Oleh: Novi Nuraini
Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Semester 1
JurnalPost.com – Korupsi bukanlah sekedar tindakan kejahatan ekonomi, melainkan juga sebuah penyakit sosial dan moral yang mencerminkan krisis identitas bangsa. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan kekayaan budaya nilai gotong royong dan semangat kebersamaan, tetapi sering kali tercoreng oleh praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor.
Menurut data transparency internasional tahun 2024, indeks persepsi korupsi indonesia masih berada di angka 34 dari 100 menandakan bawah praktik korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan keadilan sosial, Angka ini menunjukkan juga bahwa kejujuran bukan lagi norma sosial yang dihormati, melainkan pilihan yang semakin langka.
Integritas adalah pilar utama yang menopang tegaknya Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Namun kini, fondasi itu retak. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahun 2024 saja tercatat lebih dari 120 kasus korupsi baru dengan mayoritas pelaku berasal dari kalangan birokrasi dan legislatif. Ketika integritas hilang, Pancasila tidak bisa lagi diimplementasikan secara utuh. Nilai Ketuhanan tanpa moral menjadi formalitas, nilai keadilan tanpa integritas menjadi propaganda, dan nilai persatuan tanpa kejujuran menjadi sandiwara politik.
Di tengah badai korupsi yang melanda negeri, Pancasila dapat menjadi kompas moral dan landasan etika dalam pemberantasan korupsi. Nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus diinternalisasi dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sila pertama yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa Menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam menjalankan pemerintahan dan bisnis.
Sila kedua yaitu, Kemanusiaan yang Adil dan Berada Mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil.
Sila ke tiga yaitu, Persatuan Indonesia Menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam melawan korupsi.
Sila ke empat yaitu, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi.
Sila ke lima yaitu, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Memastikan bahwa, hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang.
Solusi terhadap krisis ini bukan semata memperketat hukum, tetapi membangun kembali kesadaran moral berbasis Pancasila. Pemerintah perlu menegakkan program Pendidikan Karakter Pancasila dan Antikorupsi secara konkret di sekolah, kampus, dan lembaga pemerintahan. Namun, pendidikan nilai akan sia-sia tanpa keteladanan dari para pemimpin.
Seperti disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, “Korupsi tidak akan hilang dengan hukum semata, tapi dengan perubahan moral para pelakunya.”
Keteladanan adalah pendidikan yang paling efektif. Ketika pemimpin menunjukkan integritas, rakyat akan meniru. Pancasila seharusnya tidak berhenti di mulut, tetapi hidup dalam tindakan mulai dari cara mengelola anggaran, bersikap jujur dalam jabatan, hingga menolak gratifikasi sekecil apa pun.
Korupsi telah menjadikan bangsa ini kehilangan kepercayaan diri dan kepercayaan publik. Namun harapan belum hilang. Pancasila tetap menjadi kompas moral dan ideologi pemersatu yang dapat mengembalikan integritas bangsa.
Kita tidak kekurangan aturan, tetapi kekurangan keteladanan.
Kita tidak kekurangan program antikorupsi, tapi kekurangan kesadaran moral.
Maka, saatnya bangsa ini kembali ke akar menjadikan Pancasila bukan sekadar hafalan, tapi karakter. Karena bangsa yang kehilangan integritas, pada akhirnya kehilangan jiwanya.