![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Gambar1-60.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
JurnalPost.com<\/strong> – Dalam kehidupan bernegara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme perhitungan pajak serta aturan-aturan perpajakan yang berlaku menjadi sangat penting, tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat umum.<\/p>\n Perpajakan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional, diantaranya Undang-undang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-undang Pajak pengahsilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), dan berbagai peraturan pelaksanaannya<\/p>\n 1. Subjek dan Objek Pajak di Indonesia<\/strong> Objek pajak yang dikenakan bisa berupa penghasilan, konsumsi barang\/jasa, maupun aktivitas usaha lainnya yang menimbulkan kewajiban perpajakan<\/p>\n 2. Jenis Pajak dan Ketentuan Dasarnya<\/strong> a. Pajak Penghasilan (PPh) – UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU HPP 2021 Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif<\/p>\n Contoh perhitungan Seorang wajib pajak dengan PKP sebesar Rp100 juta akan dikenakan pajak sebesar-5% x Rp.60 juta = Rp.3 juta-15% Rp.40 juta = Rp.6 juta Total pajak terutang. Rp.9 juta.<\/p>\n b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – UU No. 8 Tahun 1983 jo. UU HPP c. Pajak Final untuk UMKM – PP No. 55 Tahun 2022 I 3. Langkah-Langkah Perhitungan Pajak Orang Pribadi<\/strong> 1). Menentukan Penghasilan Bruto 2). Mengurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 3). Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) 4). Menerapkan Tarif Progresif sesuai UU PPh<\/p>\n 4. Kewajiban Pelaporan dan Pembayaran<\/strong> 5. Sanksi atas Pelanggaran Perpajakan<\/strong> Penutup<\/strong> saya percaya bahwa pemahaman tentang sistem perpajakan merupakan bagian penting dari literasi hukum masyarakat Karena pada akhirnya, pajak bukan semata soal potongan penghasilan, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap masa depan bangsa.<\/p>\n Oleh: Afifa Nurocta Wijayanti<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" JurnalPost.com – Dalam kehidupan bernegara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme perhitungan pajak serta aturan-aturan perpajakan yang berlaku menjadi sangat penting, tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat umum. Perpajakan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bagian […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":19503,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[184],"tags":[],"class_list":["post-19502","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19502"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19502\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19503"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nSesuai dengan ketentuan dalam UU KUP, subjek pajak terdiri atas Orang pribadi -Badan hukum (PT, CV, Firma, Koperasi, dan lainnya) Bentuk Usaha Tetap (BUT) -Warisan yang belum terbagi<\/p>\n
\nBerikut adalah beberapa jenis pajak utama di Indonesia beserta dasar hukumnya<\/p>\n
\nMerupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dan dalam maupun luar negeri
\nTarif PPh orang pribadi bersifat progresit sebagai berikut:<\/p>\n\n\n
\n Sampai Rp60 juta<\/td>\n 5%<\/td>\n<\/tr>\n \n > Rp60 juta \u2013 Rp250 juta<\/td>\n 15%<\/td>\n<\/tr>\n \n > Rp250 juta \u2013 Rp500 juta<\/td>\n 25%<\/td>\n<\/tr>\n \n > Rp500 juta \u2013 Rp5 miliar<\/td>\n 30%<\/td>\n<\/tr>\n \n Di atas Rp5 miliar<\/td>\n 35%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\nPPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri Sejak April 2022, tarif PPN dinaikkan menjadi 11%
\nContoh Harga sebuah produk Rp1 000 000-PPN 11% Rp.110.000 Total harga yang dibayar konsumen Rp1.110.000<\/p>\n
\nUntuk wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif final 0,5% dari omzet. Contoh Omzet UMKM Rp. 300 juta Pajak terutang Rp. 1.500.000<\/p>\n
\nPerhitungan pajak bagi orang pribadi secara umum mengikuti tahapan berikut:<\/p>\n
\nPenghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak, baik dari pekerjaan, usaha maupun sumber lain<\/p>\n
\nBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, besaran PTKP Wajib Pajak Rp. 54 000 000 tahun Tambahan untuk istri dan tanggungan Rp. 4.500.000 per orang (maksimal 3 tanggungan)<\/p>\n
\nPKP = Penghasilan Bruto-PTKP<\/p>\n
\nWajib Pajak harus melaporkan kewajiban perpajakannya secara periodik. Untuk orang pribadi pelaporan SPT Tahunan dilakukan paling lambat 31 Maret setiap tahun melalui laman https:\/\/djponline pajak go id
\nPembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank persepsi ATM, internet banking, atau aplikasi resmi DJP Online.<\/p>\n
\nSesuai Pasal 38 dan 39 UU KUP pelanggaran terhadap kewajban perpajakan dapat dikenai Sanksi administratil seperti bunga, denda, dan kenaikan tarif pajak Sanku pidana, seperti pidana penjara bagi vang dengan sengaja melakukan penggelapan pajak.<\/p>\n
\nPerpajakan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai warga negara. Dengan memahami mekanisme perhitungan pajak dan aturan yang berlaku, kita tidak hanya menghindari pelanggaran tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.<\/p>\n