![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Gambar1-69.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Oleh : Nahazon da Costa Kire JurnalPost.com<\/strong> – Banjir berulang kali melanda berbagai wilayah di indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari kawasan perkotaan padat penduduk hingga daerah pedesaan. Tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam yang bersifat kebetulan. Intensitas hujan yang meningkat, perubahan iklim global, degradasi lingkungan, serta tata kelola ruang yang tidak berkelanjutan telah menjadikan banjir sebagai fenomena struktural yang terus berulang. Banjir bukan hanya persoalan teknis hidrologi atau kegagalan infastruktur, melainkan juga cerminan dari cara manusia modern memahami dirinya sendiri, alam, dan tanggung jawab etisnya dalam kehidupan bersama. Selama ini, wacana publik tentang banjir sering kali terjebak pada pendekatan teknokratis: normalisasi sungai, pembuangan tanggul, pengerukan drainase, atau penanganan darurat pascabencana. <\/p>\n Langkah-langkah tersebut tentu penting dan tidak dapat diabaikan. Seringkali, persoalan banjir akan ters berulang apabila kita gagal menyentuh akar masalah yang lebih mendasar, yakni relasi manusia dengan alam dan relasi manusia dengan sesamanya. Banjir, pada titik ini, memperlihatkan kegagalan kolektif dalam memandang lingkungan sebagai ruang hidup bersama, bukan sekedar eksploitasi ekonomi. <\/p>\n Dari sudut pandang filsafat, terutama filsafat eksistensial, persoalan banjir dapat dibaca sebagai pengalaman konkret keberadaan mausia di dunia. Jean-Pail Sartre menegaskan bahwa manusia bukanlah kesadaran abstrak yang terpisah dari dunia material, melainkan mahkluk yang selalu \u201cberada di dalam dunia\u201d (\u00eatre-dans-le-monde). Keberadaan manusia selalu diwujudkan melalui tubuh yang hidup, merasakan, dan rentan. Dalam konteks banjir, tubuh manusia menjadi locus utama penderitaan: tubuh yang terendam air kotor, tubuh yang kehilangan tempat tinggal, tubuh yang sakit karena sanitasi yang buruk, dan tubuh yang terancam keselamatannya. Banjir tidak bisa direduksi menjadi sekadar data curah hujan atau debit sungai. Ia adalah pengalaman eksistensial yang menyentuh kehidupan manusia secara langsung. <\/p>\n Ketika banjir melanda, yang paling terdampak bukanlah angka statistik, melainkan keluarga miskin di bantaran sungai, anak-anak yang kehilangan akses pendidikan, lansia yang kesulitan dievakuasi, serta kelompok rentan yang tidak dimilki daya tawar dalam sistem sosial. Fakta ini menyingkap dimensi etis dari bencana: banjir selalu berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural. Lebih dari pada itu, banjir juga menyingkap pola relasi manusia modern yang cenderung instrumentalistik. Alam diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas, smentara daya dukung ekologis diabaikan. Alih fungsi lahan, penggundulan hutan, reklamasi wilayah pesisir, reta pembangunan kawasan permukiman tanpa perencanaan ekologis yang matang menjadi faktor utama yang memperparah resiko banjir. <\/p>\n Dalam situasi ini, manusia sesungguhnya sedang menyiapkan kondisi bagi kehancuran ruang hidupnya sendiri. Di sinilah refleksi filosifis menjadi relevan bagi diskursus publik. Filsafat tidak menawarkan solusi teknis instan, tetapi menyediakan kerangka berpikir kritis untuk menilai kembali orientasi hidup manusia modern. Banjir, mengajukan pertanyaan mendasar: apakah pembangunan yang kita kejar benar-benar melayani kehidupan manusia secara utuh, atau justru mengorbangkannya demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek? Apakah kebijakan publik telah berpihak pada kesejahteraan bersama, atau hanya melayani kepentingan kelompok tertentu? Eksistensi wilayah Indonesia yang plural dan kompleks, persoalan banjir juga menuntut tanggung jawab moral bersama. <\/p>\n Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan aan berkeadilan sosial. Dunia berkeadilan sosial. Dunia usaha dituntut untuk tidak mengabaikan dampak ekologis dari aktivitas ekonominya. Masyarakat sipil pun memiliki peran penting dalam membangun kesadaran ekologis, mulai dari pengelolaan sampah hingga partisipasi dalam pengawasan kebijakan publik. Tanpa kesadaran kolektif ini, banjir akan terus menjadi siklus penderitaan yang berulang. Pada akhirnya, banjir adalah peringatan keras bahwa manusia tidak hidup di luar alam, melainkan di dalamnya. Relasi yang rusak dengan lingkungan akan selalu berpihak menjadi krisis kemanusiaan. Dalam terang pemikiran eksistensial, manusia dipanggil untuk bertanggung jawab atas pilihannya, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab ini bukan hanya soal membangun tanggul yang lebih tinggi, tetapi juga soal membangun cara hidup yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada martabat manusia. Cara kita menanggapi banjir hari ini akan menentukan kualitas kehidupan bersama di masa depan. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh : Nahazon da Costa Kire Mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Widya Mandira Kupang JurnalPost.com – Banjir berulang kali melanda berbagai wilayah di indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari kawasan perkotaan padat penduduk hingga daerah pedesaan. Tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam yang bersifat kebetulan. Intensitas hujan yang meningkat, perubahan iklim global, degradasi […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":22028,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_comment_section":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[182],"tags":[],"class_list":["post-22027","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-essay"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22027"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22027\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22028"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nMahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Widya Mandira Kupang<\/p>\n