JurnalPost.com – Dunia pendidikan di Indonesia saat ini masih menimbang model pembelajaran terbaik. Nyatanya, kurikulum sekolah masih menjadi persoalan bagi para pelaksananya. Sejak diluncurkannya Kurikulum Merdeka, kurikulum ini digadang-gadang merupakan inovasi kurikulum yang lebih baik. Namun Kemendikbud sendiri tidak mewajibkan setiap sekolah mengubah kurikulumnya. Lalu apakah hal tersebut akan berdampak pada satuan yang menggunakan kurikulum K13? Mengingat adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kurikulum tersebut.
Kurikulum Merdeka merupakan hasil evaluasi dari Kurikulum 2013 yang dianggap terlalu kaku dan monoton. Meski diklaim sebagai model pembelajaran yang lebih baik, ada saja pro dan kontra mengenai implementasi atau penerapan kurikulum ini. Kendati demikian pada awal diumumkannya kurikulum ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memutuskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka tetap berjalan sebagaimana rencana meski dilakukan secara voluntary. “Mulai tahun ajaran 2022/2023 ini, Kurikulum Merdeka menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih secara sukarela oleh satuan pendidikan,” tegas Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, pada Jumat (15/7/2022), di Jakarta.
Munculnya perubahan suatu kurikulum merupakan sebuah inovasi yang tentunya dipandang dapat mendorong pembelajaran ke arah yang lebih baik. Jika dilihat kembali, Kurikulum 2013 memang dirasa kurang fleksibel dan terkesan kaku. Guru dan peserta didik ditarget untuk melaksanakan pembelajaran yang terlalu padat. Hal ini menjadi alasan Mendikbud Ristek merancang Kurikulum Merdeka. “Kita sudah mendengar komplain dari anak-anak kita, di masa pandemi khususnya, materi ini terlalu padat, tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam,” ucap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, pada Jumat (11/2/2022).
Inovasi kurikulum merdeka ini merupakan kemajuan yang baik bagi pendidikan di Indonesia. Pembelajaran yang fleksibel dan lebih menyenangkan dapat disesuaikan dengan kemampuan tiap pelajar. Sehingga peserta didik lebih leluasa untuk mengembangkan potensi dirinya. Melihat banyaknya manfaat yang ada pada Kurikulum Merdeka, pemerintah mengatakan bahwa penerapan kurikulum ini akan bersifat nasional pada tahun 2024. “Diberlakukan secara nasional dimulai tahun ajaran 2024. Sekarang sedang melakukan umpan balik, melakukan masukan di lapangan ini selama dua tahun terbatas,” kata Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP, Kemendikbudristek, Zulfikri kepada wartawan di Jepara, Sabtu (29/7/2023).
Saat ini pemerintah memberikan pilihan kurikulum karena menunggu kesiapan satuan pendidikan. Sedangkan pemberian wewenang kepada satuan pendidikan untuk memilih kurikulum sendiri tidak lepas dari adanya perbedaan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah. Sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka tentu memiliki kualitas pembelajaran yang lebih maju dibanding dengan sekolah yang masih berpegang pada Kurikulum 2013.
Perbedaan kedua kurikulum ini terlihat sangat jelas dari segi buku siswa yang saya baca beberapa hari yang lalu. Buku pelajaran yang digunakan pada Kurikulum 2013 berisi materi yang bisa dibilang membosankan dan kurang menarik. Soal-soal latihannya juga terkesan monoton. Sedangkan dalam buku pelajaran Kurikulum Merdeka, materi yang disajikan lebih menarik dari segi ilustrasi dan isi bacaan. Sebagai evaluasi dari kurikulum sebelumnya, soal-soal latihan pada Kurikulum Merdeka juga dibuat lebih menyenangkan dengan mengoptimalkan teknologi digital yang ada.
Kemungkinan adanya perbedaan kualitas lulusan di tahun yang sama juga tidak dapat dihindari. Bayangkan siswa SMA yang sekolahnya masih menerapkan Kurikulum 2013 dengan siswa SMA yang sekolahnya sudah menerapkan Kurikulum Merdeka, ketika mereka lulus pasti akan berbeda perkembangan dan pengalamannya. Jika menghindari trauma sekolah ketika pergantian kurikulum, lantas seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu jauh sebelum kurikulum baru diterapkan sebagai kurikulum nasional. Hal tersebut juga untuk meminimalisir fenomena terjadinya perbedaan kualitas pembelajaran di tiap satuan pendidikan.
Penerapan kurikulum merdeka yang belum menyeluruh berdampak pada perbedaan kualitas pembelajaran di sekolah. Sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka beralasan belum siap untuk mengganti kurikulum. Oleh karenanya, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai kurikulum terbaru di setiap satuan pendidikan agar seluruh sekolah merasakan manfaat inovasi kurikulum yang diperbarui.
– Penulis: Ayn Ghania, Universitas Negeri Surabaya
