![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Gambar-WhatsApp-2025-06-27-pukul-11.32.36_fa34bf3e.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Oleh : Jhony K Tiran, SH JurnalPost.com<\/strong> – Diskursus mengenai pembentukan Amarasi Raya sebagai daerah otonom baru sesungguhnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Meskipun demikian, dalam periode beberapa tahun belakangan ini, tuntutan masyarakat semakin mengkristal dan memperoleh dukungan yang lebih terorganisir. Komunitas yang berdomisili di kawasan Amarasi Raya, yang meliputi beberapa kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Kupang, mulai mengartikulasikan kebutuhan mendesak akan eksistensi pemerintahan lokal yang lebih aksesible, adaptif, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan fundamental : sampai sejauh mana kepentingan pembentukan daerah otonom baru Amarasi Raya dapat dilegitimasi melalui perspektif yuridis dan kebutuhan empiris di lapangan?<\/p>\n Momentum historis yang tidak dapat diabaikan adalah ketika terjadi pemekaran wilayah kecamatan Amarasi menjadi empat kecamatan pada tahun 2003, yaitu Kecamatan Amarasi, Amarasi Barat, Amarasi Timur, dan Amarasi Selatan. Pada saat itu, beberapa tetua Amarasi yang memiliki visi jauh ke depan, antara lain Bapak Thom Nenosiki dan Bapak Thius Natun, telah dengan tegas menyuarakan gagasan progresif tentang pemekaran wilayah Amarasi menjadi daerah otonom. Kedua tokoh ini, dengan pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial-politik lokal, menyadari bahwa pembagian administratif kecamatan merupakan langkah awal yang strategis, namun belum mencukupi untuk menjawab kompleksitas kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Amarasi secara komprehensif.<\/p>\n Visi kedua tetua tersebut ternyata memiliki landasan yang solid, mengingat pemekaran kecamatan pada tahun 2003 justru membuktikan bahwa masyarakat Amarasi memiliki kapasitas organisasional dan administratif yang memadai untuk mengelola entitas pemerintahan yang lebih besar. Pengalaman dalam menjalankan empat kecamatan selama dua dekade terakhir telah memberikan pembelajaran berharga mengenai dinamika tata kelola pemerintahan lokal, sekaligus mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan struktural yang hanya dapat diatasi melalui pembentukan daerah otonom. Aspirasi yang disuarakan oleh Bapak Thom Nenosiki dan Bapak Thius Natun kini menemukan relevansinya dalam konteks tuntutan masyarakat kontemporer yang semakin mendesak akan efektivitas pelayanan publik dan akselerasi pembangunan daerah.<\/p>\n Kawasan Amarasi Raya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai unit teritorial belaka. Wilayah ini merepresentasikan identitas budaya dan struktur sosial yang telah mengakar dalam narasi sejarah pemerintahan lokal. Sebagai wilayah yang dulunya berstatus swapraja, Amarasi memiliki fondasi pemerintahan adat yang solid serta sistem kemasyarakatan yang memiliki kohesi tinggi. Bedanya, dalam implementasi tata kelola pemerintahan kontemporer, kawasan ini sering mengalami marginalisasi secara administratif. Keterjangkauan terhadap fasilitas pelayanan publik, pengembangan infrastruktur fundamental, dan efisiensi proses birokrasi masih menghadapi kendala signifikan mengingat posisi geografisnya yang berjauhan dari pusat pemerintahan Kabupaten Kupang di Oelamasi.<\/p>\n Dari dimensi yuridis, landasan hukum pembentukan wilayah otonom baru telah diatur melalui Pasal 18 UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap unit-unit pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya menyediakan struktur normatif yang komprehensif, dengan menetapkan persyaratan berupa pertimbangan teknis, administratif, dan dukungan aspirasi masyarakat sebagai fondasi proses pemekaran. Akan tetapi, kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diimplementasikan pemerintah pusat sejak tahun 2014 menjadi hambatan struktural bagi berbagai inisiatif daerah, tidak terkecuali Amarasi Raya.<\/p>\n Moratorium tersebut, walaupun bertujuan untuk reorganisasi efektivitas sistem otonomi daerah, tidak secara otomatis mengeliminasi hak-hak konstitusional masyarakat dalam mengekspresikan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan representatif. Justru dalam konteks inilah relevansi pembentukan Amarasi Raya memperoleh legitimasinya. Melalui perspektif keadilan distributif dan filosofi desentralisasi, isolasi geografis Amarasi dari epicentrum pemerintahan Kabupaten Kupang menghasilkan disparitas yang tidak dapat terus ditoleransi.<\/p>\n Selain itu, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Amarasi Raya, ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, menjadi argumentasi yang kokoh bahwa wilayah ini tidak hanya memiliki kelayakan berdasarkan legitimasi historis, tetapi juga memiliki kapasitas dari aspek ekonomi dan institusional. Rencana pemekaran ini juga mendapat dukungan melalui kesiapan administratif dari masyarakat dan elite lokal yang telah menyiapkan naskah akademik, dokumentasi pemetaan wilayah, dan proyeksi anggaran untuk pemerintahan daerah yang baru.<\/p>\n Dari sudut pandang hukum tata negara, konsepsi pembentukan Amarasi Raya sebagai daerah otonom baru dapat diposisikan dalam kerangka prinsip-prinsip konstitusional: bahwa kedaulatan rakyat harus dimanifestasikan dalam sistem pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan konkret warga negara, termasuk melalui aksesibilitas layanan pemerintahan dan optimalisasi efisiensi birokrasi. Prinsip ini memiliki koherensi dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai hak warga negara untuk mendapatkan peluang yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n Permasalahan utama terletak pada ketidakselarasan antara kebutuhan objektif daerah dengan kebijakan sentralistik yang masih predominan. Karena itu, diperlukan strategi selektif dan berbasis pada kebutuhan dalam menanggapi moratorium. Pemerintah pusat perlu menciptakan ruang komunikasi yang berkeadilan dan transparan bagi daerah-daerah yang secara substansial memenuhi kriteria rasional dan konstitusional untuk dimekarkan, seperti halnya Amarasi Raya.<\/p>\n Sebagai kesimpulan, transformasi Amarasi Raya menjadi daerah otonom baru bukan merupakan ambisi politik jangka pendek semata, melainkan kebutuhan struktural yang urgen. Ini merupakan manifestasi dari keadilan teritorial dan artikulasi kedaulatan rakyat dalam kerangka desentralisasi. Pemerintah pusat seharusnya tidak memandang tuntutan ini sebagai beban administratif, tetapi sebagai momentum untuk mengoptimalkan efektivitas otonomi daerah dan meminimalisir kesenjangan pelayanan antarwilayah. Amarasi Raya telah tiba waktunya untuk memperoleh kesempatan berdiri mandiri, demi terwujudnya pembangunan yang lebih proporsional, berkeadilan, dan selaras dengan jiwa konstitusi.<\/p>\n Di samping itu, catatan historis menunjukkan bahwa Amarasi Raya pernah menjadi salah satu kerajaan yang disegani pemerintah kolonial Belanda. Raja Amarasi, H. A. Koroh, tidak hanya memiliki posisi terhormat dalam hierarki pemerintahan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Raja H.A Koroh pada awal kemerdekaan adalah Kepala Daerah Timor dan Pulau-pulaunya, yang menjadi cikal bakal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Warisan sejarah ini menjadi legitimasi moral dan kultural yang memperkokoh urgensi pembentukan Amarasi sebagai daerah otonom baru di era kontemporer. Ini merupakan perwujudan dari keadilan teritorial dan ekspresi kedaulatan rakyat dalam bingkai desentralisasi.Warisan sejarah ini menjadi legitimasi moral dan kultural yang memperkokoh urgensi pembentukan Amarasi sebagai daerah otonom baru di era kontemporer. Ini merupakan perwujudan dari keadilan teritorial dan ekspresi kedaulatan rakyat dalam bingkai desentralisasi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh : Jhony K Tiran, SH Pemerhati Sosial, Politik, Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan JurnalPost.com – Diskursus mengenai pembentukan Amarasi Raya sebagai daerah otonom baru sesungguhnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Meskipun demikian, dalam periode beberapa tahun belakangan ini, tuntutan masyarakat semakin mengkristal dan memperoleh dukungan yang lebih terorganisir. Komunitas yang berdomisili […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":19445,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0","subtitle":"Antara Harapan Keadilan dan Tantangan Konstitusional"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-19444","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kolom-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19444","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19444"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19444\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19445"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19444"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19444"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19444"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nPemerhati Sosial, Politik, Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan<\/strong><\/p>\n