![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Akses-Bukan.png\")
<\/p>\n<\/p>\n
JurnalPost.com<\/strong> – Beberapa hari lalu Indonesia dikejutkan oleh kabar seorang siswa Sekolah Dasar yang mengakhiri hidupnya setelah mengetahui orang tuanya tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Peristiwa ini dengan cepat dibingkai sebagai tragedi personal, sebuah kejadian \u201ctidak biasa\u201d yang menyedihkan. Namun justru di situlah masalahnya. Ketika seorang anak menjadikan buku tulis sebagai batas antara hidup dan mati, kita tidak sedang berhadapan dengan kegagalan individu atau keluarga, melainkan dengan kegagalan sistemik yang lebih dalam. Ini adalah alarm keras bahwa pembangunan di Indonesia masih mengasumsikan bahwa akses seperti sekolah dan pendidikan gratis sudah cukup, tanpa mempertanyakan apakah keluarga miskin benar-benar memiliki kemampuan sosial, ekonomi, dan psikologis untuk mengaksesnya secara bermartabat<\/p>\n Alih-alih membaca peristiwa ini sebagai kegagalan sistem, negara dan masyarakat sering kali justru membentuk narasi individual: anak dianggap tidak cukup kuat secara mental, atau orang tua dicap tidak bertanggung jawab karena memiliki anak di tengah kemiskinan. Narasi ini keliru dan berbahaya. Banyak keluarga miskin bekerja keras setiap hari, namun tetap terperangkap dalam kemiskinan ekstrem karena absennya sistem perlindungan sosial yang memadai. Tekanan ekonomi, rasa malu, dan beban pengasuhan yang terus-menerus menciptakan situasi yang tak tertanggungkan. Inilah yang dalam kajian pembangunan disebut sebagai kekerasan struktural, kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu tertentu, melainkan tertanam dalam tatanan sosial yang menghalangi kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya. Dampaknya tidak hanya material, tetapi juga psikologis, lintas generasi, dan sering kali tak terlihat hingga terjadi tragedi. Dalam kajian pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai poverty trap<\/em>: situasi ketika kemiskinan tidak hanya berarti ketiadaan uang, tetapi juga ketiadaan ruang untuk bernapas, berpikir, dan memilih. Dalam situasi ini, pengeluaran kecil dapat memicu krisis besar, karena setiap keputusan selalu berhadapan dengan risiko kelaparan, utang, atau kehilangan martabat. Buku tulis, yang bagi banyak orang adalah kebutuhan dasar, bagi keluarga miskin bisa menjadi simbol kegagalan negara menyediakan perlindungan yang memadai.<\/p>\n Dalam banyak intervensi pembangunan, kegagalan kebijakan kerap dibaca sebagai kurangnya usaha individu, bukan sebagai kesalahan desain. Negara merasa telah menunaikan tanggung jawabnya ketika akses disediakan, seperti akses ke sekolah, ke kredit, ke program bantuan, lalu merayakan diri sebagai aktor heroik. Ketika hasilnya tidak sesuai harapan, kesalahan pun dialihkan kembali kepada masyarakat miskin yang dianggap tidak cukup bekerja keras. Cara berpikir ini problematis. Akses bukanlah solusi, melainkan sekadar alat. Keberadaan alat tidak serta-merta menciptakan kemampuan untuk menggunakannya. Kebijakan jarang bertanya apakah seluruh masyarakat memiliki kapasitas sosial, ekonomi, dan psikologis untuk memanfaatkan akses tersebut tanpa menanggung risiko yang berlebihan. Dalam konteks kemiskinan ekstrem, akses ekonomi tidak otomatis menciptakan kemampuan ekonomi, dan di situlah jebakan kemiskinan terus bekerja.<\/p>\n Peristiwa ini bukan sekadar kejadian insidental yang akan reda setelah bantuan sementara diberikan. Ia mencerminkan realitas kemiskinan intergenerasi, di mana anak turut menanggung beban struktural yang diwariskan. Sistem pendidikan di Indonesia jarang dirancang dengan sensitivitas terhadap kondisi psikososial anak dalam kemiskinan ekstrem. Akibatnya, anak sering memaknai keterbatasan ekonomi sebagai kegagalan personal, merasa menjadi beban keluarga, dan menarik diri dari proses belajar karena rasa malu. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan tidak hanya gagal meningkatkan kualitas hidup, tetapi justru memperdalam kerentanan anak.<\/p>\n Memang, pendidikan kerap disebut \u201cgratis\u201d. Namun klaim ini menutup fakta adanya biaya tersembunyi yang luput dari desain kebijakan, seperti buku tulis, seragam, dan kebutuhan pendukung lain. Negara cenderung berhenti pada penyediaan akses formal, tanpa melakukan analisis lanjutan apakah akses tersebut masih bergantung pada mekanisme pasar. Sarana pendidikan diperlakukan sebagai urusan konsumsi privat yang harus dibeli individu, bukan sebagai bagian dari hak pendidikan yang dijamin secara universal. Masalahnya bukan sekadar kurangnya bantuan, melainkan dominasi market-based logic dalam desain kebijakan. Ketika buku dan alat tulis diperlakukan sebagai barang pasar, hak belajar anak secara implisit dinegosiasikan dengan daya beli keluarga. Dalam konteks kemiskinan ekstrem, mekanisme pasar tidak menyediakan bantalan harga maupun proteksi risiko. Kebijakan pun berasumsi bahwa setiap keluarga memiliki cadangan ekonomi minimal, sehingga risiko kegagalan dipersonalisasi. Dalam sistem seperti ini, kegagalan tidak pernah dicatat sebagai kegagalan kebijakan, melainkan sebagai kegagalan keluarga miskin memenuhi standar yang sejak awal tidak adil.<\/p>\n Peristiwa ini seharusnya dibaca sebagai momen reflektif: mengapa negara hampir selalu hadir setelah tragedi terjadi, dalam bentuk duka dan janji, tetapi absen dalam pencegahan? Tragedi semacam ini tidak lahir dalam satu malam. Ia adalah akumulasi dari kemiskinan intergenerasi, kebijakan yang menyederhanakan kerentanan, dan sistem pembangunan yang gagal melindungi mereka yang paling rapuh sejak awal. Pembangunan terus dijanjikan sebagai jalan keluar, tetapi pertanyaan mendasarnya tetap sama: pembangunan untuk siapa? Selama negara terus menyamakan akses dengan kemampuan, dan membiarkan risiko ditanggung oleh keluarga miskin, kita akan terus kehilangan anak-anak paling rentan, bahkan sebelum mereka sempat tumbuh dan bermimpi.<\/p>\n Profil Penulis : Ellena Pangestu Kavarera JurnalPost.com – Beberapa hari lalu Indonesia dikejutkan oleh kabar seorang siswa Sekolah Dasar yang mengakhiri hidupnya setelah mengetahui orang tuanya tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Peristiwa ini dengan cepat dibingkai sebagai tragedi personal, sebuah kejadian \u201ctidak biasa\u201d yang menyedihkan. Namun justru di situlah masalahnya. Ketika seorang anak menjadikan buku tulis sebagai batas antara […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":23818,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_comment_section":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-23817","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kolom-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23817","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23817"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23817\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23818"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23817"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23817"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23817"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nKepala Departemen Hubungan Dalam Negeri KPPMPI
\nKesatuan Nelayan Tradisional Indonesia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"