JurnalPost.com – Masa kampanye Pemilu 2024 telah memasuki 24 hari. Sampai pada 11 Desember 2024 (14 hari masa kampanye), media online yang dipantau oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (Detik, Kompas, Kumparan, CNN, dan Tempo) mendapati mayoritas kampanye Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden terkait/linier dengan visi-misi mereka, yakni 52,7%. Sisanya sebanyak 47,3% tidak berdasarkan pada visi-misi mereka. Temuan lainnya menunjukkan bahwa mayoritas kampanye yang disampaikan oleh kandidat maupun juru bicara kampanye berbasis pada program, yakni 54,5%. Kemudian sebanyak 29,1% berbasis respon isu. Sisanya, 16,4% pemberitaan berisi gimmick-gimmick yang dilakukan oleh para capres-cawapres.
Menariknya adalah meskipun basis kampanye didominasi oleh program kerja, namun masih belum bisa dikonversi menjadi usulan kebijakan yang konkret. Hanya 20% dari program kerja yang dikampanyekan disertai usulan kebijakan konkret. Sisanya 80%, para caprescawapres maupun jubir masih dalam tataran normative menyampaikan fakta permasalahan janji-janji kampanye, simpati, dan tanpa usulan kebijakan yang konkret.
Permasalahan Ekonomi di Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan memiliki segudang persoalan. Mulai dari masalah di daerah urban, rural, pesisir, pegunungan dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan di setiap daerah tersebut tentu berbeda ciri dan khasnya. Meskipun demikian, satu persoalan yang dapat ditarik dan menjadi persoalan di setiap daerah tersebut adalah persoalan ekonomi. Beberapa persoalan diantaranya adalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan akses terhadap pendidikan.
Jubir Warga berhasil memetakan persoalan anak muda yang ada di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jubir Warga DKI Jakarta menyoroti perosalan isu tata ruang dan infrastruktur di area perkotaan, yakni keberadaan ruang terbuka hijau yang masih minim. Per tahun 2023 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta hanya berjumlah 3.334 atau setara dengan 5% dari jumlah luasan wilayah. Minimnya luasan RTH di Jakarta dipengaruhi oleh factor pengelolaan lingkungan dan Pembangunan perkotaan yang masih mendegradasi kebutuhan area hijau.
Di Jawa Barat, salah satu persoalan yang menjadi perhatian Jubir Warga adalah masih ada 22.000 rumah di 20 kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum teraliri Listrik. Puluhan ribu rumah tersebut masuk dalam kategori tidak mampu dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Padahal pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di Jawa Timur, angka pernikahan dini yang tinggi menjadi satu persoalan yang harus segera diselesaikan. Provinsi Jawa Timur memiliki angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44 persen, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Dalam 3 tahun berturut-turut, jumlah pernikahan dini di Jawa Timur adalah 316.103 pada tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 298.543 orang, dan pada tahun 2022 sebanyak 305.458 orang. Padahal, peningkatan angka pernikahan dini ini memperbesar peluang terjadinya kemiskinan antargenerasi. Generasi yang dari keluarga miskin kemudian lahir keluarga dan masyarakat miskin baru (Muhadjir Effendy, Menko PMK).
Selain itu, terkait kesejahteran kelompok marginal masih menjadi permasalahan yang belum terurai. Menurut data yang dilansir oleh Kominfo hanya 0,39% kelompok disabilitas yang terserap dalam dunia kerja. Hal ini belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) yang menerangkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hal ini berdampak terhadap kesejahteraan dan inklusifitas dunia tenaga kerja di Indonesia.
Jawa Timur juga menghadapi persoalan Stabilitas harga komoditi di sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional Republik Indonesia beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan harga, seperti bawang putih bonggol (0,52%), ikan tongkol (3,92%), ikan bandeng (0,51%), ikan kembung (5,96%), dan beras premium (0,85%). Hal ini berdampak terhadap kenaikan inflasi (3,24%) Desember 2023. Tentu hal ini akan sangat berat dirasakan oleh masyarakat.
Menagih Gagasan dan Program Konkret dalam Debat Cawapres
Debat pertama yang telah diselenggarakan pada 12 Desember 2023 dengan mengangkat tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga. Selanjutnya, debat Cawapres akan diselenggarakan hari ini pada 22 Desember 2023 dengan tema Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBNAPBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.
Sebagai evaluasi debat pertama, SPD melihat belum banyak gagasan dan usulan kebijakan yang konkret disampaikan oleh masing-masing calon presiden. Debat masih banyak diwarnai oleh serang personal dan saling sindir. Program-program dan usulan kebijakan juga belum disampaikan secara menyeluruh.
Isu ekonomi (kerakyatan dan digital) adalah persoalan penting yang sudah seharusnya diperdebatkan dengan disertai program unggulan dari masing-masing calon wakil presiden. Pemilih mengharapkan gagasan konkret dari para capres-cawapres yang nantinya akan menyelesaikan sejumlah besar permasalahan di Indonesia selama lima (5) tahun kedepan. Maka, ajang debat dan masa kampanye yang tersisa adalah kesempatan bagi para caprescawapres untuk menyampaikan gagasan dan program terbaiknya. Anak muda sudah tidak dapat lagi didekati dengan “gimmick” dan “janji-janji mengawang” tanpa usulan kebijakan yang kongkrit.
Narahubung:
Aqidatul Izza Zain