JurnalPost.com – Meskipun Rumania telah menjadi anggota dari Uni Eropa, namun hingga saat ini Rumania belum diterima menjadi anggota Schengen Area. Beberapa kondisi yang terjadi di Rumania seperti tingginya tingkat korupsi, rendahnya tingkat keamanan, ketidakstabilan politik, ekonomi, dan kemiskinan menjadi alasan belum diterimanya aksesi Rumania ke Shengen Area. Sampai saat ini Rumania terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya.
Pemulihan Ekonomi
Permasalahan ekonomi menjadi salah satu hambatan dan tantangan bagi Rumania. Namun, dalam beberapa dekade belakangan ini Rumania mulai berangsur-angsur mengalami pertumbuhan pada ekonominya. Rumania mulai mengalami pertumbuhan ekonomi selama 2010-2020 bahkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang salah satunya tertinggi di Uni Eropa. Setelah negara-negara di dunia termasuk Rumania mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19, pemerintah Rumania bergerak dengan cepat menangani permasalahan ini.
Berdasarkan grafik tersebut menjelaskan bahwa Rumania mengalami kebangkitan dan pertumbuhan dalam perekonomiannya. PDB Rumania mengalami pertumbuhan sebesar 4,5% pada tahun 2022 dan 2023. Pembuatan rencana konsolidasi jangka menengah untuk memastikan pengurangan secara bertahap defisit anggaran. Rencana ini akan mencakup reformasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dari pembelanjaan publik serta peningkatan finansial keberlanjutan dari sistem pensiun untuk menghadapi populasi penduduk yang menua, dan menciptakan adanya reformasi dalam menghilangkan ketentuan terkait pajak yang tidak efisien terutama pada usaha mikro dan sektor tertentu seperti konstruksi. Kemudian pajak yang tidak beresiko menimbulkan distorsi ditingkatkan seperti pada pajak properti yang nantinya akan membantu meningkatkan pendapatan serta sistem dari perpajakan menjadi lebih hemat dan adil.
Pengentasan Kemiskinan
Pada tahun 2017 sekitar 4,6 juta masyarakat Rumania hidup dalam kemiskinan. Dengan begitu pemerintah Rumania terus berupaya melawan dan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui Strategi Inklusi Sosial dan Pengurangan Kemiskinan yang ditujukan sebagai upaya dari pemerintah Rumania untuk meningkatkan 580.000 orang dari kemiskinan serta meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin ataupun kelompok rentan lainnya. Setelah adanya penyusunan rencana ini telah berhasil menurunkan resiko hidup dalam kemiskinan bagi masyarakat Rumania dimana pada tahun 2015 sebesar 40,2% menjadi turun di angka 35,7% pada tahun 2017. Perbaikan program lebih lanjut dilakukan di tahun 2023 yang mana pemerintah Rumania menetapkan tujuan dalam hal meningkatkan akses terhadap pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa upaya peningkatan pendidikan akan menjadikan salah satu solusi untuk memerangi kemiskinan. Dengan adanya kemudahan akses terhadap pendidikan bagi anak-anak di Rumania maka akan berpeluang untuk memutus rantai kemiskinan.
Penegakan Keamanan INTERPOL di Rumania
Kejahatan terorganisir masih sering terjadi di Rumania sehingga untuk memerangi hal tersebut Biro Pusat Nasional INTERPOL (NCB) yang ada di Rumania memerankan peran penting untuk menjaga wilayah negaranya dan sekitarnya dari kejahatan terorganisir internasional. NCB Bucharest adalah bagian dari Pusat Kerjasama Polisi Internasional Kepolisian Rumania sehingga nantinya akan membantu polisi yang ada di seluruh wilayah Rumania dalam mendeteksi dan menyelidiki aliran barang-barang terlarang. Hal ini juga memerankan peran penting dalam memberantas pelanggaran-pelanggaran yang serius terkait dengan terorisme, kejahatan terhadap kemanusiaan. kejahatan anak, imigran ilegal, dll. Sebagai upaya peningkatan keamanan dan penyelidikan perbatasan yang ada di wilayah Rumania melibatkan lebih dari 60.000 aparat penegak hukum serta NCB Bucharest juga memberikan akses terhadap kepolisian nasional dan perbatasan dengan database INTERPOL. Database tersebut berisikan data orang-orang buruan, paspor curian, dan kendaraan-kendaraan curian sehingga akan cepat dalam mencari para pelaku dari tindak kejahatan.
Pemberantasan korupsi
Permasalahan korupsi yang terjadi di Rumania menjadi salah satu faktor penghambat belum diterimanya Rumania menjadi bagian dari anggota Schengen area. Hal ini terjadi karena pemerintahan Rumania yang masih kurang efektif dan tidak berfungsi dengan baik. Kerugian tahunan Rumania akibat korupsi mencapai 16 persen PDB negara, dengan total korupsi 38,6 miliar euro. Pada tahun 2018, lembaga pengawasan anti korupsi internasional memberi Rumania skor 47 dari 100. Serta Rumania dinobatkan menjadi negara paling korupsi ke 4 di Uni Eropa, yang mana korupsi di Rumania meningkat selama tiga tahun terakhir dengan persentase 46% akibat kecurangan pemilu dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini, memicu munculnya kelompok optimis dan masyarakat sipil dalam melakukan aksi kampanye yang menekan tindakan korupsi dari pemerintahan Rumania, dan menghasilkan pembentukan pemerintahan yang mendukung gerakan pemberantasan korupsi.
Dalam hal ini, parlemen eropa menyatakan keprihatinan terhadap reformasi pidana dan peradilan hukum, yang beresiko dalam melemahkan pemberantasan korupsi dan pemisahan kekuasaan. Direktorat Antikorupsi Nasional (DNA) Rumania, melakukan operasi secara ketat dengan menargetkan anggota parlemen, menteri, walikota serta ratusan politisi dan pejabat akibat tindakan korupsi, dan menetapkan Mr.Dragnea sebagai tersangka kecurangan dalam pemilihan umum. Kemudian parlemen eropa menyampaikan seruan mengenai pelarangan pemerintah dalam mengubah undang-undang peradilan secara darurat dan pemberantasan kejahatan terkait korupsi, masyarakat Rumania setuju atas pelarangan tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat Rumania atas ambisi pemerintahnya dalam melemahkan supremasi hukum.
Oleh: Ervinda Dwi Yuliana
Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta