Oleh: Dian Azmi Khadijah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
JurnalPost.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan nasional yang paling banyak dibicarakan sejak diumumkan pemerintah. Program ini dirancang sebagai intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah bahkan menempatkan MBG sebagai agenda prioritas nasional karena dampaknya yang dinilai jangka panjang terhadap kesehatan dan pendidikan generasi muda.
Berdasarkan pemberitaan Antara News, pemerintah menetapkan sasaran agar Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau puluhan juta masyarakat pada fase awal implementasi. Program ini diarahkan kepada pelajar, ibu hamil, serta kelompok masyarakat rentan sebagai upaya strategis dalam memperbaiki kondisi gizi secara nasional.
Sumber: $ https://en.antaranews.com/news/387189/mbg-program-reaches-367-million-indonesians-in-first-year-govt$
Namun, di balik skala dan ambisi besarnya, MBG bukanlah program yang sederhana. Ia menyentuh banyak sektor sekaligus seperti pendidikan, kesehatan, pangan, keuangan, serta pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan. Kompleksitas ini membuat MBG tidak dapat dijalankan dengan pendekatan sektoral semata. Program ini justru menjadi ujian nyata penerapan pendekatan whole of government, yakni cara kerja pemerintah yang menuntut koordinasi dan integrasi lintas kementerian dan lembaga.
Di luar kolaborasi antar instansi pemerintah, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis juga membutuhkan keterlibatan aktor non-pemerintah melalui pendekatan pentahelix. Akademisi dan pakar gizi berperan penting dalam memastikan standar nutrisi makanan berbasis kajian ilmiah dan sesuai kebutuhan anak. Dunia usaha, khususnya UMKM pangan lokal, menjadi mitra strategis dalam penyediaan bahan pangan dan distribusi, sekaligus mendorong penguatan ekonomi daerah. Sementara itu, masyarakat terutama sekolah dan orang tua berfungsi sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas sosial atas kualitas pelaksanaan program. Media memiliki peran krusial dalam menjaga transparansi, membangun kesadaran publik, serta mengawal akuntabilitas kebijakan MBG.
Pendekatan whole of government diperlukan karena setiap aktor dalam MBG memegang peran yang berbeda tetapi saling bergantung. Kementerian Pendidikan berperan dalam penyediaan data sekolah dan peserta didik, Kementerian Kesehatan menetapkan standar gizi dan keamanan pangan, sementara Kementerian Keuangan memastikan keberlanjutan pembiayaan program. Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas berfungsi menjaga agar MBG selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bappenas menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak semata-mata diposisikan sebagai bentuk bantuan sosial, melainkan sebagai langkah strategis dalam investasi pembangunan sumber daya manusia untuk jangka panjang. Pandangan tersebut tercermin melalui penguatan perencanaan lintas sektor yang terus diupayakan agar pelaksanaan program berlangsung secara terpadu dan tidak terfragmentasi.
Sumber: $ https://www.bappenas.go.id/en/berita/dukung-program-makan-bergizi-gratis-bappenas-resmikan-rumah-susu-UCY8M$
Tantangan utama dalam penerapan whole of government pada MBG terletak pada koordinasi lintas sektor yang selama ini masih menjadi persoalan klasik birokrasi Indonesia. Setiap kementerian memiliki mandat, indikator kinerja, dan sistem kerja masing-masing. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat dan konsisten, pendekatan whole of government berisiko hanya menjadi slogan kebijakan, bukan praktik nyata dalam pelaksanaan program.
Di samping itu, efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sangat dipengaruhi oleh relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memegang peran utama dalam tahap operasional, mulai dari penyediaan bahan pangan, penyaluran makanan, hingga pengendalian mutu di lingkungan sekolah. Meski demikian, kemampuan setiap daerah tidak berada pada tingkat yang sama. Temuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengindikasikan bahwa tingkat kesiapan daerah baik dari aspek pendanaan maupun keterlibatan UMKM setempat masih menjadi hambatan penting dalam realisasi program MBG.
Sumber: $ https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manna/id/data-publikasi/artikel/3240-implementasi-program-makan-bergizi-gratis.html$
Isu lain yang tidak kalah penting adalah integrasi data antar sektor. Data penerima manfaat, kondisi gizi, hingga rantai pasok pangan masih tersebar di berbagai sistem yang belum sepenuhnya terhubung. Padahal, akurasi dan sinkronisasi data menjadi kunci agar MBG tepat sasaran dan berjalan efisien. Tanpa integrasi data yang baik, risiko salah sasaran dan inefisiensi anggaran sulit dihindari.
Media Keuangan Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa dinamika pelaksanaan MBG menuntut tata kelola yang adaptif dan pengawasan yang terkoordinasi. Program dengan skala nasional dan anggaran besar membutuhkan akuntabilitas lintas sektor agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
Sumber: $ https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan$
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat. Lebih dari itu, MBG adalah cerminan kapasitas tata kelola pemerintahan Indonesia dalam bekerja secara terintegrasi. Jika pendekatan whole of government benar-benar diterapkan secara konsisten mulai dari perencanaan hingga implementasi. MBG berpotensi menjadi model kolaborasi kebijakan lintas sektor di masa depan. Namun, tanpa koordinasi yang kuat dan tata kelola yang solid, program ini berisiko kehilangan daya transformasinya.