Oleh: Miko Setiawan
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
JurnalPost.com – Modernisasi, Sebagaimana dijelaskan dalam buku “Buku Ajar Pengantar Pendidikan” Karya Muhammad Yasin, Sehan Rifky, dan Retnoningsih Retnoningsih (2024 : 136), Merupakan suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Ini bukan sekedar perubahan dangkal, melainkan pergeseran mendalam dalam struktur sosial, ekonomi dan budaya. Modernisasi mencakup adopsi teknologi baru, perubahan nilai dan norma, serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan tantangan zaman.
Salah satu pilar utama modernisasi adalah digitalisasi, yaitu konversi informasi dan proses dari format analog ke digital. Digitalisasi memungkinkan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas di berbagai sektor. Dalam konteks administrasi publik, digitalisasi dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
Contoh nyata dari hubungan antara modernisasi dan digitalisasi dapat dilihat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2023, pelaporan realisasi kegiatan masih dilakukan secara manual yaitu dengan mencetak data excel dan menyerahkannya kepada kepala dinas.
Proses ini memakan waktu, rentan terhadap kesalahan manusia, dan kurang efisien. Namun, pada tahun 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadopsi sistem pelaporan digital melalui LPSE DIY (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pelaporan digital memiliki beberapa keuntungan, antara lain yang pertama efisiensi waktu dan biaya :
Pelaporan digital mengurangi kebutuhan akan percetakan dan penyerahan dokumen fisik, sehingga mengehemat waktu dan biaya, kedua akurasi data : sistem digital mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengolahan data, ketiga transparansi : pelaporan digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang realisasi kegiatan, keempat akuntabilitas : sistem digital menyediakan jejak audit yang jelas, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja.
Menurut Bapak Pinang Wikandaru selaku mentor magang dari penulis, peralihan ke pelaporan digital merupakan langkah penting dalam modernisasi administrasi publik di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk terwujudnya peningkatan kualitas hidup – kehidupan – penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia jogja yang bedaya saing.