JurnalPost.com – Dengan cara berkembang dan inovatif walikota Mojokerto telah berhasil meningkatkan 153 layanan yang berada didalam satu Gedung yang bisa diakses, sebelumnya kota Mojokerto diunggulkan dengan indeks pelayanan yang cukup baik, namun walikota Mojokerto harus tetap meningkatkan pelayanan.
Ita Puspitasari, walikota kota Mojokerto mengungkapkan bahwa masih ada beberapa perangkat daerah yang perlu kita dorong untuk meningkatkan indeks, sehingga pencapaian terus ada dengan progress perbaikan dari waktu ke waktu.
Neng ita juga menjelaskan, dari beberapa inovasi yang telah dilakukan dari tahun 2021 dan juga 2022 ini dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya pelayanan di kantor tingkat bawah pemerintahan contohnya pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pelayanan Khusus Penyandang Disabilitas.
Salah satunya adalah Pelayanan Publik Khusus Disabilitas, dengan menerima kunjungan Deputi Pelayanan Publik kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Di Kota Mojokerto yang mendapatkan apresiasi atas adanya pelayanan publik khusus untuk penyandang disabilitas. Layanan ini menjadi pertama diantara 51 MPP yang sudah ada di seluruh Indonesia, ujar asisten Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Noviana Andrina
Pemkot Mojokerto Neng Ita telah menghadirkan penerjemah Bahasa isyarat untuk kebutuhan layanan khusus disabilitas. Hal ini menurut PANRB kota Mojokerto satu langkah lebih maju daripada MPP di daerah lain.
Neng ita, manyakini bahwa MPP Mojokerto dalam layanan publik khusus penyandang disabilitas telah layak dan siap untuk diresmikan oleh Menteri PANRB, hanya saja upaya peningkatan itu masih proses yang artinya sudah ada saat ini sudah saya maksimalkan tapi progress kedepannya perlu upaya peningkatan
Kritik dan saran
Meskipun Kota Mojokerto mendapatkan apresiasi atas adanya pelayanan publik khusus untuk penyandang disabilitas dan menjadi pertama diantara 51 MPP yang sudah ada di seluruh Indonesia, namun sebagian warga juga berharap adanya layanan yang lebih ramah disabilitas. Meski menyatakan bahwa layanan MPP perlu memberikan perhatian pada kelompok ini, beberapa pemohon penyandang disabilitas menyatakan masih perlunya peningkatan aksesibilitas dan layanan khusus bagi mereka.
Oleh karena itu, hendaknya Pemerintah Kota Mojokerto bekerjasama dengan organisasi disabilitas untuk memastikan MPP benar-benar ramah disabilitas.
Dengan menyikapi kritik dan saran tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Kediri dapat melakukan peninjauan berkelanjutan terhadap MPP, melibatkan masyarakat secara aktif, dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Melalui pendekatan ini, MPP Kota Mojokerto dapat terus menjadi model pelayanan publik yang efektif dan lebih mampu memenuhi beragam kebutuhan masyarakat.
Hermilia Putri Novitasari
Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang
Jurusan Akuntansi