Oleh : Marthias Priambodo M.Sc
JurnalPost.com – Transisi energi kini menjadi salah satu agenda utama pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari komitmen mitigasi perubahan iklim dan ketahanan energi jangka panjang. Namun, target ini menghadirkan tantangan besar: bagaimana mencapainya tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan? Pendekatan yang terlalu bergantung pada subsidi langsung dan alokasi APBN akan berpotensi mempersempit ruang fiskal yang dibutuhkan untuk prioritas pembangunan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.
Target Energi Terbarukan dan Realitas Saat Ini
Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan target 23 % porsi EBT dari total bauran energi nasional pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Namun berbagai kajian menunjukkan bahwa capaian saat ini belum mencapai target tersebut, bahkan pada beberapa sektor energi bersih realisasinya stagnan karena dominasi bahan bakar fosil.
Selain itu, laporan internasional menekankan bahwa Indonesia perlu lebih dari sekadar upaya konvensional untuk menurunkan emisi karbon secara substansial dan mempercepat transisi energi, langkah-langkah reformasi fiskal dan pembiayaan harus dijalankan secara simultan dengan komitmen kebijakan yang tegas.
Subsidi Energi dan Beban Fiskal
Salah satu akar persoalan adalah struktur subsidi energi Indonesia. Tren global dan domestik menunjukkan bahwa pemberian subsidi energi fosil masih dominan dan menjadi tekanan anggaran yang relative besar.
Berdasarkan kajian akademis, ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap industri bahan bakar fosil tercermin dari besarnya dukungan fiskal terhadap energi fosil dan dominasi komoditas tersebut dalam struktur pendapatan negara. Ini berimplikasi pada distorsi pasar dan membuat energi bersih kurang kompetitif tanpa dukungan kebijakan yang lebih kuat.
Subsidi energi yang besar tidak hanya memberatkan anggaran negara, tetapi juga mempertahankan harga energi fosil di bawah level ekonomi sesungguhnya, sehingga menghambat daya tarik investasi dalam energi terbarukan.
Investasi untuk Transisi Energi: Angka & Tantangan
Menurut Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP), transisi energi Indonesia di sektor tenaga listrik — khususnya dari pembangkit berbasis batubara — membutuhkan investasi besar. JETP memperkirakan kebutuhan dana mencapai USD 31 miliar hingga 2030, dan sekitar USD 92 miliar menjelang 2050 untuk membersihkan sektor energi dari emisi tinggi dan memperluas energi bersih secara signifikan.
Angka ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan beban kecil yang bisa ditanggung oleh APBN semata. Pendekatan fiskal yang modern harus melibatkan banyak sumber dana, termasuk modal swasta, lembaga pembiayaan internasional, skema pasar karbon, dan mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.
Kebijakan Fiskal yang Mendukung Transisi Energi
Berdasarkan kajian kebijakan fiskal dari lembaga riset independen, kerangka fiskal untuk mendukung transisi energi harus tetap berlandaskan prinsip pengelolaan yang baik (good governance) serta efisiensi dan kesinambungan fiskal (efficient and affordable cost). Kebijakan harus memberi sinyal pasar yang jelas tanpa menciptakan ketergantungan pada subsidi permanen.
Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan meliputi:
- Reformasi Subsidi Energi:
Mengalihkan sebagian anggaran subsidi energi fosil yang besar ke dalam investasi infrastruktur energi bersih atau insentif bagi proyek EBT yang bankable secara ekonomi. - Insentif Fiskal Terarah:
Menyediakan insentif pajak, keringanan bea masuk peralatan EBT, dan feed-in tariff yang berkelanjutan untuk menarik investor tanpa harus menanggung seluruh biaya investasi. - Skema Pembiayaan Campuran (Blended Finance):
Melibatkan modal pemerintah sebagai catalyst demi mendorong partisipasi sektor swasta dan pembiayaan internasional, sehingga APBN tidak menjadi satu-satunya sumber dana utama. - Carbon Pricing dan Mekanisme Pasar Karbon:
Walaupun masih dalam tahap awal, instrumen seperti carbon tax atau sistem pasar karbon bisa menjadi tools penting untuk menciptakan sinyal harga yang benar-benar mencerminkan eksternalitas lingkungan, sekaligus membuka peluang pendapatan fiskal baru sambil mengurangi emisi.
Kajian Akademik: Dampak Kebijakan Fiskal
Penelitian akademik juga menyoroti perlunya desain kebijakan fiskal yang adil dan efektif. Misalnya, studi kuantitatif terhadap dampak penerapan pajak karbon menunjukkan bahwa pengenaan instrumen fiskal seperti pajak karbon dapat memiliki dampak regresif terhadap pendapatan rumah tangga jika tidak disertai mitigasi sosial yang memadai. Ini menjadi pertimbangan penting dalam merancang kebijakan fiskal yang tidak membebani kelompok rentan secara disproposional.
Kesimpulan: Menjaga Keseimbangan Antara Target Energi & Kesehatan Fiskal
Transisi energi Indonesia merupakan agenda penting untuk masa depan ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan. Namun, pencapaian target tersebut memerlukan desain kebijakan fiskal yang cerdas: mengurangi beban langsung pada APBN, memaksimalkan peran sektor swasta, dan mengintegrasikan instrumen pembiayaan modern serta mekanisme pasar.
Reformasi subsidi, insentif fiskal terarah, blended finance, serta kebijakan harga yang mencerminkan biaya ekonomi dan lingkungan akan memungkinkan Indonesia bergerak menuju target energi terbarukan tanpa mengguncang struktur fiskal negara. Dengan pendekatan kebijakan yang matang dan dukungan data serta model akademik yang kuat, transisi energi Indonesia dapat semakin realistis, berkeadilan, dan berkelanjutan.