![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Emilianus-Julio.webp\")
<\/p>\n<\/p>\n
Oleh: Istilah demokrasi kerap kali kita dengar setiap hari. Demokrasi dimengerti sebagai suatu sistem, di mana pemerintah dapat memberikan hak bagi segenap masyarakat negara untuk mengambil alih dalam menentukan keputusan. Suarlin dan Fatmawati, mendefinisikan pengertian demokrasi dalam sebuah buku yang berjudul \u201cDemokrasi dan Hak Asasi Manusia\u201d dalam buku tersebut dijelaskan, bahwa demokrasi berasal dari dua Bahasa Yunani yakni \u201cdemos dan cratos\u201d. Demos artinya adalah masyarakat, sedangkan cratos adalah kekuasaan\u201d. Pendeknya demokrasi dimengerti sebagai kedaulatan rakyat dan kekuasaan tertinggi sepenuhnya ada di tangan rakyat. Lebih lanjut, penulis berpikir bahwa arti demokrasi seutuhnya dijelaskan oleh Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa deomokrasi adalah suatu system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<\/p>\n Lebih jauh, dalam lingkaran demokrasi di masyarakat, kekuasaan politik hadir sebagai ruang publik, di msana pluralitas masyarakat dapat berbicara dan bertindak dengan bebas. Dinamika demokrasi pun seutuhnya dikontrol oleh masyarakat sendiri, sebab keputusan dilakukan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun dipilih. Kehadiran demokrasi di tengah masyarakat memiliki manfaat dan tujuan bagi kehidupan masyarakat sendiri, seperti melindungi dan menghormati hak asasi manusia, baik itu dalam kebebasan berbicara, maupun kebebasan dalam bertindak. Selain itu, demokrasi juga dapat menjamin terbentuknya masyarakat yang bersih dan berkualitas.<\/p>\n Dewasa ini masalah demokrasi menjadi bagian sentral dalam kehidupan setiap negara. Secara global demokrasi mengalami kejatuhan yang amat signifikan. \u201cBerberapa tahun sebelumnya, kemunduran demokrasi hampir melanda berbagai negara di seluruh dunia. Dalam artian sistem demokrasi pada tahun\u2013tahun sebelumnya, berada pada proses konsolidasi, yang ditantang oleh berbagai praktik pemerintahan yang korup dan tiran\u201d. Selain itu, penyebab utama kejatuhan demokrasi pada tahun\u2013tahun sebelumnya adalah adanya gerakan anomali dari para politikus. Pater Paul Budi Kleden, SVD dalam buku Ranah Politik, menjelaskan bahwa \u201cItalia adalah salah satu negara di dunia mengalami kondisi politik yang rada aneh. Pemilu serentak pada tanggal 24 dan 25 Februari 2013 menjadi gambaran puncak dari keanehan tersebut, dan kemudian berdampak lanjut\u201d. Lebih lanjut, dewasa ini situasi demokrasi di berbagai belahan dunia umumnya mengalami problem yang ditandai dengan jatuhnya demokrasi. Kejatuhan demokrasi telah memberikan dampak negatif bagi setiap negara. \u201cPenyebab jatuhnya demokrasi dapat dibagi atas dua bagian, antara lain sebagai berikut:\u201d<\/p>\n 1. Struktur Politik. 2. Publik (Masyarakat sendiri) Pada zaman klasik di Yunani, \u201cAristoteles seorang yang dikenal sebagai filsuf agak berbeda dengan kaum sofis (Orang berpendidikan tinggi), yang memandang negara semata\u2013mata sebagai alat, instrumen untuk mencapai interese (minat) sebjektif. Kaum sofis memandang negara bukanlah suatu entitas sosial yang dapat membangun bonum commune, melainkan sebagai sebuah mesin yang dapat digunakan manusia untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendaki.\u201d Menurut Aristotels, negara lebih dari suatu instrumen, melainkan organisme yang dalamnya tiap organ bergerak, berfungsi, serta saling berhubungan antara satu sama lain\u201d. Dari diskusi tersebut, hemat penulis, bahwa negara harus dimengerti sebagai suatu kelompok yang dapat mengatur setiap sistem dan masyarakat dalam lingkup negara itu sendiri. Selain itu, melalui diskusi Aristotels dan kaum Sofis, kita dapat memikirkan dengan jelas bahwa perbedaan pendapat terhadap demokrasi telah dimulai dari orang \u2013 orang ini.<\/p>\n Lebih jauh, dinamika demokrasi sekarang ini nyatanya masih terpengaruh dari tahun \u2013 tahun sebelumnya. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa demokrasi di berbagai negara amat memprihatinkan yang disebabkan oleh anomali politikus dalam berpolitik. Selain itu, makna yang ada dalam demokrasi pun telah hilang, dalam artian prinsip yang menempatkan rakyat menjadi pusat pengambilan keputusan dalam perubahan sosial. Dari konsep ini, kita dapat melihat bahwa \u201csebetulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat umumnya disebabkan oleh para politikus yang telah meninggalkan janji \u2013 janji palsu kepada masyarakat. Lebih lanjut, konsep kemiskinan yang terjadi di masyrakat pun amat kursial sebab perbedaan ukuran akan sangat berpengaruh terhadap perhitungan dari jumlah mereka yang dikategorikan sebagai orang miskin\u201d. Para Politikus umumnya menjalankan politik tanpa tahu tujuan dan akar yang perluh dikembangkan. Mereka secara tidak sadar sedang terperangkap dalam formalisme, dalam artian mereka memiliki ekspektasi yang besar untuk menciptakan sesuatu yang hebat, tetapi sebetulnya mereka kurang menangkap, melihat esensi dan kualitas dari apa yang dihasilkan. Dari sini pun kita melihat bahwa pergerakan dari politikus model ini dapat membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat.<\/p>\n Untuk konteks Indonesia masalah demokrasi mengalami peningkatan yang drastis. \u201cHal utama yang menyebabkan banyak masalah demokrasi di Indonesia adalah adanya persaingan politik dalam sistem multipartai yang bisa menawarkan berbagai variasi cara pandang terhadap dunia sosial. Cara pandang tersebut, dapat diartikan dalam berbagai praktik, seperti memaparkan bentuk ideologi, Visi, Misi, Program, dan janji \u2013 janji politik yang dapat mengelabui masyarakat\u201d. Ironisnya, cara pandang mengenai dunia sosial ini dapat menentukn dan memastikan kemenangan bagi politik. Lebih lanjut, demokrasi di Indonesia dewasa ini, nampakanya tidak lagi mengikuti demokrasi pancasila, yang di mana seluruh penyelenggaraan kekuasaan menekankan pendirian musyawarah untuk mufakat. Demokrasi Indonesia seringkali jatuh, yang disebabkan oleh orang \u2013 orang tidak beradab, dengan kata lain kekuasaan sepenuhnya berada di tangan penguasa otoriter.<\/p>\n Pembuktian hadir dalam berbagai dinamika para pemimpin negara. Mereka seringkalai tidak memaknai nila-nilai etis dalam pancasila, sementara dalam lingakaran demokratisasi Indonesia, nilai-nilai pancasila dijadikan sebagai suatu konstruksi bagi kualitas demokrasi. Dalam hal ini, penulis berasumsi bahwa demokrasi Indonesia akan terus bermasalah, jika orang-orang (pemimpin) menggunakan hal-hal yang tak bermoral dalam memimpin. Lebih lanjut, dalam hal ini diasumsikan juga bahwa sikap masyarakat pun cenderung mengidealisaikan pemimpin sebagai tanggung jawab sepenuhnya akan negara, tanpa terlibatnya aktifitas mereka sendiri. Ini merupakan suatu sikap apatis dari masyarakat terhadap para elite (orang-orang terbaik atau terpilih dalam suatu kelompok) politik. Dengan demikian penulis berkesimpulan, bahwa pandangan masyarakat Indonesia cenderung mengfokusakan diri kepada para elite politik yang korup dan tidak bermoral. Sehingga dengan demikian masyarakat pun tidak tahu dengan keadaan dan kualitas dari demokrasi itu sendiri.<\/p>\n Berdasarkan pandangan demikian, perlu dilontarkan suatu pertanyaan bagi kita secara khusus penulis, tentang: Bagaimana cara para elit politik dan masyarakat dalam menanggapi problem demokrasi yang terjadi di Indonesia dewasa ini? Pertanyaan ini sebenarnya dijawab, dengan bagaimana cara kita menilai dan melihat dari gaerakan atau cara mereka dalam menjalankan demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini penulis tertarik dengan salah seorang kritikus Indonesia, yakni Roki Gerung. Ia dikenal sebagai pengkritik atas para pemimpin yang menurutnya tidak bermoral dalam memimpin. Kritik keras Roky terhadap para pemimpin, sayangnya sama sekali tidak berpengaruh pada praktik politik Indonesia. Hemat penulis, kritikan Roki Gerung sebenarnya mau membuka pikiran masyarakat, bahwa demokrasi Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, di mana Indonesia sekarang ini sedang diarahkan oleh penguasa otoriter. Dari sini pun kita dapat melihat dan merasakan, bahwa apa yang disampaikan Roky Gerung sebetulnya benar. Dalam artian demokrasi yang tengah dihhadapi oleh masyarakat Indonesia sedang sakit dan membutuhkan dokter atau actor bijak untuk menyembuhkannya.<\/p>\n Dewasa ini, demokrasi Indonesia mengalami problem dan penurunan secara stabil yang dimuli sejak berberapa tahun sebelumnya. Berbagai kaum akademis memperdebatkan politik terkait seberapa jauh dan cepat demokrasi menurun. Problem demokrasi pun berdampak besar bagi kualitas yang dihasilkan dari demokrasi itu sendiri. Selain itu, kehadiran kritikus nyatanya kurang direspon oleh pejabat \u2013 pejabat yang cenderung menolak kritik. Akhirnya penulis menyampaikan, bahwa tulisan ini setidaknya menghidupkan perdebatan tentang problem demokrasi yang tengah dialami oleh negara Indonesia saat ini. Selain itu setidaknya juga tulisan ini bisa membangun argumen bahwa problem demokrasi Indonesia telah terjadi pada tingkat yang mengarah kepada otoritarianisme. Singkatnya tulisan ini dibuat untuk mebuat suatu usulan bahwa praktiks otoriter pemerintahan presiden sejak 2019 merupakan indicator problem demokrasi Indonesia.<\/p>\n Catatan Kaki<\/strong>: Oleh: Emilianus Julio Mahasiswa Semester III IFTK Ledaler Pengertian Demokrasi Istilah demokrasi kerap kali kita dengar setiap hari. Demokrasi dimengerti sebagai suatu sistem, di mana pemerintah dapat memberikan hak bagi segenap masyarakat negara untuk mengambil alih dalam menentukan keputusan. Suarlin dan Fatmawati, mendefinisikan pengertian demokrasi dalam sebuah buku yang berjudul \u201cDemokrasi dan Hak Asasi Manusia\u201d […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18150,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","override":[{"template":"7","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"bottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","post_reading_time_wpm":"300","post_calculate_word_method":"str_word_count","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","number_popup_post":"3","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post_label":"Sponsored by","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-18149","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kolom-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18149\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nEmilianus Julio<\/strong>
\nMahasiswa Semester III IFTK Ledaler<\/strong><\/p>\nPengertian Demokrasi<\/h3>\n
Problem Demokrasi Mengglobal<\/h3>\n
\nPenyebab jatuhnya demokrasi harus kita pahami dari segi struktur politik dalam sebuah negara. Demokrasi sering mengalami kejatuhan yang disebabkan oleh struktur politik oligarkis, dan berdampak lanjut. Konteks sekarang kekuasaan negara seringkali dikontrol oleh politikus oligarki. Selain itu, hal lain juga dapat dilihat dari miskinnya pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini struktur demokrasi tidak berjalan, dalam artian politikus lebih mementingkan kepuasan pribadi ketimbang mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dari sini masyarakat bisa melihat dan menilai bagaimana cara pemimpinya dalam memimpin sebuah negara.<\/p>\n
\nMasyarakat menjadi penyebab kedua jatuhnya demokrasi, yang di mana dalam berpolitik pun mereka setengah hati dalam mendukung demokrasi. Lantas mengapa masyarakat memberikan setengah hati terhadap demokrasi? Pertanyaan ini merupakan suatu hal yang kursial, sebab berbagai ilmuwan politik belakangan ini beranggapan bahwa para politik oligarkislah yang menyebabkan masyarakat setengah hati dalam mendukung demokrasi. Oligarkis menjadi actor utama yang membajak demokrasi demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas realitas masyarakat setengah hati dalam mendukung demokrasi karena kekuasaan yang bersifat otoriter, tanpa memperhatikan keadaan masyarakat. Selain setengah hati dalam mendukung demokrasi, publik pun seringkali kurang kritis dalam melihat dan mendengarkan setiap gerak bicara dari para politikus. Padahal mereka sebagai masyarakat memiliki hak untuk mengkritik dan menilai setiap hal yang dijalankan oleh pemerintah. Ironisnya juga masyarakat lebih setuju memilih pemimpin yang seagama ketimbang berbeda agama. Sehingga minoritas dalam lingkaran politik seringkali dikecilkan oleh mayoritas.<\/p>\nEvolusi dan Problem Demokrasi di Indonesia Dewasa Ini<\/h3>\n
Kesimpulan<\/h3>\n
\nAzkia Nurfajrina, Pengertian Demokrasi dan Sejarah Singkat Perkembangan di Indonesia\u201d detikEdu, diakses pada Jumaat, 18 Oktober 2024.
\nSavira Nafa Alwa Bahasoan, \u201cApa Kabar Demokrasi Indonesia\u201d, Kabinet saturasi, kema unpad.ac.id, diakses pada oktober 9, 2021.
\nDidik Junaedi Rachbini, dkk., \u201cNestapa Demokrasi \u2013 Di Masa Pandemi\u201d, Refleksi 2020, outlook 2021, hal. 4.
\nVenan Haryanto, Ranah Politik Menurut Piere Bourdieu, (Maumere: Ledalero, 2014), Bagian Pengantar.
\nDidik Junaedi Rachbini, dkk., op. cit. hal. 15.
\nCharles Beraf, Orang \u2013 Orang Kalah: Problem Bernegara Dalam Filsafat Politik J.J. Rouuseau, (Penerbit Lamalera, mei, 2012), Sebuah introduksi.
\nDadang Juliantara, Meretas Jalan Demokrasi, (Penerbit Kanisius, 1998), hal. 18-19.
\nVenan Haryanto, op. cit. hal. 1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"