{"id":13292,"date":"2024-03-29T23:19:24","date_gmt":"2024-03-29T15:19:24","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/?p=13292"},"modified":"2024-03-29T23:19:24","modified_gmt":"2024-03-29T15:19:24","slug":"bahaya-praktik-politik-identitas-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/bahaya-praktik-politik-identitas-di-indonesia\/13292\/","title":{"rendered":"Bahaya praktik politik identitas di Indonesia"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Opini : Iqbal Fajri Sadewa
\nUniversitas Negri Yogyakarta
\n\u00a0
\nJurnalPost.com – Politik identitas di Indonesia adalah istilah yang mengacu pada praktik politik yang berfokus pada identitas kelompok, seperti ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual, sebagai alat untuk memperoleh pengaruh politik dan kekuasaan. Namun, politik identitas juga dapat menimbulkan bahaya bagi keberagaman dan persatuan masyarakat. Politik identitas yang berlebihan dapat memperkuat perasaan diskriminasi dan pemisahan antarkelompok, memperburuk ketegangan dan memperparah perpecahan di masyarakat. Kebijakan yang tidak inklusif dapat mengarah pada pembuatan kebijakan yang tidak adil bagi kelompok lain. Politik identitas dapat digunakan oleh pemimpin politik untuk memanfaatkan perasaan kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan politik dan kekuasaan. Radikalisasi dapat mengarah pada tindak kekerasan dan kebijakan diskriminatif
\n\u00a0
\nKetika identitas tertentu dijadikan dasar untuk menentukan hak-hak politik atau ekonomi seseorang, ini dapat menyebabkan ketidakadilan sistemik dan merusak prinsip kesetaraan di dalam masyarakat. Selain itu, politik identitas juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh kekuasaan dengan memanipulasi sentimen dan emosi massa. Politik indentitas sendiripun juga telah di larang oleh undang-undang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang 7 tahun 2017 pasal 280 angka(1) huruf c disebutkan bahwa pelaksana,peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang agama suku ras golongan dan calon atau peserta pemilu yang lain.
\n\u00a0
\nDampak buruk lainnya adalah terkikisnya nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Politik identitas cenderung menguatkan kesadaran akan perbedaan, tanpa memperhatikan kesamaan dan persamaan yang seharusnya menjadi landasan untuk membangun persatuan. Akibatnya, masyarakat menjadi terpecah-belah, sulit untuk bersatu dalam menghadapi tantangan bersama, dan kerjasama lintas-etnis atau lintas-agama menjadi sulit terwujud. Untuk itu, penting bagi setiap individu dan pemimpin bangsa untuk memahami bahaya politik identitas dan berupaya untuk menghindarinya. Masyarakat perlu diberdayakan untuk melihat satu sama lain sebagai manusia yang sama, dengan hak dan martabat yang sama pula, tanpa harus dibedakan oleh identitas tertentu. Hanya dengan demikian, kita dapat membangun bangsa yang kokoh, inklusif, dan damai.<\/p>\n

Demikianlah tulisan opini tentang bahaya politik identitas serta dampak buruk kedepanya untuk bangsa. Semoga tulisan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian tentang politik identitas dan bagaimana cara mengelola dan menghadapi isu ini.
\n\u00a0
\nReferensi :
\nhttps:\/\/www.kompas. id\/baca\/opini\/2023\/09\/04\/melintas-batas-politik-identitas
\nhttps:\/\/jurnal. balitbangda.lampungprov.go.id\/index.php\/jip\/article\/download\/400\/233
\n\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Opini : Iqbal Fajri Sadewa Universitas Negri Yogyakarta \u00a0 JurnalPost.com – Politik identitas di Indonesia adalah istilah yang mengacu pada praktik politik yang berfokus pada identitas kelompok, seperti ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual, sebagai alat untuk memperoleh pengaruh politik dan kekuasaan. Namun, politik identitas juga dapat menimbulkan bahaya bagi keberagaman dan persatuan masyarakat. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":[],"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-13292","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-kolom-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13292","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13292"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13292\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13292"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalpost.com\/read\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}