![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kualitas-Hukum-di-Indonesia.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Oleh: Alisia Dwi Lutviana<\/strong><\/p>\n JurnalPost.com<\/strong> – Hoaks bukan lagi sekadar persoalan sosial atau politik; dunia akademik pun kini tak luput dari serangan informasi palsu. Penyebaran hoaks dalam bentuk data riset yang dimanipulasi, klaim akademik palsu, bahkan publikasi ilmiah yang tidak terverifikasi, menjadi ancaman serius terhadap integritas ilmu pengetahuan. Ironisnya, perangkat hukum di Indonesia masih belum cukup kokoh untuk melindungi ranah akademik dari disinformasi. Di sinilah lembaga informasi\u2014seperti perpustakaan perguruan tinggi, pusat data ilmiah, dan lembaga pendidikan\u2014harus mengambil peran yang lebih aktif dan nyata.<\/p>\n Sampai saat ini, tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur sanksi terhadap penyebaran hoaks dalam ranah akademik. Hoaks jenis ini sering kali dikaburkan dalam bentuk: – Data riset palsu atau dimanipulasi demi mengejar reputasi akademik. Salah satu contoh yang sempat menjadi sorotan adalah publikasi ilmiah yang mencatut nama universitas ternama tanpa izin. Pada 2022, sebuah jurnal luar negeri memuat artikel dari “penulis Contoh lain adalah kasus publikasi data hasil riset yang dipalsukan, seperti yang terjadi dalam beberapa proposal hibah penelitian. Dalam audit internal, ditemukan bahwa sejumlah data yang diajukan dalam laporan akhir tidak pernah dikumpulkan secara nyata. Sayangnya, karena tidak ada hukum pidana yang secara eksplisit mengatur hal ini, pelanggaran tersebut hanya dikenai sanksi administratif.<\/p>\n Dengan lemahnya penegakan hukum dalam kasus hoaks akademik, peran lembaga informasi menjadi sangat penting:<\/p>\n 1. Repositori Terbuka dan Sistem Verifikasi Untuk memperkuat penegakan regulasi, lembaga informasi bisa menjadi penghubung antara institusi pendidikan dan kementerian dalam pemantauan publikasi ilmiah.<\/p>\n Di tengah gempuran informasi palsu yang kini menembus ruang akademik, hukum Indonesia masih belum sepenuhnya sanggup memberikan perlindungan maksimal. Oleh karena itu, lembaga informasi harus mengambil peran sebagai penjaga integritas ilmiah\u2014tidak hanya menyimpan pengetahuan, tetapi juga mengawal kebenarannya. Karena dalam dunia akademik, sekali saja hoaks dibiarkan, maka kredibilitas keilmuan bisa runtuh seketika.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh: Alisia Dwi Lutviana JurnalPost.com – Hoaks bukan lagi sekadar persoalan sosial atau politik; dunia akademik pun kini tak luput dari serangan informasi palsu. Penyebaran hoaks dalam bentuk data riset yang dimanipulasi, klaim akademik palsu, bahkan publikasi ilmiah yang tidak terverifikasi, menjadi ancaman serius terhadap integritas ilmu pengetahuan. Ironisnya, perangkat hukum di Indonesia masih belum […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13617,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[184],"tags":[],"class_list":["post-19168","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19168\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13617"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\n– Publikasi di jurnal predator (jurnal yang tidak melakukan peer-review tetapi memungut biaya publikasi).<\/p>\n
\n– Plagiarisme tersembunyi yang disamarkan dalam karya ilmiah.
\nUU ITE memang dapat diterapkan secara umum, terutama jika hoaks berdampak pada masyarakat luas. Namun, untuk konteks akademik, beberapa regulasi yang bersinggungan, antara lain:
\n– UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyebut perlunya menjaga integritas akademik (Pasal 6 dan Pasal 25), meskipun tidak mengatur secara tegas soal hoaks.
\n– Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang mengatur standar nasional pendidikan tinggi, termasuk integritas ilmiah.
\n– Di beberapa kampus, kode etik akademik internal menjadi dasar penindakan, bukan hukum nasional.<\/p>\n
\nIndonesia” yang mencantumkan afiliasi dengan sebuah universitas negeri di Jawa, padahal setelah ditelusuri, penulis tersebut tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa maupun staf. Ini menimbulkan keraguan terhadap validitas penelitian dan merusak citra institusi.<\/p>\n
\nPerpustakaan digital perguruan tinggi harus mengembangkan sistem pengecekan orisinalitas dan validasi afiliasi penulis dalam repositori ilmiah mereka.
\n2. Pendidikan Anti-Hoaks Akademik
\nLembaga informasi dapat berkolaborasi dengan dosen dan unit etika akademik untuk menyelenggarakan pelatihan tentang integritas riset dan deteksi jurnal predator.
\n3. Kolaborasi dengan LLDIKTI dan Kemendikbudristek<\/p>\n