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Oleh: Ervin Sandri<\/strong><\/p>\n JurnalPost.com<\/strong> – Selama satu dekade terakhir, narasi ekonomi Indonesia selalu mengagungkan pertumbuhan kelas menengah sebagai motor utama kemajuan bangsa. Namun, data terbaru menunjukkan tren yang mencemaskan: jutaan orang dari kelas menengah turun kasta menjadi kelompok menuju miskin (aspiring middle class). Fenomena ini bukan sekadar angka statistik dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan sebuah alarm keras bagi stabilitas sosial-ekonomi kita. Ada pergeseran struktural yang membuat kelompok yang dulunya dianggap sebagai “pahlawan konsumsi” ini kini justru terengah-engah di pinggir lintasan ekonomi.<\/p>\n Persoalannya, krisis yang menimpa kelas menengah kita saat ini bersifat unik. Mereka terjepit di antara dua beban besar: biaya hidup yang melonjak secara “tidak terlihat” dan ketidakpastian pekerjaan di era disrupsi teknologi. Inilah yang saya sebut sebagai “Kemiskinan Aspirasional” sebuah kondisi di mana standar hidup minimal untuk tetap disebut kelas menengah semakin tinggi, namun akses terhadap pendapatan yang stabil justru semakin menyempit.<\/p>\n Paradoks Digital dan Beban Tersembunyi<\/strong> Ironisnya, di saat pengeluaran bertambah, sumber pendapatan kelas menengah mengalami prekarisasi. Banyak pekerja kerah putih yang kini terjebak dalam ekosistem gig economy. Mereka memiliki keahlian, namun bekerja tanpa jaminan pensiun, tanpa asuransi kesehatan mandiri yang memadai, dan tanpa kepastian pesangon. Mereka tampak makmur dengan laptop di kafe, namun secara finansial mereka hanya berjarak satu bulan dari kebangkrutan jika arus kas terhenti. Inilah kerentanan baru yang luput dari kebijakan perlindungan sosial pemerintah yang selama ini lebih fokus pada kelompok miskin ekstrem.<\/p>\n Melampaui Perlindungan Sosial Konvensional<\/strong> Sudah saatnya pemerintah memikirkan kebijakan yang lebih inklusif bagi kelas menengah. Namun, solusinya bukan sekadar membagikan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Kita membutuhkan pendekatan yang lebih menyentuh akar masalah yaitu redistribusi beban ekonomi.<\/p>\n Pertama, pemerintah perlu melakukan intervensi pada biaya-biaya tetap yang membebani kelas menengah, terutama biaya perumahan dan pendidikan berkualitas. Saat ini, kepemilikan rumah bagi milenial kelas menengah menjadi mitos yang semakin jauh dari jangkauan. Kebijakan perumahan yang hanya fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali meninggalkan kelas menengah di “zona abu-abu” mereka terlalu kaya untuk dapet subsidi, tapi terlalu miskin untuk mencicil properti di pusat kota dengan bunga komersial yang mencekik. Membangun Resiliensi Sosiologis<\/strong> Data menunjukkan bahwa proporsi kelas menengah dalam daftar debitur pinjol bermasalah sangat signifikan. Ini adalah fenomena tragis di mana utang tidak lagi digunakan untuk modal usaha, melainkan untuk menambal lubang gaya hidup atau sekadar bertahan hidup di tengah kenaikan harga pangan. Di sini, literasi keuangan saja tidak cukup; kita butuh gerakan “kesahajaan baru” sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya konsumerisme digital yang eksploitatif.<\/p>\n Menuju Kontrak Sosial Baru<\/strong> Oleh karena itu, diperlukan sebuah “Kontrak Sosial Baru” antara negara dan kelas menengah. Negara tidak bisa lagi hanya memandang kelas menengah sebagai sapi perah pajak. Sebagai imbal balik dari pajak yang mereka bayar, negara harus menjamin kualitas layanan publik seperti transportasi massal yang murah dan efisien serta layanan kesehatan yang tanpa diskriminasi sehingga pengeluaran swasta mereka bisa ditekan.<\/p>\n Transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah terjadi jika jembatan menuju ke sana, yaitu kelas menengah, sedang roboh. Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara di mana jurang antara si kaya dan si miskin semakin menganga, sementara kelompok di tengahnya habis tergerus. Menyelamatkan kelas menengah bukan berarti mengabaikan si miskin, melainkan memastikan bahwa mobilitas vertikal di negeri ini tetap terbuka dan tidak menjadi jebakan yang menyengsarakan.<\/p>\n Kita butuh kebijakan yang lebih empatik, yang memahami bahwa di balik rapihnya kemeja para pekerja di kawasan Sudirman atau di balik layar gawai para pekerja lepas di daerah, terdapat kecemasan yang mendalam tentang masa depan. Memulihkan daya beli dan martabat kelas menengah adalah syarat mutlak jika kita ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi bangsa yang benar-benar adil dan makmur.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh: Ervin Sandri JurnalPost.com – Selama satu dekade terakhir, narasi ekonomi Indonesia selalu mengagungkan pertumbuhan kelas menengah sebagai motor utama kemajuan bangsa. Namun, data terbaru menunjukkan tren yang mencemaskan: jutaan orang dari kelas menengah turun kasta menjadi kelompok menuju miskin (aspiring middle class). Fenomena ini bukan sekadar angka statistik dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":23940,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_comment_section":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-23939","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kolom-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23939"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23939\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nSalah satu kebaruan yang perlu kita cermati adalah bagaimana ekonomi digital, yang awalnya digadang-gadang sebagai penyelamat, justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, digitalisasi memudahkan transaksi. Di sisi lain, ia menciptakan beban biaya tetap baru yang permanen. Sepuluh tahun lalu, pengeluaran rutin rumah tangga didominasi oleh pangan, listrik, dan transportasi. Hari ini, biaya data internet, langganan berbagai platform digital, hingga ketergantungan pada jasa pengantaran daring telah menjadi “pengeluaran wajib” yang sulit dipangkas.<\/p>\n
\nKita harus jujur bahwa skema bantuan sosial (bansos) saat ini tidak dirancang untuk kelas menengah. Kelas menengah seringkali dianggap “aman” sehingga mereka tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, merekalah kelompok yang paling terdampak oleh inflasi gaya hidup dan pajak yang semakin agresif.<\/p>\n
\nKedua, ada kebutuhan mendesak untuk merombak sistem perpajakan agar lebih berkeadilan bagi mereka yang berada di tangga tengah. Peningkatan PPN menjadi 12 persen yang direncanakan pemerintah, misalnya, akan sangat memukul daya beli kelas menengah. Secara proporsional, kelas menengah mengeluarkan persentase pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi dibandingkan kelas atas yang lebih banyak mengalokasikan dananya untuk investasi. Jika daya beli ini runtuh, mesin ekonomi nasional akan mati mendadak.<\/p>\n
\nSelain kebijakan fiskal, kita perlu membangun kesadaran sosiologis baru. Masyarakat kita saat ini sedang sakit karena “ekonomi pamer” yang dipicu oleh media sosial. Tekanan untuk tampil sesuai standar kelas menengah di dunia maya memaksa banyak orang melakukan konsumsi yang tidak produktif, bahkan melalui pinjaman daring (pinjol).<\/p>\n
\nKita harus sadar bahwa jatuhnya kelas menengah adalah awal dari instabilitas politik. Sejarah dunia mencatat bahwa gejolak sosial seringkali bukan dimulai oleh orang-orang yang paling miskin, melainkan oleh kelas menengah yang merasa dikhianati oleh sistem mereka yang sudah bekerja keras, mengenyam pendidikan tinggi, namun merasa aspirasinya untuk hidup sejahtera tersumbat.<\/p>\n