Oleh: Bayu Fahreziansyah Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta
JurnalPost.com – Suatu konflik Linguistik merupakan konflik yang sangat jarang dijumpai dibeberapa permasalahan pada lingkup nasional, seperti di negara Belgia yang terdapat dua kelompok berbahasa ( flemish) dan komunitas (Walloon). Dari kedua wilayah ini saling memperebutkan wilayah yang mereka tempati, dua komunitas ini mempunyai namanya masing-masing yaitu, komunitas berbasaha Belanda Flemish dan komunitas berbahasa Prancis Waloon, permasalahan ini diawali oleh komunitas berbahasa flemish yang mengklaim bahwa bahasa nasional yang seharusnya digunakan di Belgia yaitu bahasa flemish, karena komunitas berbahasa Pransic yaitu Waloon hanya dianggap sebagai pendatang untuk tinggal di Belgia dan menetap dari tahun 1967 sampai dengan 2007.
Pada tahun 1967 setelah sebelumnya banyak terjadi tragedi yang menyebabkan kerusuhan di Belgia dikarenakan perbedaan bahasa yang mereka gunakan, Pemerintah Belgia merespon hal tersebut dengan melakukan dan mengusulkan kebijakan atau peraturan yang memisahkan wilayah Belgia menjadi empat bagian meliputi, komunitas (Flemish) yang tinggal di wilayah Belanda, dan komunitas berbahasa (Walloon) yang tin dan kawasan berbahasa Jerman yang terbagi ke dalam dua daerah dan wilayah Brussels menjadi ibukota negara dan menjadi wilayah yang bilingual tidak memihak kepada siapapun dan bersikap netral.
Sesudah adanya persetujuan parlemen di tahun 1962, yang sudah di implementasikan di tahun setelahnya oleh pemerintah Belgia, dalam melakukan pembuatan kebijakan baru yaitu dengan membuat batas batas pemisahan antar kawasan yang ditempati oleh komunitas berbahasa Belanda (Flemish) dan komunitas berbahasa Perancis (Walloon). Delapan tahun kemudian, tepatnya di tahun 1970, Ada pembagian negara Belgia ke dalam empat kawasan bahasa, persetujuan mulai ditetapkan dalam konstitusi dimasing masing kawasan dengan ketentuan yang jelas, lalu kebijakan yang dibuat untuk mengatasi konflik bahasa ini telah banyak dirubah sejak keputusan untuk membagi kawasan Belgia direncanakan pada tahun 1921.
Masing-masing wilayah diberikan dan dilengkapi institusi untuk mengatur kebijakan yang ada pada masing-masing bagian wilayahnya yang dijalankan oleh pemerintah wilayah, Secara terstruktur yang ada di konstitusi bahwa kawasan berbahasa Belanda (Flemish) terdiri atas empat provinsi yaitu Antwerpen, West Flanders, East Flanders, dan Limburg. Kawasan berbahasa Perancis (Walloon) juga terdiri dari empat provinsi yaitu Hainaut, Luxembourg, Namur, dan Liège. Begitupun yang dilakukan pemerintah terhadap kawasan berbahasa Jerman yang terbagi ke dalam dua daerah dan dipisahkan oleh kawasan Waloonia. Kawasan berbahasa Jerman ini terbagi ke dalam sembilan sektor dan ke sembilan sektor tersebut berada di dalam provinsi Liège. Berbeda dari mayoritas penduduk Belgia lainnya, wilayah ini memiliki penduduk mayoritas beragama Protestan dan bukan Katolik Roma. Wilayah Brussels menjadi ibukota negara dan kawasan ini termasuk kawasan netral tidak memihak pada satu pihak atau komunitas bahasa manapun, bilingual yang terbagi ke dalam 19 sektor wilayah.
Konflik yang terjadi di Belgia terus menerus berkembang hingga saat ini, setelah adanya kebijakan yang dibuat konflik ini masih terus terjadi baik karena faktor politik yang ada maupun ketimpangan ekonomi yang terjadi, seperti halnya Ancaman disintegrasi yang melanda Belgia sejak terjadinya ketimpangan ekonomi antara wilayah Flanders dan Waloonia. Waloonia yang dulunya merupakan sebuah economic powerhouse bagi Belgia, di mana kegiatan perindustrian seperti batu bara yang menjadi penopang ekonomi dari wilayah tersebut, namun saat ini berubah menjadi wilayah yang ketergantungan akan subsidi yang diberikan dari kawasan Flanders. Sekitar kurang dari enam milyar euro per tahun dikeluarkan oleh pemerintah Flanders untuk Waloonia. Pemerintah Belgia sendiri sebetulnya telah berupaya melakukan banyak perubahan konstitusi dalam upaya meminimalisir konflik bahasa yang terjadi.
Pemberian subsidi dari pemerintah Flanders kepada pemerintah Waloonia yang telah berlangsung sejak abad ke-19 atau kurang lebih sejak Belgia baru saja memerdekan diri dari Belanda, terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini menjadi awal pemicu terjadinya disintegrasi yang dicetuskan oleh pemerintah Flanders. Permasalahan ini terus berlanjut imbas dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sampai dengan munculnya isu di mana pemerintah Flanders mengajukan permintaan kepada pemerintah Belgia agar diberikan otonomi yang lebih luas serta diberlakukan pemotongan dukungan finansial terhadap pemerintah Waloonia. Pada bulan November 2007 pemerintah Flanders mengajukan opsi untuk membuat pembentukan pemerintah baru.
Terdapat dampak dari permasalahan ini, konflik yang terus berlanjut imbas dari adanya kebijakan yang dibuat pemerintah sampai dengan munculnya isu pemerintah Flanders mengajukan permintaan ke pemerintah Belgia agar diberikan otonomi yang lebih luas dan diberlakukan pemotongan dukungan finansial. Pada bulan November 2007 pemerintah Flanders mengajukan opsi untuk membuat pembentukan pemerintah baru. Pilihan opsi yang diberikan pemerintah tidak hanya muncul begitu saja, pada tahun 2007 terdapat salah satu partai komunitas Flemish yang membela dan menyuarakan hak-hak masyarakat flemmish itu sendiri ialah partai Vlaams Blang, opsi kemerdekaan yang disuarakan oleh partai Vlaams Blang, inilah yang kemudian memunculkan adannya potensi disintegrasi Belgia, tidak hanya itu adapun beberapa faktor disintegrasi lainnya diantarannya, kontradiksi kebahasaan, sosial budaya, dan kontradiksi ekonomi politiknya.