{"id":19505,"date":"2025-06-29T14:38:30","date_gmt":"2025-06-29T06:38:30","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/?p=19505"},"modified":"2025-06-29T14:38:30","modified_gmt":"2025-06-29T06:38:30","slug":"mekanisme-pajak-penghasilan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/mekanisme-pajak-penghasilan\/19505\/","title":{"rendered":"Mekanisme Pajak Penghasilan"},"content":{"rendered":"

Penulis: Muhammad Ariandi Gunawan
\nUniversitas Pamulang<\/strong><\/p>\n

A. Definisi Pajak<\/strong>
\nPajak merupakan bentuk iuran wajib yang dijatuhkan negara kepada rakyatnya dan berfungsi sebagai suatu redistribusi pendapatan dimana negara dapat menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai pembangunan nasional, seperti transportasi umum, pendanaan sekolah, dan lain sebagainya. Perpajakan di Indonesia mendasari legitimasinya dari UUD 1945 pasal 23 yang hukum pastinya dalam permasalahan pemungutan dan sebagainya diperkuat dalam berbagai undang-undang dari UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diperkuat oleh UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan mengenai perpajakan di Indonesia diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan keadaan ekonomi nasional maupun internasional. Seorang individu yang terutang pajak kepada negara disebut dengan Wajib Pajak.<\/p>\n

B. Pajak Penghasilan<\/strong>
\nTerdapat berbagai jenis pajak yang dijatuhkan pemerintah pusat kepada rakyat Indonesia yang salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dijatuhkan kepada wajib pajak berdasarkan penghasilan yang mereka dapatkan. Penghasilan ini umumnya berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. PPh dapat dibagi dua berdasarkan target wajib pajaknya, yaitu:<\/p>\n

\u25cf PPh Individu: PPh yang dijatuhkan kepada individu. Besar pajak yang ditarik ditentukan berdasarkan penghasilan target wajib pajak. Penarikan pajak ini mempunyai 4 tahap, yaitu penghasilan hingga Rp 50 juta dikenakan tarif 5%, penghasilan antara Rp 50 juta hingga Rp 250 juta dikenakan tarif 15%, penghasilan antara Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif 25%, dan penghasilan lebih dari Rp 500 juta dikenakan tarif 30%.<\/p>\n

\u25cf PPh Perusahaan: PPh yang dikenakan kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Besar tarif yang dijatuhkan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:
\n\u25cb 25% untuk perusahaan umum
\n\u25cb 1% untuk perusahaan dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar
\n\u25cb 12,5% untuk perusahaan dengan peredaran bruto di bawah Rp 50 miliar
\n\u25cb 20% untuk perusahaan publik di mana kurang dari 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
\nPerlu juga dicatat bahwa PPh juga diterapkan kepada wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari dalam negeri dengan tarif sebesar 20%. Contohnya adalah seperti hadiah uang dari hasil kompetisi internasional dimana pemenangnya berasal dari luar negeri. Hadiah uang tersebut akan dipotong sebesar 20% sebelum diserahkan kepada pemenang luar negeri tersebut.<\/p>\n

C. Keringanan Pajak Penghasilan<\/strong>
\nDalam pemungutannya, PPh memberikan keringanan yang dinamakan PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak. PTKP ini ditentukan berdasarkan status dan tanggungan seorang individu yang menjadi wajib pajak. Status yang dimaksud apakah seorang wajib pajak sudah menikah atau belum dan tanggungan adalah tanggungan penuh seorang individu yang merupakan anggota keluarga sedarah, seperti ayah, ibu, dan anak dan anggota tiri atau yang terhubung melalui pernikahan, seperti orang tua mertua dan anak tiri. Saudara atau saudari sedarah wajib pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap PTKP dan PTKP sendiri mempunyai batas tanggungan maksimal 3 orang. Berikut merupakan besaran PTKP per tahun berdasarkan status dan tanggungan wajib pajak.<\/p>\n

\u25cf TK (Tidak Kawin)
\n\u25cb TK\/0: Rp54.000.000
\n\u25cb TK\/1: Rp58.500.000
\n\u25cb TK\/2: Rp63.000.000
\n\u25cb TK\/3: Rp67.500.000<\/p>\n

\u25cf K (Kawin)
\n\u25cb K\/0: Rp58.500.000
\n\u25cb K\/1: Rp63.000.000
\n\u25cb K\/2: Rp67.500.000
\n\u25cb K\/3: Rp72.000.000<\/p>\n

\u25cf K\/I (Kawin dengan pendapatan istri digabung)
\n\u25cb K\/0: Rp112.500.000
\n\u25cb K\/1: Rp117.000.000
\n\u25cb K\/2: Rp121.500.000
\n\u25cb K\/3: Rp126.000.000<\/p>\n

Jumlah-jumlah diatas berlaku tahunan dan jika seorang wajib pajak mempunyai penghasilan lebih kecil dari angka PTKP mereka, maka wajib pajak dibebaskan kewajiban membayar PPh dalam tahun tersebut.<\/p>\n

D. Cara Menghitung PPh<\/strong>
\n\u25cf Bagi Pegawai Tetap
\nContoh<\/strong>:
\nAriandi mempunyai status kawin dengan anak 1 dan istri tidak bekerja. Dia mempunyai penghasilan 12 juta per bulan dan membayar iuran pensiun 150 K per bulan. Maka cara menghitung PPh yang perlu dibayar adalah:
\nPenghasilan: Rp12.000.000\/bulan
\nIuran Pensiun: Rp150.000\/bulan
\nPTKP: Diri sendiri (Rp54.000.000) + Istri (Rp4.500.000) + 1 Anak (Rp4.500.000) = Rp63.000.000<\/p>\n

Penghitungan<\/strong>:
\nPenghasilan Bulanan (Kotor) = Rp12.000.000
\nPengurang: Biaya Jabatan: 5% \u00d7 Rp12.000.000 = Rp600.000 (dibatasi maksimal Rp500.000)
\nIuran Pensiun: Rp150.000
\nTotal Pengurang: Rp500.000 + Rp150.000 = Rp650.000
\nPenghasilan Bersih Per Bulan = Rp12.000.000 – Rp650.000 = Rp11.350.000
\nPenghasilan Bersih Setahun = Rp11.350.000 \u00d7 12 = Rp136.200.000<\/p>\n

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun = Penghasilan Neto Setahun – PTKP = Rp136.200.000 – Rp63.000.000 = Rp73.200.000<\/p>\n

PPh Setahun<\/strong>:
\nLapis 1 (s.d. Rp 50 juta): 5% \u00d7 Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
\nLapis 2 (Rp 50 – Rp 250 juta): 15% \u00d7 (Rp 73.200.000 – Rp 50.000.000) = 15% \u00d7 Rp23.200.000 = Rp3.480.000
\nTotal PPh Setahun: Rp 2.500.000 + Rp3.480.000 = Rp 5.980.000
\nPPh Dipotong per Bulan = Rp 5.980.000 \/ 12 = Rp 498.333 = Rp. 498.000<\/p>\n

\u25cf Bagi Pegawai Tidak Tetap<\/strong>
\nContoh<\/strong>:
\nHonorarium kerja: Rp\u202f10.000.000,-
\nStatus PTKP: TK\/0 \u21d2 PTKP tahunan = Rp\u202f54.000.000,- \u21d2 PTKP bulanan = 54.000.000 \/ 12 = Rp\u202f4.500.000,-
\nPenghasilan bruto bulan: Rp\u202f10.000.000,-
\nTidak ada tunjangan, iuran pensiun, iuran JHT\/Jaminan Hari Tua, maupun biaya jabatan (karena karyawan tidak tetap)<\/p>\n

Penghitungan<\/strong>:
\nPenghasilan Neto Bulanan:
\nNeto per bulan = Bruto per bulan – PTKP bulanan
\n= Rp\u202f10.000.000 – Rp\u202f4.500.000 = Rp\u202f5.500.000
\nPenghasilan Kena Pajak (PKP) Tahunan:
\nBruto tahunan = 10.000.000 \u00d7 12 = Rp\u202f120.000.000
\nNeto tahunan = (10.000.000 – 4.500.000) \u00d7 12 = Rp\u202f66.000.000
\nPKP tahunan = Neto tahunan – PTKP tahunan
\nPKP tahunan = 66.000.000 – 54.000.000 = Rp\u202f12.000.000
\nTarif Pajak Terutang (Tarif Progresif)
\nPPh terutang tahunan = 5% \u00d7 12.000.000 = Rp\u202f600.000
\nPPh Dipotong per Bulan:
\nPPh bulanan = 600.000 \/ 12 = Rp\u202f50.000<\/p>\n

E. Daftar Pustaka<\/strong>
\nAriffin, M. & Sitabuana, T.H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. Serina IV Untar, (28), 523\u2013534.
\nDirektorat Jenderal Pajak. (2022). Penghasilan Tidak Kena Pajak. http:\/\/pajak.go.id\/id\/penghasilan-tidak-kena-pajak
\nMuhammad, J. A., Faelasufah, S., Romadhona, A. P., Arani, T. A., Setyani, A. D., & Febriana, A. S. (2024). Analisis Sistem Perpajakan Di Indonesia Dan Amerika Serikat. Jurnal Nova Idea, 1(2), 62\u201374. https:\/\/ejournal3.undip.ac.id\/index.php\/nova_idea\/article\/view\/47991\/32628<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Penulis: Muhammad Ariandi Gunawan Universitas Pamulang A. Definisi Pajak Pajak merupakan bentuk iuran wajib yang dijatuhkan negara kepada rakyatnya dan berfungsi sebagai suatu redistribusi pendapatan dimana negara dapat menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai pembangunan nasional, seperti transportasi umum, pendanaan sekolah, dan lain sebagainya. Perpajakan di Indonesia mendasari legitimasinya dari UUD 1945 pasal 23 yang hukum […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":19503,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[184],"tags":[],"class_list":["post-19505","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19505\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19503"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}