{"id":20359,"date":"2025-10-23T20:16:24","date_gmt":"2025-10-23T12:16:24","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/?p=20359"},"modified":"2025-10-23T20:16:24","modified_gmt":"2025-10-23T12:16:24","slug":"krisis-pangan-dalam-negeri-indonesia-justru-beri-bantuan-10-000-ton-beras-kepada-palestina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/krisis-pangan-dalam-negeri-indonesia-justru-beri-bantuan-10-000-ton-beras-kepada-palestina\/20359\/","title":{"rendered":"Krisis Pangan Dalam Negeri, Indonesia justru Beri Bantuan 10.000 Ton Beras Kepada Palestina"},"content":{"rendered":"
\"Krisis
Suasana pasar Wamena, ramai sekitar pukul sembilan pagi hingga jam 3 siang pada Agustus 2019. (Foto:Alam Burhanan\/VOA)<\/figcaption><\/figure>\n

“Gajah di pelupuk mata tak tampak semut di seberang lautan tampak”<\/p>\n

Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan beras tersebut diberikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025. Bantuan itu diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7\/7\/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan.<\/p>\n

Dalam rentang waktu yang bersamaan, beberapa daerah di Indonesia Timur seperti NTT, Papua Barat, hingga Maluku Utara mengalami kelangkaan disertai kenaikan harga beras yang cukup mencekik bagi masyarakat setempat. Papua mencatat harga Rp 18.550 per kilogram atau 17,41 persen di atas HET. Maluku Utara lebih tinggi lagi dengan Rp 18.779 atau 18,85 persen di atas HET. Sedangkan Papua Barat menjadi provinsi dengan harga beras tertinggi, yakni Rp 18.800 per kilogram, atau 18,99 persen di atas HET.<\/p>\n

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. \u201cBeberapa pasokan ke ritel modern memang sempat mengalami penurunan karena penggilingan padi ingin comply sesuai dengan informasi yang ada di label,\u201d kata Arief melalui keterangan resminya yang dikutip Rabu, 3 September 2025. Dengan data berikut sebagai dasar pertimbangan, apakah keputusan pemerintah dengan memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina berupa beras sebanyak 10.000 ton sudah tepat dengan keadaan pangan dalam negeri? Apakah hal ini tidak akan menciptakan kecemburuan social di kalangan sipil, terutama Masyarakat Indonesia Timur?<\/p>\n

Bantuan kemanusiaan tersebut bukan saja sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap hak kemerdekaan setiap bangsa di muka bumi, melainkan juga berfungsi sebagai tanda kemampuan Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dimata dunia. Jika kita melihat dari sudut pandang kepentingan pemerintah dalam membangun citra di mata dunia, hal tersebut bisa dikatakan berhasil dengan bukti bahwa pada sidang PBB ke-83 pada 23 Sepetmber 2025, Presiden Prabowo memamerkan kepada seluruh peserta sidang bahwa Indonesia berhasil mencapai angka 4 ton dalam persediaan beras, hal ini menjadi rekor nasional dan yang terbesar sepanjang sejarah. Ia juga menyebutkan bahwa ketersediaan beras melimpah ini bukan saja untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga menunjukkan kesiapan pemerintah dalam hal membantu Palestina dan negara lain yang mengalami krisis pangan akut.<\/p>\n

Akan tetapi jika kita mencoba melihat dari perspektif lain, bantuan 10.000 ton beras ke Palestina juga menjadi rangsangan hebat dalam melahirkan kecemburuan sosial ditengah masyrakat Indonesia terutama daerah bagian Timur. Seperti data yang telah disajikan diatas, mengundang banyak pertanyaan, salah satunya ialah bagaimana bisa negara yang memberikan bantuan beras sebanyak itu tidak mampu memastikan ketersediaan beras untuk rakyatnya sendiri? Kaltim merupakan salah satu dari sekian banyaknya daerah yang mengalami kelangkaan beras, menurut Gubernur Kaltim Rudy Mas\u2019ud hal ini dapat terjadi karena banyaknya mafia beras yang masih aktif menimbun stok beras di beberapa daerahnya. Jika penyebab tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan beras, harusnya pemerintah mampu memberantas oknum-oknum tersebut dengan melibatkan pihak wewenang seperti Polisi maupun TNI untuk menyelediki sekaligus memberantas madia-mafia tersebut. Lanklah tersebut pernah dilakukan dan berhasil, tepatnya pada bulan Maret 2024 di Banten, Kapolda setempat berhasil meringkus mafia beras yang menimbun sebanyak 25 ton. Dengan mengemas ulang, dan membaginya menjadi beberapa versi dari 3 hingga 25 kg, pelaku mampu mengumpulkan total keuntungan sebesar kurang lebih 800 juta hanya dalam satu tahun beroperasi. Apakah hal semacam ini hanya bisa dilakukan di sektor Pulau Jawa saja? Atau, apakah kemampuan pihak wewenang yang kurang merata disetiap daerah?<\/p>\n

Lain daerah lain pula penyebab utamanya, kendala distribusi dan terbatasnya kapastitas penyimpanan stok beras menjadi kendala besar dalam pengelolaan pangan di Indonesia Timur. Terdengar seperti alasan yang berulang-ulang hingga usang, distribusi selalu menjadi problematika bagi daerah di Indonesia Timur. Padahal pemerintah telah membangun infranstruktur yang diklaim akan berdampak positif bagi penyaluran logistik dari pusat menuju daerah setempat, namun masih<\/p>\n

saja terjadi hambatan yang serupa. Jika akses telah dipermudah dan teknologi sudah berkembang, akan tetapi sistem lupa untuk disesuaikan atau diperbaiki, maka kendala distribusi akan menjadi hambatan \u201cmelulu\u201d yang akan selalu di dengar oleh Masyarakat Indonesia Timur. Menurut Prof. Lilik Sutiarso (Pakar Pangan Universitas Gadjah Mada) menyatakan bahwa, Badan Urusan Logistik (BULOG) perlu mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Indonesia Timur. Hal ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga. Dengan menerapkan model distribusi yang efisien seperti hub and spoke dapat menekan biaya pengiriman. Beras dikirim dalam jumlah besar ke gudang utama (hub) di wilayah strategis, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah kecil (spoke).<\/p>\n

Selain itu juga menurut saya pemerintah harus bergerak secara cepat dan efektif untuk mendorong perluasan lahan pertanian dan peningkatan produktivitas padi di wilayah Indonesia Timur, terutama di daerah yang cocok untuk ditanami padi. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pasokan dari Indonesia Barat. Dan yang tidak kalah penting, harus lebih diperkuat lagi komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah untuk menyusun strategi distribusi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sampai kapankah pemerataan harga bahan pokok hanya menjadi mitos bagi Masyarakat di pelosok Timur?<\/p>\n

Pemerintah seringkali menggunakan teropong untuk melihat krisis di tempat jauh, padahal yang lebih kita butuhkan hanyalah sebuah cermin. Bukan saja untuk memastikan kemolekan sebagai bangsa besar, melainkan menginstropeksi dan mengoreksi sesuatu yang belum bisa kita selesaikan di negara sendiri. Layaknya seorang ayah yang memberikan makanan bagi kaum duafa di pinggir jalan sedangkan banyak anaknya kelaparan dirumah. Indonesia terlihat dermawan dimata dunia, tapi terasa kejam dimata rakyatnya. Benahi krisis pangan dalam negeri secara tuntas dan setelah itu rampung, kita baru layak dan pantas untuk memperhatikan bangsa lain yang kelaparan sekaligus tertindas.<\/p>\n

Ditulis oleh : Sebastian Dimas Satria<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

“Gajah di pelupuk mata tak tampak semut di seberang lautan tampak” Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan beras tersebut diberikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025. Bantuan itu diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":20360,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"hide","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"0","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"0","show_comment_section":"0","number_popup_post":"3","show_post_related":"0","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0","override_template":"1","subtitle":""},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[184],"tags":[],"class_list":["post-20359","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20359\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20360"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}