JurnalPost.com – Praktik penyalahgunaan dana desa kembali mencoreng wajah tata kelola pemerintahan di tingkat bawah. Dana yang seharusnya menjadi bahan bakar pembangunan desa justru berubah menjadi ladang subur korupsi. Dalam kajian hukum terbaru, Muhammad Khairul Imam, S.H., dan Fahrizal S. Siagian, S.H., M.H., mengungkap pola-pola penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur desa serta lemahnya sistem pengawasan yang membuat pelanggaran ini terus terjadi.
Dana desa merupakan amanah negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan berbasis kemandirian lokal. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan sisi gelap dari kebijakan ini. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022 menempatkan korupsi dana desa sebagai salah satu bentuk korupsi paling masif di sektor pemerintahan lokal.
Menurut Muhammad Khairul Imam, S.H., peneliti hukum yang terlibat dalam kajian ini, modus yang paling umum terjadi adalah penggelapan, mark-up anggaran, pemotongan bantuan langsung tunai (BLT), hingga pengadaan barang fiktif.
“Dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun jembatan, jalan, atau fasilitas umum lainnya, malah dipakai untuk membiayai kepentingan pribadi. Ini bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Khairul Imam.
Sementara itu, Fahrizal S. Siagian, S.H., M.H. selaku penulis dan peneliti hukum yang aktif dalam kajian-kajian hukum nasional menambahkan bahwa selain kerugian negara, dampak lain yang lebih berbahaya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
“Korupsi dana desa bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mematikan semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kalau dibiarkan, ini bisa menciptakan konflik horizontal di tingkat desa,” ujarnya.
Mengingat sesuai dengan Strategi Nasional (Stranas) PK Tahun 2025-2026 merekomendasikan kepada Kemendagri agar mewajibkan penggunaan sistem pengawasan keuangan desa (Siswakeudes) guna meningkatkan pengawasan keuangan di tingkat desa.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik RI Tahun 2024, diperoleh poin penting yakni sebanyak 75.753 penduduk Indonesia masih tinggal di desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat terus mendorong pembentukan budaya anti-korupsi di desa dengan menghadirkan program Desa Anti Korupsi. Konsep ini dinilai perlu dimaksimalkan ke seluruh wilayah Indonesia. Agar terbentuknya struktur pemerintahan administratif yang berjiwa integritas anti Korupsi.
Kemudian, salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2161 K/Pid.Sus/2019, di mana seorang kepala desa di Sumatera Selatan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terbukti menggelapkan dana desa sebesar Rp450 juta. Kasus ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum bisa dilakukan, meskipun belum menjadi efek jera yang sistemik.
Dalam perspektif hukum, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Aparatur desa yang menyalahgunakan jabatannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa uang pengganti.
Kedua peneliti hukum ini menekankan bahwa lemahnya pengawasan internal dan rendahnya literasi hukum di tingkat desa adalah celah utama terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, mereka mendesak agar pemerintah segera:
1. Memperkuat pengawasan berjenjang melalui Inspektorat Daerah, BPK, dan KPK.
2. Meningkatkan pelatihan hukum dan manajemen keuangan desa bagi kepala desa dan perangkatnya. Hal ini bisa menjadi perhatian khusus dengan melibatkan unsur lembaga kajian hukum kemahasiswaan untuk turut serta memberikan pelatihan hukum dan manajemen keuangan desa. Hal ini diperuntukkan agar bisa membangun masyarakat yang cerdas dan anti Korupsi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat melalui transparansi data keuangan desa secara digital dan terbuka.
“Jika desa adalah pondasi pembangunan nasional, maka kita tidak boleh membiarkan pondasi itu keropos karena korupsi,” pungkas Khairul Imam.
Dana desa bukan sekadar anggaran, tetapi simbol kepercayaan negara kepada rakyat di akar rumput. Jika kepercayaan itu terus dikhianati, maka konsekuensinya bukan hanya pada keterlambatan pembangunan, tetapi juga pada gagalnya cita-cita reformasi birokrasi yang adil dan merata. Pemerintah harus bertindak sekarang, atau menanggung risiko kehancuran tata kelola desa dari dalam.