![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Gambar-WhatsApp-2024-05-17-pukul-16.45.05_ab22f036.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
PENDAHULUAN <\/strong> Oleh karena itu pelayanan publik merupakan salah satu fungsi hakiki pemerintah dan merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh aparatur pemerintahan (birokrasi pemerintah) secara optimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan publik. Birokrasi dituntut menjadi \u201cpublic servant\u201d yang melayani masyarakat, hal ini sejalan dengan pendapat Osborne dan Geabler: \u201cPemerintah harus berorientasi terhadap pelanggan bukan kepada birokrasi itu sendiri karena pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya sehingga tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.\u201d Dalam realitanya sampai saat ini kualitas pelayanan publik secara umum masih dapat dikatakan kurang baik, ini berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat saat ini masih merasakan prosedur dan mekanisme pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif dan kurang konsisten sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya pelayanan. Dalam praktiknya terdapat beberapa faktor penyebab kurang baiknya penyelenggaraan kualitas pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah. <\/p>\n Beberapa faktor yang menyebabkan buruknya pelayanan publik Di Indonesia Diantaranya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Selanjutnya faktor perilaku organisasi dan kinerja birokrasi dan masih maraknya pungutan liar. <\/p>\n PEMBAHASAN <\/strong> Faktor lain adalah tatakelola manajemen pemerintahan. Pada dasarnya tatakelola manajemen pemerintahan dapat menggambarkan suatu sistem pemerintahan yang ada dalam organisasi pemerintahan. Tatakelola manajemen pemerintahan dalam implementasinya harus dilandasi dengan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bentuk mekanisme yang dijadikan acuan dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk proses penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya SOP tersebut akan membantu memperjelas langkah, mekanisme dalam prosen pelayanan publik, hal ini akan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam proses pelayanan. <\/p>\n Pola pikir, kinerja organisasi dan perilaku birokrasi merupakan pengembangan dari faktor SDM sebagai pelaksana utama dalam proses pelayanan publik. Dalam sebuah organisasi pemerintahan pola pikir, sikap, perilaku birokrasi dan kinerja organisasi dituntut untuk berkualitas. Pola pikir yang kritis dari SDM sangat diperlukan dalam organisasi pemerintahan. Kinerja organisasi sangat dituntut untuk berkualitas, karena kualitas kinerja organisasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perilaku birokrasi yang baik sangat diperlukan dalam proses pelayanan sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan dapat menciptakan keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat. Budaya birokrasi merupakan salah satu hal penting dalam organisasi pemerintahan.<\/p>\n Budaya birokrasi ini akan dapat memberikan ciri dan karakteristik dari organisasi pemerintahan tersebut. Budaya birokrasi ini dapat menunjukkan kearifan lokal yang dimiliki oleh organisasi pemerintahan. Budaya organisasi dapat dipupuk dan dijadikan sebagai ciri serta mempunyai nilai jual dalam organisasi pemerintahan. Budaya birokrasi dalam konsep otonomi daerah juga dapat mendongkrak kinerja pemerintah di daerah tersebut. <\/p>\n Inovasi birokrasi dalam organisasi pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan sangat diperlukan. Dengan berbagai inovasi yang diterapkan sehingga proses pelayanan akan lebih cepat, mudah dan berkkualitas. Teknologi informasi merupakan salah satu media\/ wahana yang dapat membantu proses pelayanan yang sangat cepat dan berkualitas. Teknologi informasi ini butuh kemampuan SDM dalam mengoprasionalkannya. Dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan mampu mebuat inovasi dalam proses pelayanan sehingga diperlukan SDM yang handal dan sarana pendukung yang kuat. Teknologi informasi jangan sampai mematikan mekanisme dan prosedur birokrasi yang telah ada, akan tetapi teknologi informasi dijadikan jendela komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.<\/p>\n Sistem dan strategi pelayanan merupakan faktor penting dalam organisasi pemerintahan. Sistem pelayanan harus berdasarkan kepada standar pelayanan yang jelas. Strategi pelayanan harus dipahami oleh aparatur pelaksana pelayanan supaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlihat siap dan mampu memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan sistem dan strategi pelayanan yang baik maka proses pemberian pelayanan akan berkualitas dan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.<\/p>\n Dari berbagai persoalan yang dianggap sebagai penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik, maka dalam hal ini pemerintah harus menyadari akan fungsi hakikiknya yakni memberi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga pemerintah harus mempunyai komitmen untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya melakukan reformasi pelayanan publik.<\/p>\n KESIMPULAN <\/strong> REKOMENDASI <\/strong> REFERENSI<\/strong> Oleh: PENDAHULUAN Publik selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris yang terjadi selama ini masih ditandai dengan hal-hal seperti berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian melelahkan. Dalam keadaan seperti itu terjadi karena orang masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” tidak dilayani. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":[],"footnotes":""},"categories":[184],"tags":[],"class_list":["post-14361","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14361"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14361\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nPublik selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris yang terjadi selama ini masih ditandai dengan hal-hal seperti berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian melelahkan. Dalam keadaan seperti itu terjadi karena orang masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” tidak dilayani. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia layanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tergantung pada aspek – aspek seperti bagaimana pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Pelayanan publik pada prinsipnya merupakan sebuah tuntutan yang lahir dari masyarakat, agar mendapatkan hak dan perlakuan yang layak dari aparatur pemerintah (birokrasi) dalam melakukan aktivitas dan dalam mempertahankan eksistensinya sebagai warga negara serta agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat. <\/p>\n
\nAda beberapa faktor penyebab buruknya atau belum berkualitasnya pelayanan publik di Indonesia, yaitu: faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana (tatakelola manajemen pemerintahan), pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi Birokrasi.
\nFaktor SDM (aparatur) seringkali dianggap sebagai kendala paling utama (dominan) dalam pemberian pelayanan. Secara kuantitas dan kualitas faktor SDM sangat menentukan terhadap kualitas pelayanan publik dalam hal ini SDM terkait dengan kinerja birokrasi, kinerja organisasi, dengan perilaku birokrasi, perilaku organisasi, pola pikir sehingga SDM harus mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan karena SDM sebagai penentu utama dalam pemberian pelayanan. Selain faktor SDM organisasi birokrasi merupakan salah satu faktor penyebab belum optimalnya pelayanan publik. Organisasi birokrasi pemerintahan merupakan suatu wadah (wahana) yang memfasilitasi proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk proses pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi pemerintah. Dalam implementasinya bahwa organisasi birokrasi pemerintahan ini harus mampu mewadahi proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk proses pelayanan publik. Organisasi birokrasi secara struktur harus ramping struktur kaya fungsi, Organisasi birokrasi pemerintahan harus jelas pembagian tugas dan fungsinya sehingga tidak terjadi penumpukan dalam organisasi pemerintahan tersebut. Organisasi birokrasi harus memiliki tata kelola manajemen pemerintahan yang baik, misalnya dalam proses pelayanan bahwa organisasi birokrasi harus memiliki standar pelayanan. <\/p>\n
\nPelayanan publik pada prinsipnya merupakan sebuah tuntutan yang lahir dari masyarakat, agar mendapatkan hak dan perlakuan yang layak dari aparatur pemerintah (birokrasi) dalam melakukan aktivitas dan dalam mempertahankan eksistensinya sebagai warga negara serta agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan publik merupakan salah satu fungsi hakiki pemerintah dan merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh aparatur pemerintahan (birokrasi pemerintah) secara optimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan publik. Namun, Realitanya budaya negatif pelayanan publik di Indonesia masih banyak terjadi misalnya pelayanan yang masih berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian. Beberapa penyebabnya antara lain faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Selanjutnya faktor perilaku organisasi dan kinerja birokrasi dan masih maraknya pungutan liar. Dari berbagai persoalan yang dianggap sebagai penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik, maka dalam hal ini pemerintah harus menyadari akan fungsi hakikiknya yakni memberi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga pemerintah harus mempunyai komitmen untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya melakukan reformasi pelayanan publik.<\/p>\n
\nDengan banyak nya persoalan terkait pelayanan publik Di Indonesia, maka pemerintah harus menyadari akan fungsi hakikinya pelayanan publik yaitu aparatur pemerintahan (birokrasi pemerintah) memberikan pelayanan secara optimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan publik. Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya melakukan reformasi pelayanan publik. Salah satunya dengan adanya Inovasi Pelayan Publik. Inovasi pelayanan publik harus tumbuh seiring dengan perubahan lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Inovasi pelayanan publik juga sebagai terobosan guna mengakselerasi percepatan reformasi birokrasi. <\/p>\n
\nLitjan Poltak Sinambela, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
\nSedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik (Mewujdukan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang baik). Bandung : PT. Refika Aditama.
\nTitin Rohayatin, dkk. 2017. Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi. Jurnal Caraka Prabu, Volume 01 No. 01, Juni 2017.
\nKurniasih Dewi. 2015. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Bandung. Prosiding Dinamika Pemerintahan di Indonesia. September 2015 hlm C9 ISBN 9786027 300903Universitas Brawijaya. Malang<\/p>\n
\nJulia Christina Putri 202020100080
\nUniversitas Muhammadiyah Sidoarjo<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"