Oleh: Devan Prawira Wardaya (124231040)
Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Airlangga
JurnalPost.com – Dibalik gedung-gedung pencakar langit yang mendominasi jalan-jalan protokol di kota besar seperti Surabaya, tersimpan sebuah narasi panjang tentang bagaimana modal bekerja bagi masyarakat kecil. Perbankan sering kali dianggap sebagai institusi yang kaku, eksklusif, dan “berjarak” dari hiruk-pikuk pasar tradisional atau gang-gang sempit perkotaan. Namun, jika kita menengokpada sisi sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI), kita akan menemukan bahwa institusi ini lahir bukan dari ambisi kapital besar, melainkan dari sebuah kegelisahan sosial terhadap jeratan utang lintah darat.
Semuanya bermula dari sebuah pesta rakyat yang berlebihan. Pada akhir abad ke-19 di Purwokerto, seorang guru mengadakan pesta tayuban besar untuk merayakan khitanan anaknya. Mewahnya hajatan tersebut memicu kecurigaan Raden Bei Aria Wirjaatmadja, sang Patih Purwokerto, karena penghasilan seorang guru saat itu tidak mungkin menutupi biaya tersebut. Ternyata, dana tersebut didapat dari pinjaman bunga tinggi milik lintah darat. Peristiwa ini menjadi pemantik lahirnya De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden pada 16 Desember 1895. Awalnya, lembaga ini berfungsi sebagai “bank bantuan” bagi kaum priyayi agar tidak terjatuh ke lubang utang yang sama, namun spiritnya segera berkembang menjadi penyedia modal bagi masyarakat pribumi secara luas. Inilah titik awal di mana perbankan mulai dipandang sebagai alat perlindungan sosial bagi ekonomi rakyat.
Pasca-kemerdekaan, perbankan nasional menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. BRI resmi dinasionalisasi melalui PP No. 1 Tahun 1946, menjadikannya bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Namun, periode 1950-1970 menjadi ujian sesungguhnya bagi daya tahan ekonomi perkotaan dan pedesaan. Pada masa awal kemerdekaan ini, BRI menjalankan misi yang sangat “membumi”. Meski layanannya masih relatif sederhana, bank ini hadir untuk menyelamatkan masyarakat berpenghasilan tetap, pengusaha nasional kelas menengah, hingga masyarakat pedesaan yang sebelumnya tak tersentuh oleh sistem perbankan formal. Di kota-kota yang baru saja pulih dari pertempuran, keberadaan BRI adalah simbol bahwa “uang rakyat” kini dikelola oleh tangan rakyat sendiri.
Pada era Orde Lama, bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai alat politik pemerintah untuk mengatur sirkulasi uang. Situasi keamanan yang memburuk pada tahun 1953 sempat membuat aktivitas pengkreditan lesu, namun perlahan membaik pada pertengahan 1955. Puncaknya, pada tahun 1965, terjadi eksperimen besar yang disebut “Bank Tunggal”. Melalui Penpres No. 17 Tahun 1965, pemerintah melebur berbagai bank negara, termasuk BRI, ke dalam satu payung besar bernama Bank Negara Indonesia (BNI). BRI saat itu berubah identitas menjadi BNI Unit II. Eksperimen ini dilakukan di tengah badai ekonomi nasional, di mana pendapatan per kapita jatuh ke titik terendah dan hiperinflasi melumpuhkan daya beli masyarakat urban. Bagi kota-kota seperti Surabaya, yang merupakan pusat perdagangan di Jawa Timur, ketidakstabilan ini membuat penyediaan modal bagi pedagang kecil menjadi sangat berisiko. Namun, di sinilah posisi strategis bank sebagai penyeimbang ekonomi diuji.
Memasuki dekade 1950-an hingga 1960-an, BRI terjebak dalam dinamika transisi politik yang melelahkan. Secara internal, institusi ini terus berbenah. Pada tahun 1953, dibentuklah Badan Pengawas dan Pembantu (BPP) yang melibatkan lintas kementerian untuk menjaga kinerja bank. Menariknya, pada masa ini pula kesadaran akan kesejahteraan pekerja mulai tumbuh—dengan lahirnya aturan pensiun dan tunjangan bagi pegawai yang bukan pegawai negeri.
Namun, secara struktural, BRI mengalami “turbulensi” ideologi. Pada tahun 1960, pemerintah melebur BRI ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Puncaknya terjadi pada tahun 1965 melalui Penpres No. 17 Tahun 1965. Ambisi politik Orde Lama untuk menciptakan sistem perbankan yang terpusat melahirkan konsep “Bank Tunggal”. BRI, bersama bank-bank pemerintah lainnya, dipaksa menanggalkan identitasnya dan melebur menjadi satu entitas raksasa bernama Bank Negara Indonesia (BNI). Bayangkan dampaknya bagi warga kota: sistem yang tadinya beragam menjadi sangat birokratis dan terpusat. Eksperimen ini sayangnya berlangsung di tengah hiperinflasi dan penurunan pendapatan per kapita yang mencapai titik terendahnya, membuat akses modal bagi pedagang pasar di kota besar menjadi sangat mencekik.
Memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, kebijakan moneter diperketat untuk menekan inflasi. BRI mendapatkan tugas baru sebagai “Agent of Development” melalui program Bimbingan Masal (BIMAS). Meski fokus utama BIMAS adalah swasembada pangan di pedesaan, dampaknya sangat terasa di perkotaan. Arus modal yang masuk ke sektor pertanian melalui BRI membantu menstabilkan harga pangan di pasar-pasar tradisional kota. Modernisasi internal pun mulai dilakukan. Untuk memperkuat pelayanan, BRI mulai menambah jumlah pegawai secara signifikan. Jika pada tahun 1953 jumlah pegawai di kantor pusat hanya 250 orang, pada tahun 1970 angka tersebut melonjak drastis hingga hampir 10.000 orang di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, aspek kesejahteraan pekerja seperti tunjangan anak, istri, hingga aturan pensiun mulai diatur secara formal, mencerminkan transisi lembaga ini menuju manajemen perbankan modern yang profesional.
Dalam perspektif sejarah ekonomi perkotaan, peran lembaga perbankan seperti BRI adalah menyediakan “napas” bagi sektor informal. Kita bisa melihat bagaimana BRI bertransformasi dari sebuah bank kecil di Purwokerto menjadi raksasa yang menopang UMKM. Di Surabaya, jejak ini terlihat jelas pada bagaimana modal perbankan masuk ke kantong-kantong pengusaha menengah dan masyarakat berpenghasilan tetap untuk memperkuat struktur ekonomi kota agar tidak mudah goyah oleh krisis. Kini, di tahun 2026 dan menuju masa depan, tantangan lintah darat yang dulu dihadapi Raden Bei tidaklah hilang; ia hanya berganti rupa menjadi pinjaman online (pinjol) ilegal yang agresif di kawasan urban. Melalui transformasi digital seperti aplikasi BRIMO dan sistem kredit mikro yang semakin cepat, BRI seolah sedang melanjutkan “perang” yang sama yang dimulai 131 tahun lalu: memastikan bahwa akses terhadap modal adalah hak bagi setiap warga negara, bukan jeratan yang mematikan.
Daftar Pustaka
- (2015). Penerapan strategi pembelajaran aktif tipe index card match (mencari pasangan) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Ittihad Pekanbaru [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. Repository UIN Suska Riau. https://repository.uin-suska.ac.id/7298/
- Laporan Tahunan. (2024). _Melanjutkan Transformasi, BRI Semakin Brilian dan Cemerlang._ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Mahendra, Yusril Ashar & Anwari, Ikhsan Rosyid M. (2024). Bank Rakyat Indonesia di Masa Peralihan Orde Lama dan Orde Baru Tahun 1950-1970. Journal of Historical Issues, 1(11), 11-22.
- Rahmawati, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. DSpace UII. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/754