JurnalPost.com – Birokrasi merupakan sistem administrasi pemerintah yang berfungsi sebagai alat untuk melayani kepentingan rakyat. Namun, gambaran negatif tentang birokrasi di Indonesia diterangkan oleh beberapa masalah, seperti birokrat yang enggan melayani, sarana pelayanan yang buruk, praktik KKN yang meraja, dan kesulitan mengurus perizinan Seperti yang dijelaskan Hegel birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh karena itu, birokrasi memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan bahwa persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat selaras, dan mencegah terjadinya kekacauan.
Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah telah memulai reformasi birokrasi yang menunjukkan hasil yang nyata. Pelayanan di berbagai unit birokrasi terus meningkat, dengan kecepatan layanan yang terus meningkat dan kemudahan serta kualitas layanan juga terus meningkat .Tetapi reformasi birokrasi masih memerlukan lebih banyak komitmen pimpinan dan perubahan dalam pola pikir yang masih birokratis . Untuk memperbaiki birokrasi, perlu diperhatikan prinsip seperti birokrasi yang tindakan oleh visi dan misi yang jelas, pimpinan yang memiliki kepemimpinan yang kuat, dan birokrasi dengan struktur organisasi yang organik – adaptif.
Untuk menjelaskan birokrasi yang bersih di indonesia bahwa masih ada masalah yang harus di perbaiki , seperti kompleksitas masalah yang ada dalam birokrasi, struktur organisasi yang terlalu gemuk dan tidak sesuai dengan fungsi, payung hukum yang kontradiktif dan ambigu, rekrutmen yang tidak objektif, praktik KKN yang masih banyak, integritas aparatur yang masih bermaslah, pelayanan publik yang tidak berkualitas dan transparan, kurang inovatif, dan sistem dan budaya kerja yang belum terbangun. Namun, ada beberapa inisiatif reformasi untuk mengubah situasi, seperti birokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki birokrasi dan membangun integritas zona berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi . Pengelolaan reformasi birokrasi di Indonesia akan memasuki babak baru, yaitu fase ketiga, yang diharapkan dapat menciptakan birokrasi berkelas dunia, yaitu birokrasi yang baik dan bersih.
Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan birokrasi sehat adalah bahwa birokrasi harus bergerak lebih dinamis dan responsif, lebih efisien dan efektif, serta lebih tepat dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Strategi untuk mengatur birokrasi yang sehat meliputi reformasi birokrasi, revitalisasi birokrasi, dan penyederhanaan birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan untuk menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik, seperti di Kementerian Kesehatan. Revitalisasi birokrasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, ramping, inovatif, responsif, dan akuntabel, serta untuk menyelesaikan secara komprehensif berbagai permasalahan mendesak yang dihadapi dalam pembangunan. Penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang responsif, serta untuk membangun efektivitas dan efisiensi dalam melayani
Oleh: Fathurrahman Aznel
2210833032
Departemen Ilmu Politik