JurnalPost.com – Perang tidak pernah benar-benar jauh dari meja makan. Ia mungkin dimulai di medan tempur, tetapi dampaknya paling cepat terasa di dapur rumah tangga. Ketika Rusia dan Ukraina kembali berkonflik pada April 2026, dunia kembali dihadapkan pada satu kenyataan: stabilitas pangan global berdiri di atas fondasi yang rapuh. Lonjakan harga, terganggunya pasokan, dan meningkatnya ketidakpastian bukan sekadar efek samping, melainkan konsekuensi dari sistem pangan yang terlalu bergantung pada segelintir aktor global.
Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan bahwa Rusia dan Ukraina merupakan pemasok utama gandum, minyak nabati, dan pupuk global. Ketika rantai pasok dari kedua negara ini terganggu, dampaknya langsung terasa pada fluktuasi harga dan ketersediaan pangan di berbagai negara. Bagi Indonesia, gejolak tersebut bukan peristiwa yang jauh. Ketergantungan terhadap impor komoditas strategis, seperti gandum, kedelai, dan pupuk, membuat tekanan global dengan cepat menjalar ke tingkat domestik.
Harga pangan meningkat, daya beli melemah, dan ruang fiskal semakin tertekan. Bank Dunia (2022) mencatat bahwa lonjakan harga pangan global memiliki dampak signifikan terhadap inflasi dan kondisi sosial-ekonomi, terutama di negara berkembang. Dalam situasi seperti ini, ketahanan pangan tidak lagi dapat dipahami sebagai isu sektoral, melainkan sebagai persoalan strategis yang menyentuh stabilitas ekonomi dan sosial secara langsung.
Ironisnya, di tengah tekanan tersebut, Indonesia tengah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan unggulan pemenuhan gizi masyarakat. Secara normatif, program ini sulit ditolak. Namun, dalam kerangka kebijakan yang lebih luas, muncul pertanyaan mendasar: apakah negara sedang membangun ketahanan, atau sekadar memperluas distribusi di atas fondasi yang belum kokoh?
Dari perspektif food policy, persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan antara intervensi hilir dan penguatan sektor hulu. Laporan High Level Panel of Experts (HLPE) menegaskan bahwa sistem pangan global yang saling terhubung sangat rentan terhadap gangguan di satu wilayah. Dalam konteks ini, MBG berfokus pada distribusi dan akses, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi produksi domestik yang berkelanjutan. Ketika bahan baku masih bertumpu pada pasar global yang volatil, program ini berisiko menjadi kebijakan yang mahal sekaligus rapuh.
Ketahanan pangan tidak dibangun dari distribusi semata, tetapi dari kemandirian produksi.
Polemik MBG, dengan demikian, mencerminkan persoalan yang lebih dalam dalam arah kebijakan pangan nasional. Negara cenderung hadir ketika krisis sudah tampak di permukaan, tetapi belum cukup kuat dalam membangun sistem yang mampu meredam guncangan sejak awal. Padahal, pelajaran dari konflik Rusia–Ukraina sangat jelas: ketergantungan adalah titik lemah yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi krisis.
Dalam konteks ini, MBG perlu direposisi. Program ini tidak cukup dipandang sebagai skema bantuan sosial jangka pendek, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar transformasi pangan nasional. Integrasi dengan penguatan produksi lokal, diversifikasi pangan berbasis sumber daya domestik, serta pemberdayaan petani menjadi prasyarat mutlak. Tanpa langkah tersebut, kebijakan distribusi akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian global.
Di sisi lain, krisis juga membuka peluang. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk membenahi arah kebijakan, memperkuat cadangan pangan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan mendorong inovasi di sektor pertanian. Ketahanan pangan tidak lahir dari satu program, melainkan dari ekosistem kebijakan yang terintegrasi dan konsisten.
Pada akhirnya, konflik Rusia–Ukraina mengingatkan bahwa pangan adalah isu strategis yang melampaui batas negara. Indonesia tidak cukup hanya memastikan masyarakatnya makan hari ini, tetapi juga harus menjamin bahwa sistem yang menopangnya mampu bertahan esok hari. Tanpa keberanian membenahi fondasi produksi, MBG berisiko menjadi solusi jangka pendek yang mahal. Namun, jika diintegrasikan dengan strategi kemandirian pangan, program ini justru dapat menjadi titik balik bagi masa depan ketahanan pangan Indonesia.