![\"\"](\"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/kpk-tahan-mantan-menteri-pertanian_169.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Oleh: Kuswan Hadji, Ikwan Nur Ramadhan, Ryan Aji Kusuma, Prabowo Abimanyu, Abel Tegar Santosa, Ryan Destra Dwi Ardianto<\/strong><\/p>\n e-mail: kuswanhadji@untidar.ac.id, ikwanaja613@gmail.com, Kryanaji@gmail.com, abimanyuatta18@gmail.com, abelt1834@gmail.com, riyandestra812@gmail.com<\/em><\/p>\n JurnalPost.com<\/strong> – Kasus korupsi yang membawa mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yasin Limpo yang juga merupakan politikus Partai Nasdem menjadi sorotan publik. Kasus ini juga menimbulkan sebuah kontroversi karena diduga adanya keterlibatan Firli Bahuri yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang merupakan mantan bawahan dari Syahrul yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. KPK membutuhkan waktu kurang lebih 10 bulan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penahanan. Pada tanggal 13 Oktober 2023, KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo, Sekertaris Jendral Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Kasdi Subagyono, dan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Sebagai tersangka atas kasus korupsi di Kementrian Pertanian. Mereka didakwa melanggar pasal 12 e dan 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. <\/p>\n Kasus korupsi di negara ini seakan akan tidak pernah ada habisnya. Akhir akhir ini, permasalahan tersebut kembali mencuat. Kali ini terjadi pada seorang Menteri Pertanian bernama Syahrul Yasin Limpo. SYL diduga menjalankan korupsi bersama Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana Kementrian Pertanian Muhammad Hatta. Hal ini diungkapkan oleh Pejabat Sementara Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu bahwa terdapat tiga klaster dugaan korupsi, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pemerasan dalam jabatan, dan penerimaan gratifikasi.<\/p>\n Syahrul Yasin Limpo diduga menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan cara menyelewengkan, membelanjakan, mengubah kekayaaan yang diperoleh melalui pemerasan atau pemberian tip. Tindak pidana pencucian uang dihasilkan dengan membeli asset seperti mobil, rumah, tanah, saham, dll atau dengan menyimpan uang di rekening bank dengan mengatasnamakan pihak ketiga seperti anggota keluarga, saudara atau bawahan.<\/p>\n Syahrul Yasin Limpo juga diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah pihak yang berkepentingan dengan program dan kegiatan Kementrian Pertanian, antara lain mitra kerja, pemasok barang dan jasa, serta pegawai. Pemerasan ini dilakukan dengan menggunakan cara mengurangi pembayaran atau menahan, mengancam akan menahan pengakuan atau bantuan, atau menjanjikan penunjukan atau promosi. Hasilnya, Syahrul diduga menerima barang mewah, uang tunai, dan asset selain puluhan miliar rupiah.<\/p>\n Selain itu, Syahrul Yasin Limpo juga diduga telah menerima gratifikasi yang dilakukan sejumlah pihak berkepentingan dengan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Kementrian Pertanian, seperti alokasi anggaran, pemberian izin impor, atau penunjukan rekanan. Gratifikasi ini berupa barang mewah, uang tunai, dan asset senilai puluhan miliar rupiah.<\/p>\n Diawali pada Juni 2023, KPK memberitahukan jika sedang melakukan penyelidikan sebuah kasus dugaan korupsi yang terdapat pada Kementrian Pertanian. KPK pun melakukan pemanggilan kepada Syahrul Yasin Limpo selalu menteri pertanian agar memberi keterangan pada tanggal 16 Juni 2023. Namun, pemanggilan tersebut ditolak lantaran Syahrul melakukan pertemuan para Menteri Pertanian anggota G20 di India. Syahrul akhirnya memenuhi panggilan tersebut setelah kembali ke Indonesia pada 19 Juni 2023. Ia diperiksa penyidik terkait dugaan korupsi selama 3 jam di Kementrian pertanian.<\/p>\n Berita mengenai penetapan terhadap tersangka SYL berlanjut dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah dinasnya pada tanggal 28 September 2023. Dari penggeledahan yang dilakukan, KPK menyita uang senilai Rp 30 miliar yang berupa rupiah dan mata uang asing. Selain itu, KPK melakukan penyitaan bukti transaksi keuangan dan pembelian barang berharga. Sebelumnya KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Syahrul Yasin Limpo yang berada di kota Makassar dan menyita sebuah mobil audi a6.<\/p>\n Pada tanggal 11 Oktober 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi secara terbuka Syahrul Yasin limpo sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul diduga melakukan tiga jenis tindak pidana korupsi yaitu pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. KPK juga menetapkan dua orang lainnya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta.<\/p>\n Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak, Syahrul diduga menerima sekitar Rp13,9 miliar dari Pejabat Kementerian Pertanian melalui Kasdi dan Hatta sebagai imbalan atas penempatan jabatan atau pembelian produk dan jasa dari departemen tersebut. Selain itu, Syahrul diduga menerima sumbangan sukarela sebesar Rp1,5 miliar dari seorang pengusaha di bidang alat dan mesin pertanian. Kemudian uang tersebut digunakan SYL untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, jam tangan, dan perhiasan. <\/p>\n KPK menahan Syahrul di Gedung KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan, selama 20 hari pertama. Syahrul mengajukan banding awal ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan surat mencuri mencurigakan tersebut. Namun hakim membatalkan kasus terebut pada tanggal 14 November 2023. Hakim berpendapat, keputusan tersangka Syahrul sudah berdasarkan proses dan bukti yang cukup.<\/p>\n Penulis berpendapat lembaga penegak hukum seperti KPK harus mementingkan profesionalitas, independensi, dan lebih berani melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Yang kedua mengenai transparansi terhadap keuangan negara juga perlu dilakukan agar tidak terjadi kasus yang sama. Yang ketiga adalah pentingnya pendidikan mengenai etika dan bahaya korupsi sedini mungkin. Terakhir, mungkin bisa dilakukan pemberian hadiah terhadap pihak yang berperan dalam pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh: Kuswan Hadji, Ikwan Nur Ramadhan, Ryan Aji Kusuma, Prabowo Abimanyu, Abel Tegar Santosa, Ryan Destra Dwi Ardianto e-mail: kuswanhadji@untidar.ac.id, ikwanaja613@gmail.com, Kryanaji@gmail.com, abimanyuatta18@gmail.com, abelt1834@gmail.com, riyandestra812@gmail.com JurnalPost.com – Kasus korupsi yang membawa mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yasin Limpo yang juga merupakan politikus Partai Nasdem menjadi sorotan publik. Kasus ini juga menimbulkan sebuah kontroversi karena diduga […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-14239","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14239","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14239"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14239\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14239"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14239"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14239"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}