{"id":21418,"date":"2025-12-07T10:59:30","date_gmt":"2025-12-07T02:59:30","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/?p=21418"},"modified":"2025-12-07T11:01:18","modified_gmt":"2025-12-07T03:01:18","slug":"ironi-uu-terkait-konten-melindungi-atau-membungkam-suara-rakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/ironi-uu-terkait-konten-melindungi-atau-membungkam-suara-rakyat\/21418\/","title":{"rendered":"IRONI UU TERKAIT KONTEN: MELINDUNGI ATAU MEMBUNGKAM SUARA RAKYAT?"},"content":{"rendered":"
\"\"
Illustration by Maupa Fransiska C. P., AI Reference<\/figcaption><\/figure>\n

Maupa Fransiska Coramdeo Pasang<\/strong><\/p>\n

JurnalPost.com<\/strong> – Dunia yang ideal akan memungkinkan masyarakat dari negara demokrasi, seperti Indonesia, untuk menyatakan pendapat dan menggunakan suaranya. Jurnalis, konten kreator, dan sebagainya seharusnya memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi dan opini yang valid. Namun, kenyataannya berbeda dengan teori ini. Revisi Undang-Undang Penyiaran, khususnya Pasal 8A Huruf Q juncto Pasal 42 Ayat 1 dan 2, serta Pasal 34 Huruf F Ayat 2e, telah menjadi pedang bermata dua. Apakah masyarakat masih dapat menyuarakan pendapatnya? Apakah suara rakyat akhirnya didiamkan saja?<\/p>\n

Tujuan awal Undang-Undang Penyiaran adalah agar masyarakat dapat menyampaikan pikiran, pendapat, dan kritiknya secara bebas, tetapi juga santun. Namun, realitas terungkapkan oleh Zuhri (2021) bahwa Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 belum mampu melahirkan suatu sistem demokratis, mendidik, dan sesuai harapan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Undang-Undang Penyiaran seharusnya mengamanatkan negara untuk mengelola spektrum frekuensi yang digunakan untuk penyiaran guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Frekuensi siaran merupakan milik publik dan pemerintah berwenang untuk mengawasi penggunaannya. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, konten siaran tersebut harus menjunjung tinggi netralitas, objektif, dan tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sesuatu yang ditawarkan untuk kepentingan publik harus dikembalikan untuk melayani masyarakat (Doly, 2021).<\/p>\n

Kontroversi dan ironi bermula ketika Undang-Undang Penyiaran dalam proses revisi hingga perubahan final. Perubahan signifikan yang pertama adalah keterlibatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran dan isi penyiaran tersebut (Zuhri, 2021). Revisi ini dianggap akan menghilangkan kebebasan pers dan melanggar hak konstitusional publik untuk mengakses informasi. Pasal 8A ayat (1) huruf q draf RUU Penyiaran menyatakan bahwa \u201cKpi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) berwenang : menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.\u201d Menurut pasal dan ayat tersebut, KPI berwenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran, sedangkan Pasal\u00a0 5\u00a0 ayat\u00a0 (2)\u00a0 huruf\u00a0 d\u00a0 Undang-Undang\u00a0 Nomor\u00a0 40\u00a0 Tahun\u00a0 1999 mulanya menyatakan bahwa Dewan Pers yang menanganinya (Satria, T. A., Nurakhman, A., Hidayati, A. P., T Arthalivia, A. N., Najwa, F., & P Soeprapto, R. W., 2025). Perubahan ini jelas mengakibatkan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers tidak lagi digunakan sebagai tolok ukur penilaian siaran jurnalistik; melainkan, P3 dan SIS. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas hukum dalam proses penyelesaian sengketa pers.<\/p>\n

Perubahan signifikan yang kedua adalah revisi RUU Penyiaran Pasal 34 Huruf F Ayat 2e. Pasal ini menyatakan bahwa penyelenggara platform digital penyiaran harus melakukan verifikasi isi siaran ke KPI. \u201cRUU\u00a0 Penyiaran\u00a0 pasal\u00a0 34\u00a0 huruf\u00a0 f\u00a0 ayat\u00a0 (2e)\u00a0 berisikan kewajiban\u00a0 yang\u00a0 harus\u00a0 dipenuhi\u00a0 oleh\u00a0 pihak\u00a0 penyiaran yaitu\u00a0 kewajiban\u00a0 untuk melakukan verifikasi konten siaran ke KPI dengan ketentuan konten harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Isi Siaran (SIS)<\/em> (Lasonda, D., Ariningdyah, C., Rahmah, S. M., Miarsa, F. R. D., & Asyraf, A. F., 2024).\u201d Perubahan tersebut memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan oleh KPI. Oleh karena pemerintah memberikan hak kekuasaan dan pengawasan yang sangat ketat kepada KPI, maka perubahan ini menjadi penghalang kebebasan pers, serta membungkam demokrasi di Indonesia (Mubarok, 2024).<\/p>\n

Dampak hasil revisi Undang-Undang Penyiaran kepada rakyat Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang\u00a0 tertulis\u00a0 dalam\u00a0 UU\u00a0 Nomor\u00a0 39\u00a0 Tahun\u00a0 1999 mengenai HAM di pasal 23 ayat (1), yakni: \u201cSetiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya<\/em>.\u201d Lasonda, D., Ariningdyah, C., Rahmah, S. M., Miarsa, F. R. D., & Asyraf, A. F. (2024) mengatakan bahwa negara seharusnya menjamin perlindungan hukum, namun justru menjadi sumber dari terampasnya hak\u00a0 tersebut. Kedua, perubahan peraturan ini menurunkan tingkat kreativitas dalam proses pembuatan dan isi konten penyiaran. Ekspresi rakyat dibatasi dan aspirasi sulit dituangkan karena ketatnya pengawasan konten oleh KPI (Mubarok, 2024). Mengingat bahwa generasi sekarang banyak terlibat dengan media sosial, tentunya konten kreator dan jurnalis daring juga kesusahan menghadapi revisi ini. Ketiga, demokrasi tidak didukung, melainkan di sengap. Kurangnya nilai kebebasan media berarti tidak berjalannya fungsi demokrasi sebagai pengawal keterbukaan dan tanggung jawab dalam kekuasaan (Adi, T., Nurakhman , A., Hidayati , A. P., Arthalivia , A. N. T., Najwa , F., & Soeprapto , R. W. P., 2025).<\/p>\n

Dalam menanggapi masalah ini, ada 3 hal utama yang dapat dilakukan. Pertama, jangan berkecil hati dan diam. Diam berarti mengakui kekalahan dan menyerah terhadap ketidakadilan ini. Jangan sampai putus asa karena merasa di sengap. Kedua, karena diam bukanlah pilihan, bersuara harus dilakukan terus-menerus. Menyuarakan keprihatinan dan keluhan yang valid melalui karya tulis, siaran radio, ataupun melalui platform media sosial seperti Instagram, Tiktok, dan Youtube. Ketiga, memotivasi dan mengedukasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bagian terpenting dalam mengatasi masalah ini adalah bersatu sebagai satu masyarakat, oleh karena itu informasi yang tepat harus disebarluaskan.<\/p>\n

Referensi<\/strong><\/p>\n

Adi, T., Nurakhman , A., Hidayati , A. P., Arthalivia , A. N. T., Najwa , F., & Soeprapto , R. W. P. (2025). Arah Perkembangan Jurnalisme Dalam Bayang-Bayang Revisi Undang-Undang Penyiaran. Commerce Law, 5(1), 1\u20138. https:\/\/doi.org\/10.29303\/commercelaw.v5i1.7058<\/a><\/p>\n

Denico\u00a0 Doly.\u00a0 (2021).\u00a0 Peran\u00a0 Negara\u00a0 Dalam\u00a0 Pengelolaan\u00a0 Spektrum\u00a0 Frekuensi\u00a0 Radio\u00a0 Dalam\u00a0 Perspektif Hukum. Kajian, 23(4), 267\u2013283. https:\/\/doi.org\/10.22212\/kajian.v23i4.2115<\/a>.<\/p>\n

Lasonda, D., Ariningdyah, C., Rahmah, S. M., Miarsa, F. R. D., & Asyraf, A. F. (2024). Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten. Halu Oleo Law Review, 8(2), 242\u2013257. https:\/\/doi.org\/10.33561\/holrev.v8i2.116<\/a><\/p>\n

Mubarok, M. K. (2024, May 27). Mengkaji Ulang Draf RUU Penyiaran. Kumparan. https:\/\/kumparan.com\/khusni-mubarok-1715781546664607281\/mengkaji-ulang-draf-ruu-penyiaran-22owHpFlfDB\/3<\/a><\/p>\n

Zuhri, S. (2021). Peran dan Fungsi Penyiaran Menurut Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 dan Perkembangannya. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, 5(2), 1-9. https:\/\/ejournal.undiksha.ac.id\/index.php\/JPPSH\/article\/view\/32802\/19953<\/a><\/p>\n

Asesmen Mendeley<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Kalimat dengan Sitasi Tunggal<\/li>\n<\/ol>\n

    Kemampuan seseorang dalam mengelola stres, menjalin relasi sosial, serta mengambil Keputusan yang rasional sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan mentalnya (World Health Organization, 2022).<\/p>\n

    World Health Organization. (2022, June 17).\u00a0Mental health<\/em>. World Health Organization (WHO).\u00a0https:\/\/www.who.int\/news-room\/fact-sheets\/detail\/mental-health-strengthening-our-response<\/a><\/p>\n

      \n
    1. Sitasi Tunggal dengan Halaman<\/li>\n<\/ol>\n

      Media sosial telah terintegrasi dalam kehidupan kalangan gen z sejak masa kecil melalui permainan, video, dan sebagainya (Hu, 2024, hlm. 1).<\/p>\n

      Hu,\u00a0S. (2024). The psychological impact of social media on Gen Z.\u00a0Interdisciplinary Humanities and Communication Studies<\/em>,\u00a01<\/em>(5), 1-5.\u00a0https:\/\/doi.org\/10.61173\/4aqek196<\/a><\/p>\n

        \n
      1. Sitasi dengan Lebih dari Satu Referensi<\/li>\n<\/ol>\n

        Media sosial bisa menghasilkan dampak negatif seperti kecemburuan, insecurities, cyber-bullying, <\/em>dan sebagainya (Frissel, 2020; Hu, 2024).<\/p>\n

        FRISSELL,\u00a0E.\u00a0(. (2020). The dangers of social media & The stoic solution.\u00a0International Journal of Theology, Philosophy and Science<\/em>,\u00a04<\/em>(7), 80-88.\u00a0https:\/\/doi.org\/10.26520\/ijtps.2020.4.7.80-88<\/a><\/p>\n

        Hu,\u00a0S. (2024). The psychological impact of social media on Gen Z.\u00a0Interdisciplinary Humanities and Communication Studies<\/em>,\u00a01<\/em>(5), 1-5.\u00a0https:\/\/doi.org\/10.61173\/4aqek196<\/a><\/p>\n

          \n
        1. Sitasi dengan Perubahan Penulis sebagai Subjek<\/li>\n<\/ol>\n

          Purnomosidi, Ernawati, Riskiana, dan Indriyani (2023) menyatakan bahwa kesehatan mental diartikan sebagai terpenuhinya fungsi nental yang<\/p>\n

          mampu membuat individu produktif, mampu memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain dan mampu mengatasi kesulitan.<\/p>\n

          Purnomosidi,\u00a0F., Ernawati,\u00a0S., Riskiana,\u00a0D., & Indriyani,\u00a0A. (2023). Kesehatan mental Pada Remaja.\u00a0Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat<\/em>,\u00a02<\/em>(1), 1-7.\u00a0https:\/\/doi.org\/10.54066\/abdimas.v2i1.257<\/a><\/p>\n

            \n
          1. Daftar Referensi<\/li>\n<\/ol>\n

            References<\/p>\n

            FRISSELL,\u00a0E.\u00a0(. (2020). The dangers of social media & The stoic solution. International Journal of Theology, Philosophy and Science<\/em>, 4<\/em>(7), 80-88. https:\/\/doi.org\/10.26520\/ijtps.2020.4.7.80-88<\/a><\/p>\n

            Hu,\u00a0S. (2024). The psychological impact of social media on Gen Z. Interdisciplinary Humanities and Communication Studies<\/em>, 1<\/em>(5), 1-5. https:\/\/doi.org\/10.61173\/4aqek196<\/a><\/p>\n

            Purnomosidi,\u00a0F., Ernawati,\u00a0S., Riskiana,\u00a0D., & Indriyani,\u00a0A. (2023). Kesehatan mental Pada Remaja. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat<\/em>, 2<\/em>(1), 1-7. https:\/\/doi.org\/10.54066\/abdimas.v2i1.257<\/a><\/p>\n

            World Health Organization. (2022, June 17). Mental health<\/em>. World Health Organization (WHO). https:\/\/www.who.int\/news-room\/fact-sheets\/detail\/mental-health-strengthening-our-response<\/a><\/p>\n

            Tabel Daftar Literatur<\/strong>
            \nPertanyaan Penelitian: Bagaimana Media Sosial Memengaruhi Kesehatan Mental?<\/p>\n

            Kata Kunci: Social Media, Mental Health<\/p>\n\n\n\n\n
            Judul<\/td>\nNama Pengarang<\/td>\nTahun Penulisan<\/td>\nPertanyaan Penelitian<\/td>\nMetode Penelitian<\/td>\nHasil dan Kesimpulan<\/td>\n<\/tr>\n
            A meta-analysis of the problematic social media use and mental health
            \n10.1177\/0020764020978434<\/a>
            \nHuang C. (2022). A meta-analysis of the problematic social media use and mental health.\u00a0The International journal of social psychiatry<\/em>,\u00a068<\/em>(1), 12\u201333.             https:\/\/doi.org\/10.1177\/0020764020978434<\/a>\n<\/td>\n            		Chiungjung Huang<\/td>\n2022<\/td>\nHow does problematic social media use relate to mental health?<\/p>\n

            (The purpose of this meta-analysis is to examine this relation by extending the research scope via the inclusion of studies examining problematic use of all platforms.)<\/td>\n

            		Identifying one hundred and thirty-three independent samples (N<\/em>\u00a0=244,676).<\/td>\nThe mean correlations between problematic SM use and well-being are negative, while those between problematic SM use and distress are positive. Life satisfaction and self-esteem are commonly used to represent well-being, while depression and loneliness are usually used to indicate distress. The mean correlations of problematic SM use with life satisfaction and self-esteem are small, whereas those of problematic SM use with depression and loneliness are moderate. The moderating effects of publication status, instruments, platforms and mean age are not significant. The magnitude of the correlations between problematic SM use and mental health indicators can generalize across most moderator conditions.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Maupa Fransiska Coramdeo Pasang JurnalPost.com – Dunia yang ideal akan memungkinkan masyarakat dari negara demokrasi, seperti Indonesia, untuk menyatakan pendapat dan menggunakan suaranya. Jurnalis, konten kreator, dan sebagainya seharusnya memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi dan opini yang valid. Namun, kenyataannya berbeda dengan teori ini. Revisi Undang-Undang Penyiaran, khususnya Pasal 8A Huruf Q juncto Pasal 42 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":21419,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"hide","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"0","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_comment_section":"0","number_popup_post":"3","show_post_related":"0","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0","subtitle":"Ironi Revisi Undang-Undang Penyiaran Pasal 8A Huruf Q juncto Pasal 42 Ayat 1 dan 2, serta Pasal 34 Huruf F Ayat 2e","override_template":"1"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[182],"tags":[],"class_list":["post-21418","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-essay"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21418","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21418"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21418\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21419"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21418"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21418"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21418"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}