{"id":20969,"date":"2025-11-24T14:17:33","date_gmt":"2025-11-24T06:17:33","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/?p=20969"},"modified":"2025-11-24T14:17:33","modified_gmt":"2025-11-24T06:17:33","slug":"janji-jam-operasional-kenyataan-24-jam-kegagalan-pengawasan-truk-tambang-di-cilegon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/janji-jam-operasional-kenyataan-24-jam-kegagalan-pengawasan-truk-tambang-di-cilegon\/20969\/","title":{"rendered":"Janji Jam Operasional, Kenyataan 24 Jam: Kegagalan Pengawasan Truk Tambang di Cilegon"},"content":{"rendered":"

Oleh: Fitrianti<\/strong><\/p>\n

JurnalPost.com<\/strong> – Pada November 2025, ratusan warga Bojonegara\u2013Puloampel, termasuk emak-emak di Perumahan Cilegon Land, menggelar aksi pemblokiran jalan dan gerbang Tol Cilegon Timur sebagai protes karena truk tambang terus melintas di luar jam yang diizinkan. Mereka menyoroti bahwa truk berjalan hampir 24 jam, menimbulkan kebisingan, debu, dan kerusakan jalan di pemukiman mereka. Meskipun Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan pembatasan operasional truk tambang dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB melalui Keputusan Gubernur No. 567\/2025, banyak laporan di lapangan menunjukkan bahwa sopir dan perusahaan mengabaikan aturan tersebut. Truk tetap melaju di pagi atau sore hari, bahkan melewati pukul 23.00 WIB di area permukiman, padahal itu di luar waktu yang diizinkan.<\/p>\n

Masalah ini kembali menjadi sorotan publik karena bukti nyata bahwa truk tambang masih beroperasi di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Pemprov Banten maupun Pemkot Cilegon. Meskipun regulasi pembatasan sudah diberlakukan untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan kenyamanan lingkungan, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Operasional truk di jam-jam terlarang termasuk malam hingga dini hari terus menyebabkan gangguan berupa kebisingan, polusi udara, dan peningkatan risiko kecelakaan, terutama di kawasan permukiman yang dilalui truk. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan serius antara kebijakan pemerintah daerah dan pengawasan atas pelaksanaannya, sehingga masyarakat tetap merasakan ketidaknyamanan yang berkelanjutan.<\/p>\n

Dalam perspektif hukum perizinan, pelanggaran ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan izin operasional angkutan barang yang diatur dalam dokumen perizinan teknis transportasi. Aturan pembatasan jam operasional pada dasarnya merupakan bagian integral dari persyaratan izin, terutama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta ketentuan turunan mengenai pengaturan angkutan barang. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap pemegang izin untuk mematuhi persyaratan teknis dan administratif, termasuk pembatasan waktu beroperasi demi menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas. Ketidakpatuhan terhadap pembatasan jam operasional berarti adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas ketertiban umum, yang merupakan bagian dari prinsip dasar dalam hukum perizinan. Dengan demikian, pelanggaran operasional bukan sekadar persoalan kedisiplinan sopir truk, tetapi merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap syarat administratif dalam izin angkutan barang yang secara hukum bersifat mengikat.<\/p>\n

Lebih jauh, pelanggaran ini juga menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian antara praktik operasional perusahaan tambang dan prinsip rechtmatigheid (kepatuhan terhadap hukum) yang menjadi dasar setiap penerbitan izin. Dalam doktrin hukum administrasi, izin merupakan instrumen pengendalian pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan. Menurut pendapat Prof. Philipus M. Hadjon, izin tidak hanya berfungsi sebagai sarana legalitas, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan preventif yang mewajibkan pemegang izin untuk memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Ketika pemegang izin dalam hal ini perusahaan tambang atau operator angkutan mengabaikan pembatasan jam operasional, maka secara substantif mereka telah melanggar kewajiban hukum yang melekat pada izin tersebut, sehingga dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin sebagaimana diatur dalam prinsip bestuursrechtelijke handhaving (penegakan hukum administrasi).<\/p>\n

Selain itu, pelanggaran ini juga menimbulkan implikasi terhadap asas doelmatigheid (ketepatgunaan) dalam kebijakan perizinan. Pembatasan jam operasional truk tambang ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya terkait keselamatan dan kenyamanan lingkungan. Ketika ketentuan ini tidak dipatuhi, maka tujuan dari kebijakan perizinan tersebut tidak tercapai, sehingga menimbulkan policy failure pada level implementasi. Sejalan dengan pendapat Prof. Muchsan, kegagalan penegakan izin dapat melemahkan legitimasi pemerintah sebagai regulator dan menciptakan ruang bagi ketidaktertiban administratif. Oleh karena itu, keberadaan pelanggaran jam operasional ini tidak hanya merupakan bentuk ketidakpatuhan individual, tetapi juga menunjukkan kurang optimalnya fungsi pemerintah dalam melakukan toezicht (pengawasan) terhadap kegiatan yang telah diberikan izin.<\/p>\n

Dalam konteks ini, apabila suatu aktivitas melanggar syarat izin yang telah ditetapkan, maka otoritas pemerintah berhak menjatuhkan sanksi administratif hingga mencabut izin tersebut demi menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. izin mengandung elemen pengawasan melekat built-in control untuk memastikan bahwa pemegang izin bertindak sesuai ketentuan hukum. Pelanggaran jam operasional truk tambang di Cilegon memperlihatkan bahwa mekanisme built-in control tersebut tidak berjalan efektif, karena ada kelalaian pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan pengangkutan yang melanggar syarat izin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana regulasi telah dibuat namun tidak diterapkan secara konsisten oleh aparat pelaksana.<\/p>\n

Melihat fakta dan analisis di atas, pelanggaran jam operasional truk tambang di Cilegon bukan hanya persoalan teknis operasional, tetapi merupakan cerminan lemahnya penegakan hukum perizinan, ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan pengawasan, serta abainya kepentingan publik. Untuk itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi tegas, melakukan pengawasan intensif, dan memastikan bahwa syarat izin benar-benar dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Langkah-langkah ini penting dilakukan agar keberadaan industri tambang tidak menjadi ancaman bagi keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat Cilegon, serta agar prinsip-prinsip hukum perizinan dapat berjalan sebagaimana mestinya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Fitrianti JurnalPost.com – Pada November 2025, ratusan warga Bojonegara\u2013Puloampel, termasuk emak-emak di Perumahan Cilegon Land, menggelar aksi pemblokiran jalan dan gerbang Tol Cilegon Timur sebagai protes karena truk tambang terus melintas di luar jam yang diizinkan. Mereka menyoroti bahwa truk berjalan hampir 24 jam, menimbulkan kebisingan, debu, dan kerusakan jalan di pemukiman mereka. Meskipun […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":532,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_comment_section":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-20969","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kolom-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20969","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20969"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20969\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/532"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}