![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/WhatsApp-Image-2026-01-23-at-10.41.57-PM.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Oleh: Ridwan Hisjam<\/strong><\/p>\n Jakarta, JurnalPost.com<\/strong> \u2014 INDONESIA | Kebijakan hilirisasi ekonomi nasional harus ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan menegakkan keadilan sosial. Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar program industrialisasi teknokratis yang terlepas dari nilai-nilai kebangsaan.<\/p>\n Ridwan menekankan bahwa sejak awal kemerdekaan, konstitusi telah menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai mandat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hilirisasi harus dimaknai sebagai strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri.<\/p>\n \u201cHilirisasi adalah instrumen kedaulatan ekonomi. Jika tidak berpijak pada kepentingan nasional, ia berisiko menjadi proyek besar yang tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat,\u201d ujar Ridwan dalam keterangan tertulis.<\/p>\n Ia mengingatkan bahwa hilirisasi yang kehilangan orientasi kebangsaan justru dapat melahirkan ketimpangan baru, khususnya di wilayah penghasil sumber daya alam. Ridwan menyoroti masih minimnya peran masyarakat lokal dan UMKM dalam rantai nilai industri hilir, padahal merekalah bagian penting dari fondasi ekonomi nasional.<\/p>\n Menurutnya, meneguhkan kembali nilai peradaban bangsa berarti mengembalikan Pancasila sebagai kompas pembangunan ekonomi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata Ridwan, harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan hilirisasi, bukan hanya angka pertumbuhan atau peningkatan ekspor.<\/p>\n \u201cPertumbuhan ekonomi yang tidak disertai keadilan akan melemahkan persatuan bangsa. Negara wajib hadir memastikan hilirisasi memperkuat ekonomi rakyat dan tidak dikuasai segelintir kepentingan,\u201d tegasnya.<\/p>\n Sebagai politisi yang telah lima periode menjabat anggota DPR RI, Ridwan Hisjam memiliki pengalaman panjang dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional. Ia menilai bahwa sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan satu pelajaran utama: kemajuan bangsa hanya akan tercapai jika negara tegas berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan nasional.<\/p>\n Ridwan mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi strategis, memastikan alih teknologi yang nyata, serta mengintegrasikan industri hilir dengan ekonomi rakyat. Tanpa langkah tersebut, ia mengingatkan, hilirisasi akan kehilangan makna strategisnya sebagai alat transformasi ekonomi bangsa.<\/p>\n Ia berharap, dengan menjadikan nilai kebangsaan dan amanat konstitusi sebagai pijakan utama, hilirisasi ekonomi dapat menjadi jalan menuju Indonesia yang berdaulat, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh: Ridwan Hisjam Jakarta, JurnalPost.com \u2014 INDONESIA | Kebijakan hilirisasi ekonomi nasional harus ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan menegakkan keadilan sosial. Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar program industrialisasi teknokratis yang terlepas dari nilai-nilai kebangsaan. Ridwan menekankan bahwa sejak […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":23575,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_comment_section":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[244],"tags":[],"class_list":["post-23574","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23574"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23574\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23575"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}