Penulis: Yunda Mutia, Mahasiswa Universitas Pamulang Prodi Ilmu Hukum Jurusan Hukum
JurnalPost.com – E–Catalogue merupakan platform informasi berbasis elektronik yang berfungsi menyediakan beragam data penting, seperti jenis dan spesifikasi teknis produk, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk lokal, produk berstandar SNI, produk ramah lingkungan, negara asal, harga, serta berbagai informasi lain mengenai penyedia barang dan jasa. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Dalam praktiknya, transaksi dengan sistem ini menggunakan mekanisme e-purchasing yang berarti proses pembelian barang/jasa melalui e-catalogue. Dengan demikian, e-catalogue dan e-purchasing dianggap sebagai dua elemen yang saling melengkapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (e-procurement).
Sistem e-catalogue dinilai berperan signifikan dalam memperkuat transparansi, menekan potensi korupsi, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, mempercepat proses pengadaan, serta menjamin ketersediaan produk yang bermutu. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menduduki posisi kedua terbanyak setelah gratifikasi atau suap dengan tingkat risiko mencapai 97 % di kementerian/lembaga dan 99 % di pemerintah daerah. Oleh sebab itu, e-catalogue memiliki posisi strategis dalam mendorong reformasi sistem pengadaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi di setiap tahapan prosesnya.
Upaya penguatan sistem digital seperti e-catalogue perlu terus dikembangkan agar proses pengadaan tidak hanya berlangsung cepat dan transparan, tetapi juga menjadi representasi nyata dari komitmen pemerintah terhadap nilai integritas dan akuntabilitas publik.
Kegiatan PBJ memiliki keterkaitan erat dengan berbagai rezim hukum di Indonesia, mencakup hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, hingga aspek hukum terkait teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas multidimensional yang menuntut kehati-hatian serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, terdapat dua model utama pengadaan barang dan jasa, yaitu metode konvensional dan sistem e-procurement. Kedua sistem tersebut masing-masing memiliki kelemahan tersendiri. Pada sistem konvensional, informasi pengadaan sering kali sulit diakses oleh publik sehingga rentan terhadap praktik kolusi, pengaturan lelang, dan penyuapan. Selain itu, prosesnya cenderung memakan biaya administrasi tinggi, waktu tunggu yang panjang, serta sulit diawasi karena tidak meninggalkan jejak digital. Kondisi ini menyulitkan proses audit dan pemantauan, serta membuka peluang besar terjadinya manipulasi dokumen. Penyedia lokal pun sering kali kalah bersaing akibat dominasi perusahaan besar.
Sementara itu, sistem e-procurement juga tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan akses dan literasi teknologi di berbagai daerah, serta ketimpangan kualitas sistem. Beberapa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masih menggunakan teknologi lama yang belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk manipulasi data. Meskipun demikian, penerapan e-catalogue secara optimal dapat memangkas kebutuhan akan tender berjenjang di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Setiap transaksi yang terekam secara digital memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, penerapan e-catalogue secara konsisten dapat memperkuat pelaksanaan prinsip good governance dalam birokrasi Indonesia.