Oleh: Ifan Prasetya
JurnalPost.com – Akhir akhir ini banyak sekali pemberitaan miring mengenai budaya pesantren yang kerap dianggap sebagai budaya warisan Feodal. Hal ini menimbulkan polarisasi digital dan berbagai macam reaksi dari masyarakat khususnya penggiat sosial media dan juga para ahli, ada yang menilai budaya pesantren yang selalu diajarkan untuk patuh terhadap kiyai atau guru mereka sebagai bentuk penghormatan dan ada juga yang beranggapan bahwa hal tersebut dinilai berlebihan. Fenomena ini diperkuat dengan adanya salah satu stasiun TV yang menyiarkan bahwasannya budaya pesantren yang kita lihat di sosial media adalah tindakan yang berlebihan dan diwariskan feudal (13/10/2025). Dalam tayangannya, stasiuin TV tersebut mengatakan dalam narasinya bahwa Penghormatan yang berlebihan terhadap kiyai atau ustadz hingga berjalan harus menunduk dan memberikan amplop serta mengerjakan pekerjaan rumah yang dilakukan para santri di nilai sebagai budaya feodalisme di zaman penjajahan. Akan tetapi tidak sedikit yang menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, karena hal tersebut merupakan pendidikan kedisiplinan dan menjunjung tinggi adab serta bentuk penghormatan terhadap kiyai atau ustadz yang memberikan pendidikan rohani dan pendidikan agama.
Melihat dari reaksi keras dari masyarakat yang membela pondok pesantren, hingga muncul tagar untuk memboikot salah satu stasiun TV tersebut, akhirnya pimpinan redaksi melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat yang merasa tersinggung atas tayangan tersebut (15/10/2025). Hal ini dinilai oleh sebgaian masyarakat telah mencederai UU No.40 tahun 1999 (UU Pers) yang seharusnya tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam memperoleh, mencari dan menyebarkan informasi. Sebagian orang menganggap PERS sudah kehilangan kemerdekaannya sebagai media penyeimbang informasi karena telah diintervensi oleh sebagian orang yang memilki pandangan berbeda. Sebagian lainnya mendukung untuk memboikot salah satu stasiun TV tersebut karena dalam narasinya, stasiun televisi tersebut dinilai melecehkan dan mendiskreditkan pondok pesantren karena menggunakan diksi atau kata-kata yang dianggap “ngenyek” dan menggunakan nada yang dinilai merendahkan.
Polarisasi digital ini tidak berhenti hanya di media sosial saja akan tetapi masalah ini berlanjut hingga ada aksi demo geruduk kantor media tersebut untuk menuntut agar pihak stasiun TV tersebut meminta maaf secara langsung dihadapan kiyai atau guru guru mereka yang dianggap sudah dilecehkan dan direndahkan. Perwakilan pihak stasiun TV tersebut juga sudah melakukan kunjungan silaturahmi ke pesantren yang dimaksud sebagai Langkah untuk meredam isu yang sudah menyebar di masyarakat sekaligus meminta maaf secara langsung kepada pihak pondok pesantren yang dimana para santrinya tidak terima apabila guru guru mereka, kiyai serta para ulama dilecehkan(15/10/2025). Tidak hanya berhenti sampai disitu pihak stasiun TV tersebut akhirnya memenuhi audiensi di Gedung DPR dan audiensi dipimpin langsung oleh wakil ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (16/10/2025).
Akibat dari kejadian tersebut selain menyebabkan kegaduhan dan polarisasi masyarakat, hal ini juga menyebabkan staff dari stasiun TV tersebut mendapatkan ancaman pidana dan harus diberhentikan. Pemecatan staff stasiun TV juga menuai berbagai reaksi masyarakat, ada sebagian masyarakat yang setuju dan menganggap tindakan tersebut sudah benar dan merupakan keputusan yang benar yang telah diambil oleh pihak stasiun TV. Akan tetapi, Sebagian lainnya ada yang menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai berlebihan dan mengangap seharusnya media tidak seharusnya ter-intervensi oleh pihak luar atau siapapun sebagai upaya menegakkan UU No.40 tahun 1999 (UU Pers). Selain itu, banyak yang menilai jika demo semacam itu saja bisa membuat kampanye sosial media yang sangat masif dan seseorang mendapatkan ancaman pidana serta pemecatan, mengapa tidak menggunakan kekuatan yang sama untuk memprotes atau menyuarakan isu-isu yang lebih krusial seperti proses peradilan tentang bangunan pondok pesantren yang ambruk akibat kelalaian dan kesalahan konstruksi bangunan dan isu-isu sosial politik serta juga isu-isu tentang kekerasan dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum guru yang mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan asusila serta tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan di pondok pesantren yang juga tidak jarang terjadi. Sebagian masyarakat menilai seharusnya reaksi yang sama bisa dilakukan untuk menyuarakan isu-isu yang tidak kalah penting yang terjadi dipondok pesantren.
Menanggapi fenomena ini Menag Nasarudin Umar menegaskan, untuk jangan mengusik sistem peradaban pesantren (Malang, 15/10/2025). Beliau mengatakan bahwa pondok pesantren adalah laboratorium peradaban dan Lembaga Pendidikan saat ini yang dimana dari dalamnya telah melahirkan manusia beradab dan berjiwa kemanusiaan sejak ratusan tahun lalu. Meski demikian, Menag menyatakan bahwa pihak dari stasiun TV yang menyiarfkan program telah menyampaikan permohonan maaf dan mengakui adanya kelalaian dengan mendatangi langsung pesantren yang dimaksud. Menurutnya, Langkah yang diambil patut untuk diapresiasi. Diharapkan kejadian-kejadian serupa tidak terulang Kembali dikemudian hari.