Kembali
Mode hapus aktif. Klik paragraf, foto, judul, tabel, atau bagian lain yang tidak ingin masuk PDF.
JurnalPost.com

Konflik Belgia : Bagaimana usaha pemerintah Belgia dan respon Uni Eropa?

Tim Editor: Redaksi · Tanggal: 21 Januari 2024

Penulis: Grace Theodora Heydeman
Mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta
Prodi Jurusan Hubungan Internasional

JurnalPost.com – Konflik merupakan sebuah hubungan antar makhluk hidup yang mengalami ketegangan. Menurut Webster, konflik memiliki arti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Di dalam kehidupan masyarakat pasti sering terjadi yang namanya perselisihan. Konflik bisa disebabkan karena pembagian wilayah, kesalahpahaman, bahkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat mengakibatkan dua kelompok saling bermusuhan. Kesenjangan bisa terjadi karena kelompok yang satu dapat dikatakan  lebih unggul dibanding kelompok lainnya, seperti yang terjadi di Negara Belgia. Di mana negara tersebut memiliki 2 bahasa resmi yaitu Belanda dan Perancis. Penentuan bahasa resmi ini tidak terlepas dari konflik di masa lalu.

Konflik bahasa yang terjadi di Belgia melibatkan para penutur bahasa Belanda yang tinggal secara bersamaan di Flandria atau Belgia dan para penutur bahasa Perancis, yang terutama tinggal di Wallonia. Konflik ini membentuk ketegangan-ketegangan antar komunitas, antara lain mencakup pengaruh mereka perihal undang-undang bahasa, batas bahasa, di Kota Brussel. Lalu perundang-undangan kotamadya dan fasilitas di daerah Voeren serta permasalahan Kota Leuven yang harus tetap menjadi Flandria. Alhasil akibat dari  konflik ini maka terjadi reformasi negara dan akhirnya menuju pada federalisme Belgia, antara lain karena ditekan oleh gerakan Flander dan Wallonia.
Belgia sendiri memiliki Ibu kota yang menjadi wilayah netral, yakni Brussel.

Dalam kaitannya dengan Uni Eropa, Brussel menjadi ibu kota bagi organisasi tersebut. Sebagai bagian dari anggota Uni Eropa, organisasi ini memiliki kewajiban untuk berperan membantu konflik negaranya.  Artikel ini akan membahas bagaimana usaha pemerintah dan respon Uni Eropa mengenai konflik ini. Yuk Simak!

Usaha Pemerintah Belgia
Secara historis dan geografis, Belgia berdekatan dengan negara lain yaitu Perancis, Belanda, dan Jerman. Dikarenakan tidak ada batas yang memisahkan negara-negara tersebut, mobilitas penduduk juga sangat terbuka. Hal ini mengakibatkan penggunaan bahasa antar komunitas pun berbeda.

Sesudah bahasa Perancis dan Belanda digunakan di institusi pemerintahan, masalah baru lagi muncul yakni ketimpangan ekonomi antara komunitas Perancis dan Belanda. Menurut Sejarah, pemerintah Brussel sudah memberikan dana dukungan untuk pemerintah Wallonia yakni Belanda sejak abad-19. Namun, keadaan kini pemerintah Wallonia yang dulu menjadi pusat besi dan baja sekarang harus bergantung dengan  pemerintah Flemish (Perancis) dalam hal ekonomi. Pada tahun 2007, keadaan ini mendorong pemerintah Flemish meminta perluasan wilayah otonomi. Mulai dari tahun 2007 hingga 2011, terjadi krisis serta banyak ancaman pemisahan diri Flanders dari Belgia selama ini. Ambiguitas linguistik di wilayah ibu kota masih diperdebatkan.

Pembentukan pemerintahan koalisi masih terus diupayakan. Pada tahun 2011, setelah 459 hari tanpa pemerintahan, akhirnya partai-partai di Belgia sepakat untuk menentukan batasan distrik pemilihan di ibukota Brussel dan sekitarnya yang menggunakan dua bahasa, Belanda dan Perancis. Hingga kini pemerintah Belgia terus mengupayakan hubungan serta komunikasi antar koalisi.

Respon Uni Eropa
Konflik bahasa di Belgia antara komunitas bahasa Perancis dan Belanda telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan bahasa Uni Eropa. Uni Eropa telah memberikan respon terhadap konflik bahasa tersebut dengan mendorong pemerintah Belgia untuk mencari solusi  damai dan adil. Uni Eropa telah menekankan pentingnya pengakuan terhadap bahasa-bahasa minoritas di seluruh Eropa, termasuk bahasa Perancis dan Belanda di Belgia. Uni Eropa juga telah mempromosikan penggunaan dan pengakuan terhadap bahasa-bahasa minoritas ini sebagai bagian dari kebijakan bahasa mereka, serta memberikan dukungan finansial untuk proyek-proyek yang mempromosikan multibahasa dan mengatasi suatu konflik. Contohnya adalah program INTERREG pada poin “Territorial development: Strengthening regional development, urban-rural connections, and cross-border cooperation.” yang mendukung proyek-proyek kerjasama antarnegara untuk mengembangkan kemampuan multibahasa dan mempromosikan penggunaan bahasa-bahasa minoritas.

Selain itu, Uni Eropa juga telah menekankan pentingnya dialog dan konsultasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bahasa yang terjadi di Belgia. Uni Eropa telah mempromosikan penggunaan bahasa-bahasa minoritas ini sebagai bagian dari identitas budaya dan bahasa Belgia yang kaya. Adapun peran Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam konflik Bahasa yang terjadi di Belgia sebenarnya tidak banyak mengambil bagian terhadap konflik bahasa antara komunitas bahasa Perancis dan Belanda di Belgia ini. Namun Uni Eropa secara umum telah mempromosikan pengakuan dan penggunaan bahasa-bahasa minoritas, memberikan dukungan finansial untuk mengatasi konflik, dan menekankan pada pentingnya dialog dan konsultasi dalam menyelesaikan suatu konflik negara anggotanya.

Konflik yang sudah mengakar di masyarakat Belgia ini, terus berlangsung hingga ke sektor politik dalam negeri. Di dalam pemerintahan Belgia sampai muncul partai pembela hak kaum Flemish yaitu  partai Vlaams Blang (Perancis). Partai ini menuntut perluasan otonomi bagi komunitas Perancis dan pengurangan dukungan finansial terhadap pemerintah Wallonia.

Pemerintah Belgia perlu menindaklanjuti saran dari Uni Eropa seperti melakukan promosi penggunaan multi bahasa ke Masyarakat, memberikan aturan yang adil terhadap setiap komunitas agar tidak terjadi kesenjangan sosial di setiap lapisan Masyarakat.

Referensi
Deutsche Welle. (2011, Septermber 15). Gebrakan dalam Kebuntuan Politik Belgia. Retrieved from Deutsche Welle: https://www.dw.com /id/gebrakan-dalam-kebuntuan-politik-belgia/a-15390940

Lucca Bettarelli, E. V. (2002, Agustus 12). Polarisasi afektif dan preferensi koalisi pada saat pandemi. Retrieved from Frontiersin: https://www.frontiersin. org/articles/10.3389/fpos.2022.945161/full

Study Smarter. (n.d.). Devolution In Belgium. Retrieved from Study Smarter: https://www.studysmarter. co.uk/explanations/human-geography/political-geography/devolution-in-belgium/

 

Sumber artikel: https://jurnalpost.com/read/konflik-belgia-bagaimana-usaha-pemerintah-belgia-dan-respon-uni-eropa/11007/
Dicetak dari JurnalPost.com pada 05 November 2026 11:54.