![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Gambar1-120.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
NAMA:<\/strong> NURUL FARAH AFNI<\/strong> JurnalPost.com<\/strong> – Di tengah gempuran narasi “Kota Hutan Cerdas<\/strong>“, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menyimpan paradoks yang menyesakkan. Mesin-mesin berat kini merobek jantung Kalimantan, mengubah ekosistem penyangga kehidupan menjadi lanskap beton yang masif. Pemerintah menjanjikan masa depan hijau, namun realitas lapangan menunjukkan ancaman nyata terhadap koridor satwa dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat. Jika instrumen hukum lingkungan terus dipaksa tunduk pada syahwat percepatan infrastruktur, IKN berisiko bukan menjadi warisan peradaban, melainkan monumen kehancuran ekologis yang dibungkus rapi dengan label investasi<\/p>\n Analisis Hukum: Menguji Konstitusionalitas “Forest City”<\/strong><\/p>\n Landasan hukum IKN, yakni UU No. 21 Tahun 2023 (Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022), memang memuat klausul keberlanjutan. Namun, dalam praktik hukum administrasi, terdapat kekhawatiran besar mengenai penerapan Lex Specialis (hukum yang bersifat khusus) yang cenderung mengabaikan standar perlindungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<\/p>\n Penyederhanaan perizinan dan tata ruang di IKN, yang dipercepat melalui regulasi turunan, berpotensi mengebiri fungsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS seharusnya menjadi kompas moral dan ekologis, bukan sekadar pelengkap administratif yang dipaksa selaras dengan keinginan pengembang. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat. Memaksakan pembangunan tanpa audit lingkungan yang independen dan transparan adalah bentuk pengabaian terhadap amanat konstitusi tersebut.<\/p>\n Analisis Prinsip: Menagih Keadilan Antargenerasi<\/strong><\/p>\n Pembangunan IKN sering kali diklaim sebagai bentuk keadilan spasial. Namun, jika dilihat dari kacamata hukum lingkungan, proyek ini harus diuji dengan prinsip Intergenerational Equity (Keadilan Antargenerasi). Pertanyaannya: Apakah generasi mendatang benar-benar akan menikmati “Kota Hutan<\/strong>“, atau justru menanggung beban utang ekologis akibat rusaknya hidrologi dan hilangnya keanekaragaman hayati hari ini?<\/p>\n Selain itu, terdapat risiko nyata terjadinya Greenwashing dalam skala negara\u2014sebuah kondisi di mana narasi ramah lingkungan digunakan untuk menutupi praktik eksploitasi yang destruktif. Prinsip Precautionary Principle (Prinsip Kehati-hatian) seharusnya mewajibkan penghentian aktivitas jika terdapat ketidakpastian dampak terhadap ekosistem sensitif, seperti kawasan mangrove di Teluk Balikpapan. Sayangnya, prinsip ini sering kali kalah telak oleh jargon “pertumbuhan ekonomi”.<\/p>\n Solusi dan Rekomendasi Hukum<\/strong><\/p>\n Agar IKN tidak menjadi bencana ekologis yang legal, diperlukan langkah hukum yang berani:<\/p>\n IKN adalah ujian sejauh mana negara ini menghargai hukum lingkungannya sendiri. Jangan sampai visi “Kota Dunia untuk Semua<\/strong>” justru menjadi ironi di mana alam dikalahkan demi prestise politik. Hukum harus hadir sebagai rem, bukan sekadar menjadi pelicin bagi ambisi yang ugal-ugalan. Kita tidak butuh kota pintar yang dibangun di atas luka lingkungan yang menganga; kita butuh kepastian bahwa masa depan hijau bukan sekadar ilusi hukum di atas kertas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" NAMA: NURUL FARAH AFNI NIM: B. 23.01.014 KAMPUS: UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA (Tugas Mata Kuliah Hukum Lingkunan) JurnalPost.com – Di tengah gempuran narasi “Kota Hutan Cerdas“, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menyimpan paradoks yang menyesakkan. Mesin-mesin berat kini merobek jantung Kalimantan, mengubah ekosistem penyangga kehidupan menjadi lanskap beton yang masif. Pemerintah menjanjikan masa depan hijau, namun […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":23614,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":""},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-23612","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kolom-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23612","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23612\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23614"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nNIM: B. 23.01.014<\/strong>
\nKAMPUS: UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA<\/strong> (Tugas Mata Kuliah Hukum Lingkunan)<\/strong><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Gambar2-50.jpg\")
<\/p>\n\n