Nama : Kaila Zalfa Alisha
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Nama Perguruan Tinggi dan Singkatan : Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
Dosen Pengampu : Dr. Izzatusholekha, S.Sos, M.Si
JurnalPost.com – Pertumbuhan gedung pencakar langit di Jakarta, khususnya pada kawasan Sudirman–Thamrin, memperlihatkan pesatnya pembangunan perkotaan dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Namun, di balik perkembangan yang terjadi, muncul tantangan serius dalam aspek keselamatan publik, terutama terkait risiko kebakaran pada bangunan bertingkat. Sejumlah insiden kebakaran gedung yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kompleksitas struktur bangunan vertikal menuntut sistem pencegahan dan penanganan kebakaran yang semakin terintegrasi dan adaptif.
Dalam konteks tersebut, keberadaan mobil Bronto Skylift milik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, mulai dari unit dengan jangkauan menengah hingga unit yang berkapasitas besar menjadi simbol kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan keselamatan publik di lingkungan perkotaan vertikal. Mobil Bronto Skylift berfungsi sebagai sarana strategis untuk evakuasi korban di ketinggian, pemadaman dari sisi luar bangunan, serta akses darurat pada lantai-lantai yang sulit dijangkau oleh peralatan pemadam konvensional. Namun, agar keberadaan peralatan ini bisa optimal, diperlukan kebijakan keselamatan gedung tinggi yang berbasis pemetaan risiko dan perencanaan wilayah, sehingga pemanfaatan dari Bronto Skylift tidak bersifat insidental, melainkan terintegrasi dalam sistem mitigasi kebakaran perkotaan.
Pemanfaatan mobil Bronto Skylift tersebut dapat dilihat dalam sejumlah kasus kebakaran gedung bertingkat di Jakarta. Contohnya pada kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, penggunaan Bronto Skylift memungkinkan petugas menjangkau lantai atas dari gedung yang dipenuhi asap tebal untuk melakukan evakuasi dan pemadaman dari arah vertikal. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kapasitas teknis pemerintah perlu didukung oleh perencanaan operasional yang matang dan simulasi secara berkala agar respons kebakaran bisa berlangsung lebih cepat dan aman.
Contoh pada kasus lain terjadi ketika kebakaran gedung perkantoran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, termasuk di area kantor Terra Drone. Dalam situasi keterbatasan akses internal akibat kepadatan asap dan konfigurasi ruang gedung, Bronto Skylift digunakan untuk menyisir lantai atas dan memastikan tidak ada korban yang terjebak. Pengalaman ini mengindikasikan pentingnya integrasi antara kesiapan peralatan pemerintah dengan sistem keselamatan internal gedung. Sementara itu, pada kebakaran K-Link Tower di Jakarta Selatan, pengerahan Bronto Skylift memperlihatkan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pengelola gedung, terutama dalam penyediaan akses evakuasi dan pemenuhan standar keselamatan sebelum terjadi insiden. Walaupun keberadaan Bronto Skylift menunjukkan kapasitas instrumental pemerintah, efektivitas perlindungan kebakaran tidak hanya ditentukan dari kecanggihan peralatan saja. Perlindungan keselamatan publik membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui pendekatan Pentahelix, yang mengintegrasikan peran pemerintah, sektor bisnis, akademisi, komunitas, dan media secara sistematis.
Dari sisi pemerintahan, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta berperan sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan proteksi kebakaran gedung tinggi. Peran ini mencakup perumusan standar teknis keselamatan berbasis risiko, inspeksi sistem proteksi kebakaran gedung, serta pengujian dan kesiapan sarana pemadam kebakaran, termasuk armada Bronto Skylift dengan berbagai spesifikasi teknis. Sebagai jalan keluar, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi keselamatan gedung tinggi terus diperbarui secara adaptif dan diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan serta interoperabilitas peralatan pemadam kebakaran.
Di sisi lain, kerangka tata kelola kolaboratif, sektor industri dan bisnis, khususnya pengelola gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan berperan sebagai mitra strategis pemerintah. Dengan menyediakan sistem deteksi kebakaran mandiri, hydrant internal, jalur evakuasi, serta manajemen keselamatan gedung adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam perlindungan keselamatan publik. Maka dari itu, jalan keluar yang diperlukan adalah penerapan mekanisme pengawasan yang konsisten, pemberian insentif bagi gedung yang patuh terhadap standar keselamatan, serta sanksi tegas bagi pelanggaran, guna memastikan kepatuhan sektor bisnis agar berjalan seiring dengan kapasitas respons pemerintah.
Kontribusi dari akademisi mempunyai peran yang penting dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Dengan melalui riset dan kajian teknis, akademisi dapat memberikan rekomendasi terkait penggunaan material bangunan tahan api, desain evakuasi vertikal, hingga simulasi perilaku penghuni dalam kondisi darurat. Sebagai solusi kebijakan, kolaborasi antara pemerintah dan akademisi perlu dilembagakan agar hasil riset tersebut menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan regulasi keselamatan gedung tinggi dan perencanaan kebutuhan sarana pemadam kebakaran.
Pada tingkat operasional, keterlibatan komunitas diwujudkan melalui pembentukan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang melibatkan karyawan dan pengelola internal gedung. Keberadaan MKKG menjadi jalan keluar penting untuk memperkuat kesiapsiagaan penghuni melalui pelatihan rutin, simulasi evakuasi, dan pemahaman prosedur darurat. Maka dari itu, kebijakan keselamatan tidak berhenti pada tataran regulasi saja, tetapi diterapkan secara nyata dan berkelanjutan di lapangan.
Peran media turut berkontribusi sebagai sarana edukasi dan pengawasan publik. Pemberitaan mengenai kebakaran gedung dan evaluasi sistem keselamatan, termasuk penggunaan Bronto Skylift dalam berbagai insiden di Jakarta, mendorong transparansi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar keselamatan bangunan. Sebagai jalan keluar, media dapat dimanfaatkan secara strategis untuk memperkuat akuntabilitas publik dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keselamatan gedung tinggi.
Secara keseluruhan, proteksi kebakaran gedung tinggi di Jakarta merupakan isu strategis dalam tata kelola keselamatan publik yang memerlukan pendekatan kolaboratif. Keberadaan berbagai jenis mobil Bronto Skylift menunjukkan kapasitas kebijakan pemerintah daerah, namun keberhasilan perlindungan keselamatan gedung tinggi sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi, kesiapan institusi, partisipasi sektor non-pemerintah, serta peran media dalam menjaga akuntabilitas. Pendekatan Pentahelix menegaskan bahwa keselamatan publik bukan sekadar persoalan teknis pemadaman kebakaran, melainkan hasil dari proses tata kelola yang melibatkan banyak aktor untuk melindungi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.