JurnalPost.com – Djibouti, salah satu negara kawasan tanduk Afrika yang terletak di jalur perdagangan strategis dunia yakni Teluk Aden-Laut Merah, tengah menjalin hubungan kooperatif yang harmonis dengan China. Hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin sejak 8 Januari 1979 dengan menitikberatkan pada sektor ekonomi dan pembangunan. Dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan, Djibouti telah menjadi salah satu negara mitra utama dalam proyek Belt and Road Initiative untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Hal ini sejalan dengan pertimbangan geografis yang menempatkan Djibouti sebagai gateaway state atau pintu masuk perdagangan internasional China menuju Afrika Timur. Dalam realitasnya, kondisi geografis strategis Djibouti tidak hanya memainkan peran vital dalam geoekonomi, melainkan turut memainkan peran signifikan dalam geopolitik China sejalan dengan kondisi politik Djibouti yang cukup stabil dibandingkan negara-negara lain dalam kawasan tersebut. Iklim politik yang cenderung lebih kondusif serta lokasi geografis strategis, lantas menawarkan keuntungan besar bagi perekonomian Djibouti yang ditopang melalui layanan pelayaran-pelabuhan serta penyewaan tanah untuk pangkalan militer asing, tidak terkecuali China.
Hingga pencapaian konsensus pembangunan pangkalan militer asing China pada 2015, Djibouti telah menjadi “rumah’ bagi pangkalan militer negara-negara adidaya global. Sebut saja Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Italia hingga Gugus Tugas Angkatan Laut Uni Eropa, yang lantas diikuti oleh China sejak 2016 silam. Pembangunan pangkalan militer China telah dimulai pada Maret 2016, diikuti dengan pembukaan pangkalan secara resmi pada Juli 2017 melalui pengiriman kapal Armada Laut Selatan Zhanjiang. Pangkalan militer China turut dilengkapi dengan kehadiran dermaga skala besar dengan panjang 1.120 kaki dengan estimasi penyelesaian pembangunan dalam 18 (delapan belas) bulan ke depan. Di tengah posisi Djibouti yang telah menerima pembangunan pangkalan militer dari negara-negara adidaya lain seperti halnya Amerika Serikat, China tidak gentar untuk melanjutkan misi perluasan pengaruhnya secara global di kawasan Tanduk Afrika. Pembangunan pangkalan militer asing pertamanya di Djibouti merupakan bentuk upaya pencapaian kepentingan ekonomi, militer dan politik China di chokepoint proyek 21st Maritime Silk Road.
Metageografi Geopolitik sebagai kajian yang menitikberatkan pada pemahaman struktur spasial sebagai dasar interpretasi terhadap kondisi sosial kontemporer dunia, telah berkontribusi dalam perluasan konteks geopolitik. Metagografi geopolitik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi dengan kondisi dunia tanpa batas sebagai imbas atas kompleksitas hubungan ekonomi dan sosial-politik. Dalam konteks metageografi, peran Djibouti menitikberatkan pada struktur spasial nasional yang berada di kawasan strategis sekaligus rentan yakni Tanduk Afrika (Horn of Africa). Kawasan Tanduk Afrika bersinggungan dengan lintas mobilisasi dari wilayah Timur Tengah dan Afrika, telah dihadapkan pada pembajakan kapal oleh komplotan perompak Somalia serta terorisme dan perang Timur Tengah. Sejalan dengan keunggulan strategis Djibouti, masifnya laju globalisasi yang turut menghadirkan keterbukaan hubungan sosial-politik- ekonomi global, lantas menempatkan Djibouti sebagai salah satu negara “penting” dalam pencapaian kepentingan negara-negara adikuasa global, seperti halnya Amerika Serikat, Jepang, Italia, Perancis, integrasi Uni Eropa, hingga China. Kehadiran pangkalan militer asing di Djibouti sendiri dikerahkan untuk kepentingan yang cukup homogen, yakni optimalisasi upaya kontra-terorisme, stabilisasi kawasan Tanduk Afrika hingga proteksi jalur pelayaran dan perdagangan internasional.
Di sisi lain, Djibouti telah mengalami peningkatan indeks terorisme dengan poin >2 (lebih dari dua) hingga tahun 2015, tepat setahun sebelum pencapaian konsensus pembangunan pangkalan militer China. Pasca pembangunan pangkalan militer asing China di Djibouti, terjadi penurunan signifikan dalam poin indeks terorisme Djibouti, dengan 0,7 poin pada 2018 hingga perolehan indeks 0 (nol) poin selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sepanjang 2019-2021. Secara tidak langsung, hal ini dapat dipandang sebagai keberhasilan pangkalan militer China dalam mendukung optimalisasi pencegahan terorisme di tengah gejolak kawasan Timur Tengah.
Bertolak dari sejumlah manfaat yang diterima oleh Djibouti sejalan dengan eksistensi pangkalan militer China, Djibouti turut menerima potensi konflik dengan negara-negara lain di kawasan Tanduk Afrika maupun Timur Tengah. Dalam hal ini, kehadiran People’s Liberation Army (PLA) yang ditempatkan di pangkalan militer, mampu memantik ketegangan maupun konflik politik-militer berkepanjangan dengan negara-negara tetangga Djibouti yang “mungkin” terasa terusik atau bahkan terancam oleh basis kekuatan asing, hingga meluncurkan serangan nyata terhadap Djibouti
Penulis : Zavira Riska, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta