Oleh: Azmi Hanif Al Hazim
JurnalPost.com – Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini mengahsilkan lonjakan jumlah produk bersertifikat halal yang telah mencapai lebih dari 10 juta produk pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam membangun ekosistem halal nasional. Namun, di balik angka tersebut, muncul pertanyaan mendasar, apakah seluruh UMKM di Indonesia benar-benar siap menghadapi kebijakan wajib halal pada tahun 2026?
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemerintah secara bertahap mengimplementasikan kewajiban sertifikasi halal, terutama untuk produk makanan dan minuman. Batas waktu yang ditetapkan, yaitu Oktober 2026, menjadi titik krusial bagi seluruh pelaku usaha. Berbagai program pun telah diluncurkan untuk mempercepat proses ini, seperti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), skema self declare untuk usaha mikro, serta digitalisasi layanan melalui sistem SIHALAL. Melalui upaya tersebut, proses sertifikasi diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau.
Meski demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa tantangan masih cukup besar. Jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai sekitar 65 juta unit usaha belum sepenuhnya diimbangi dengan kepemilikan sertifikat halal. Sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan informasi, anggapan bahwa proses sertifikasi rumit dan memakan biaya, hingga minimnya pendampingan di daerah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tercapainya jutaan sertifikat halal belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan yang merata di seluruh sektor UMKM.
Di sisi lain, percepatan sertifikasi halal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir juga menimbulkan pertanyaan terkait kualitas dan keberlanjutan. Skema self declare, misalnya, memang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, namun di sisi lain memunculkan tantangan dalam menjaga kepercayaan konsumen. Tanpa pengawasan dan edukasi yang memadai, terdapat risiko bahwa sertifikasi hanya menjadi formalitas administratif, bukan jaminan kualitas yang sesungguhnya.
Oleh karena itu, kebijakan wajib halal tidak hanya membutuhkan percepatan dari sisi kuantitas, tetapi juga penguatan dari sisi kualitas dan pemahaman pelaku usaha. Edukasi yang berkelanjutan, pendampingan yang merata, serta pengawasan yang efektif menjadi kunci agar implementasi kebijakan ini berjalan optimal. Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat perlu berperan bersama dalam memastikan bahwa sertifikasi halal benar-benar menjadi nilai tambah, bukan sekadar kewajiban.
Pada akhirnya, tahun 2026 akan menjadi momen penting bagi industri halal di Indonesia. Keberhasilan implementasi kebijakan wajib halal tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana pelaku UMKM memahami, menjalankan, dan merasakan manfaat dari sertifikasi tersebut. Dengan demikian, pertanyaan tentang kesiapan UMKM tidak hanya menjadi refleksi kondisi saat ini, tetapi juga menjadi penentu arah perkembangan industri halal Indonesia ke depan.