JurnalPost.com – Djibouti sebagai salah satu dari negara yang terletak di Horn of Africa atau Tanduk Afrika, dimana negara ini tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah ataupun juga bukanlah negara yang memiliki industri besar untuk menyokong pendapatan negaranya. Namun, sumber utama pemasukan pendapatan dari negara ini adalah dengan menyediakan jasa yaitu dalam bidang pelabuhan bagi negara-negara land locked atau bagi negara yang tidak memiliki wilayah laut sehingga dapat membantu untuk proses pengiriman ekspor maupun impor. Di samping itu, negara ini juga menjadi tempat bagi berbagai pangkalan militer negara-negara seperti, Amerika Serikat, China, Spanyol, Perancis, Jepang dan Italia dimana ada beberapa negara yang tergabung dalam Organisasi Pertahanan dan Keamanan yaitu North Atlantic Treaty Organization (NATO). Disamping itu juga, Djibouti digunakan sebagai pangkalan militer non – keanggotaan NATO seperti pada negara Jepang dan juga China yang mana mereka ini salah satunya memiliki People’s Liberation Army (PLA) atau yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Rakyat milik China, dimana mereka telah membangun markas militer di Djibouti yang digunakan sebagai tempat penyimpanan pusat logistik (Today, 2020).
Hal ini dikarenakan, Djibouti sendiri dikenal sebagai negara yang memiliki letak geostrategis dan juga stabilitas wilayahnya yang mana memiliki peran penting bagi kekuatan dunia, dimana tempatnya yang saling berdekatan diantara Somalia, Eritrea, dan Yaman, serta bersinggungan dengan Selat Bab el Mandeb yang turut memperlihatkan pentingnya letak geografi dari Djibouti bagi pelayaran internasional. Hal inilah yang menarik negara-negara dengan kekuatan militernya untuk menjadikan Djibouti sebagai tempat pangkalan militer mereka untuk dapat mendukung pencapaian kepentingan nasional masing-masing negara.
Di sisi lain, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang masih terbatas tidak menghalangi upaya dari Djibouti untuk memperluas kekayaan geopolitiknya agar menjadi sebuah keuntungan yang dapat diraih negaranya. Mengingat letaknya yang strategis tadi, membuat Djibouti merupakan gerbang utama dalam menuju perekonomian yang ada di sekitar wilayah Tanduk Afrika, dimana didukung dengan infrastruktur dan juga fasilitas yang telah mumpuni. Selain itu, adanya sebuah dokumentasi yang berupa wawancara antara jurnalis CGTN dengan Presiden Djibouti yaitu Ismail Omar Guelleh yang telah dikutip: ”And we are also very pleased to host the first base of the People’s Liberation Army in Djibouti for international security, to fights against piracy, extremism, and terrorism.” Bahwa artinya memang dengan jelas Pemerintah Djibouti ini membuka akses pangkalan militer oleh berbagai negara untuk berdiri di negaranya sendiri adalah sebagai bentuk menjaga keamanan internasional, sekaligus berperan dalam melawan tindak kejahatan seperti perompakan kapal, ekstrimisme maupun kegiatan terorisme yang dapat mengancam serta menghambat kedaulatan negara Djibouti (Surya, 2021).
Pangkalan militer di Djibouti dapat dirinci sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional untuk melawan ancaman, termasuk perompakan kapal. Fasilitas ini kemungkinan dilengkapi dengan sistem pemantauan maritim, radar canggih, dan kekuatan militer yang dapat merespons dengan cepat terhadap kejadian perompakan atau ancaman maritim lainnya (Surya, 2021). Kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk patroli laut bersama dan pertukaran intelijen, dapat menjadi bagian penting dari upaya ini untuk menjaga keamanan perairan strategis di wilayah tersebut.
Pangkalan militer di Djibouti dalam konteks pertahanan dari perompakan kapal dan ancaman lainnya dapat dijabarkan melalui setidaknya 5 (lima) kepentingan geopolitik yakni kapabilitas kontrol strategis, respon cepat, kerjasama regional, pelatihan dan pemantauan hingga menjadi sarana detterence bagi Djibouti. Dalam kaitannya dengan kontrol strategis, Djibouti yang terletak di wilayah yang strategis, berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden menikmati keberadaan pangkalan militer di sini guna memungkinkan negara tersebut untuk mengendalikan jalur pelayaran vital yang rawan terhadap perompakan kapal. Selanjutnya, dalam konteks respon cepat, kehadiran pangkalan-pangkalan militer memungkinkan negara untuk merespons dengan cepat terhadap insiden perompakan. Dalam hal ini, pasukan dan sarana militer di lokasi tersebut dapat memberikan respons instan untuk menanggulangi ancaman tersebut.
Eksistensi pangkalan militer asing di Djibouti, tidak terkecuali pangkalan militer China, telah memungkinkan Djibouti untuk dapat bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra regional untuk meningkatkan keamanan maritim. Kerjasama regional ini dapat melibatkan patroli bersama, pertukaran intelijen, dan langkah-langkah koordinasi lainnya. Di sisi lain, pangkalan militer juga dapat digunakan sebagai pusat pelatihan untuk pasukan maritim, termasuk pengembangan keterampilan khusus dalam menanggapi perompakan. Selain itu, fasilitas ini dapat digunakan untuk pemantauan aktif terhadap aktivitas laut yang mencurigakan. Dalam konteks yang lebih eksplisit, keberadaan sejumlah pangkalan militer sendiri dapat berfungsi sebagai faktor deterrensi terhadap pihak-pihak yang berniat melakukan perompakan, dimana kondisi faktual tersebut membentuk kejelasan bahwa wilayah tersebut terlindungi secara militer dapat mengurangi insentif untuk melancarkan serangan. Dengan cara-cara ini, pangkalan militer di Djibouti dapat menyediakan infrastruktur dan kapasitas yang diperlukan untuk mengamankan perairan regional dari ancaman perompakan kapal dan menjaga keamanan nasional (Christina, 2021).
Penulis: Munita
Universitas tekhnologi yogyakarta
Prodi: Ilmu Hubungan Internasional