Oleh : dr. Tedy Hartono, SH ,MCS
JurnalPost.com – Keberhasilan kelompok buruh dalam melobi pemerintah hingga tuntutan mereka dikabulkan adalah sebuah preseden politik yang menarik. Dalam dinamika kekuasaan, ini menunjukkan bahwa tekanan kolektif yang terorganisir mampu memaksa negara untuk hadir dan berpihak. Buruh, dengan kekuatan massa dan legitimasi historisnya sejak peristiwa Chicago 1886, telah membuktikan bahwa suara yang konsisten dapat menghasilkan kebijakan konkret bahkan dalam waktu relatif cepat.
Namun, di sisi lain, terdapat ironi besar yang luput dari perhatian: kelompok dokter dan tenaga kesehatan, yang secara fungsional merupakan tulang punggung negara, justru mengalami nasib sebaliknya. Tuntutan mereka berulang kali disuarakan, tetapi minim respons, apalagi realisasi.
Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Lebih dari 25% dokter umum di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp3 juta, dan lebih dari 90% tidak mencapai Rp12,5 juta per bulan (Media Indonesia). Bahkan terdapat laporan dokter dibayar hanya sekitar Rp100.000 per hari, angka yang secara sosial-ekonomi tidak layak untuk profesi dengan tanggung jawab tinggi (Media Indonesia). Dokter internship hanya menerima sekitar Rp3,2 juta per bulan, setara atau di bawah upah minimum (Media Indonesia). Di sisi lain, sistem pembayaran seperti BPJS kerap dikeluhkan karena tarif jasa medis yang sangat rendah, bahkan hanya Rp2.000–Rp5.000 per pasien di beberapa kasus (netralnews.com).
Tuntutan tenaga medis sebenarnya jelas dan berbasis realitas:
1. Standarisasi remunerasi yang layak dan berbasis risiko profesi
2. Perbaikan sistem pembayaran BPJS yang lebih adil
3. Perlindungan hukum bagi tenaga medis
4. Perbaikan distribusi tenaga kesehatan tanpa eksploitasi
5. Jaminan karier dan kesejahteraan jangka panjang
Namun, tuntutan ini tidak memiliki daya tekan politik yang kuat. Berbeda dengan buruh, tenaga medis cenderung fragmented, tidak terorganisir sebagai kekuatan politik, dan bahkan terjebak dalam narasi “pengabdian” yang seringkali dijadikan justifikasi untuk mengabaikan kesejahteraan mereka.
Padahal, sektor kesehatan adalah salah satu pilar utama negara. Tidak ada negara maju yang mengabaikan tenaga medisnya. Di Inggris, dokter umum berpenghasilan Rp1,2–1,8 miliar per tahun, di Amerika Serikat mencapai Rp3–5 miliar, dan di Kanada hingga Rp2,8 miliar (Media Indonesia). Angka ini bukan sekadar soal gaji, tetapi mencerminkan penghargaan negara terhadap profesi strategis.
Untuk menyetarakan kondisi Indonesia dengan negara maju, ada lima hal mendesak yang harus diubah:
1. Reformasi total sistem remunerasi tenaga medis nasional
2. Restrukturisasi tarif BPJS agar tidak menekan tenaga kesehatan
3. Penguatan perlindungan hukum dan profesionalisme
4. Insentif nyata dan berkelanjutan untuk daerah terpencil (bukan sekadar simbolik)
5. Pengendalian produksi dokter agar tidak terjadi oversupply yang menekan harga jasa
Langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah adalah menetapkan standar minimum penghasilan dokter secara nasional, merevisi sistem kapitasi BPJS, serta membangun roadmap karier tenaga medis yang jelas dan berkelanjutan. Tanpa itu, kita tidak hanya sedang mengabaikan profesi, tetapi sedang melemahkan fondasi kesehatan bangsa.
Jika buruh mampu memaksa negara untuk mendengar, maka pertanyaannya kini sederhana: kapan tenaga medis berhenti diam dan mulai diperhitungkan?
Penulis adalah :
Anggota Tim Analisis IKAL Lemhanas
Pemerhati masalah Kesehatan