Oleh : Muhammad Rifqi Faeruzi Amien
Nim : 23010200078
JurnalPost.com – SAMPAH yang terus menggunung di Kota Tangerang Selatan mencerminkan kegagalan kolaborasi antarpemangku kepentingan, bukan sekadar persoalan kebersihan. Dalam perspektif Pentahelix, pengelolaan sampah menuntut sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Ketika kolaborasi ini tidak berjalan, krisis menjadi keniscayaan.
Data SIPSN KLHK mencatat timbulan sampah Tangerang Selatan mencapai 1.000–1.100 ton per hari, sementara TPA Cipeucang hanya mampu menampung sekitar 700–800 ton per hari. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah masih berfokus pada pengangkutan dan pembuangan, bukan pengurangan dari sumber. Padahal, meski anggaran persampahan dalam APBD mencapai ratusan miliar rupiah, sebagian besar terserap untuk operasional rutin tanpa dampak signifikan pada penurunan volume sampah.
Peran akademisi sebagai penyedia riset dan rekomendasi kebijakan belum terintegrasi optimal. Kajian menunjukkan lebih dari 50 persen sampah Tangsel merupakan sampah organik, namun temuan ini belum diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan yang sistematis. Di sisi lain, dunia usaha masih minim keterlibatan dalam penerapan tanggung jawab produsen dan ekonomi sirkular, sehingga beban pengelolaan tetap bertumpu pada pemerintah dan TPA.
Masyarakat belum didukung sistem yang mendorong perubahan perilaku secara konsisten. Pemilahan sampah rumah tangga masih rendah, sementara inisiatif bank sampah berjalan terpisah dan tanpa insentif berkelanjutan. Media pun cenderung hadir saat krisis, belum mengawal isu sampah sebagai persoalan tata kelola jangka panjang.
Dampaknya nyata dirasakan warga. Data BNPB menunjukkan sampah menjadi salah satu penyebab utama penyumbatan drainase dan banjir perkotaan di Jabodetabek, termasuk Tangerang Selatan. Krisis sampah pada akhirnya bukan soal armada atau teknologi, melainkan keberanian membangun kolaborasi Pentahelix yang bekerja dari hulu ke hilir. Tanpa itu, sampah akan terus menjadi simbol kegagalan tata kelola kota.