JurnalPost.com – Landlocked Country atau negara terkurung merupakan negara yang perbatasannya tidak bersinggungan dengan lautan maupun jalur perairan yang memberi akses ke lautan dan harus bersekutu dengan negara lain yang mempunyai akses langsung ke laut, salah satu contoh dari Landlocked Country adalah Uzbekistan. Yang uniknya adalah Uzbekistan disebut sebagai negara yang terkurung daratan ganda pasalnya negara ini sepenuhnya dikelilingi oleh daratan negara-negara lain yaitu Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan Afganistan dan Turkmenistan selain itu 80% daratannya terdiri dari dataran, gurun, dan dataran rendah, terutama terdapat di bagian barat.
Pegunungan dan kaki bukit meliputi seluruh negara di selatan dan tenggara. Sebagai negara yang terkurung oleh daratan tentunya terdapat beberapa kerugian tertentu yang dapat membatasi pendapatan nasional mengingat negara ini tidak mempunyai akses terhadap lautan membuat Uzbekistan kehilangan kesempatan untuk melakukan titik perdagangan di industri pantai maupun industri perikanan skala besar seperti negara lainnya, membuat negara seperti Uzbekistan cenderung tertinggal dengan negara maritim lainnya dalam hal pembangunan maupun perdagangan internasional. Akibatnya Uzbekistan ditetapkan sebagai Landlocked Developing Countries (LLDCs) atau negara-negara yang terkurung daratan oleh PBB.
Dimana Uzbekistan menghadapi tantangan struktural dalam mengakses pasar dunia seperti harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan dari pasar luar negeri mengingat negara Landlocked bergantung dengan negara-negara yang bersinggungan dengan laut untuk dapat mendapatkan maupun mengirimkan barang yang membuat biaya pengiriman meningkat. Hal ini dapat berdampak pada terhambatnya investasi mengingat negara harus membayar lebih dari dua kali lipat untuk biaya transportasi ke negara transit, penurunan daya saing dan terisolasi dari perdagangan internasional karena Uzbekistan sebagai Landlocked kehilangan akses langsung jalur perdagangan semua jenis barang dan terlebih lagi rumitnya skema perdagangan yang dijalani seperti Uzbekistan harus mengirimkan ekspornya jarak jauh melalui Kazakhstan di utara dan barat laut, Republik Kyrgyzstan dan Tajikistan di timur dan tenggara, Turkmenistan di barat daya, dan Afghanistan di selatan, yang menimbulkan tantangan pada aspek infrastruktur transportasi. Sebagai negara LLDC Uzbekistan tidak dapat atau belum mampu untuk menawarkan sistem transportasi yang lebih efisien mengingat medan yang ditempuh terbilang cukup sulit.
Kesulitan Uzbekistan tersebut dapat dilihat dari rutenya menuju lautan yang begitu rumit dan harus menempuh perjalanan yang lebih jauh yang melibatkan tiga jalur darat dan dua penyeberangan perbatasan bagi barang untuk tiba ataupun meninggalkan negara tersebut. Rute pertama melalui Pelabuhan Tiongkok/Tiongkok Daratan dengan kereta api/truk Tiongkok menuju ke Kazakhstan lalu ke Uzbekistan. Rute ini merupakan rute yang terbilang cukup rumit apalagi setelah pandemi Covid 19 karena adanya masalah penundaan peti kemas akibat akumulasi kargo di perbatasan Kazakhstan dan Tiongkok yang mengakibatkan masalah peti kemas dan kargo global, terlebih lagi adanya peningkatan tajam permintaan Uni Eropa untuk rute kereta api dari Tiongkok karena adanya penundaan transportasi laut yang mengakibatkan adanya pengurangan kapasitas kargo yang menuju Uzbekistan. Rute kedua yang dapat ditempuh melalui jalur kereta api Vladivostok menuju ke Kazakhstan dan ke Uzbekistan, rute ini digunakan untuk menghindari puncak arus kargo Tiongkok namun adanya penundaan pada waktu pengiriman selama tiga bulan dikarenakan adanya efek domino dari kemacetan Tiongkok terutama untuk barang-barang permintaan musiman. Rute ketiga mewajibkan kargo dikirimkan melalui pelabuhan Bandar Abbas di Iran yang kemudian akan dilanjutkan oleh jalur kereta api/truk yang membawa barang melalui Turkmenistan ke perbatasan selatan Uzbekistan, pengiriman ini merupakan pengiriman dengan rute tersulit dikarenakan adanya sanksi terhadap Iran yang membuat adanya penambahan importir di Uzbekistan.
Permasalahan kerumitan rute ini tentunya membuat Uzbekistan perlu menjaga baik hubungannya dengan negara-negara bersangkutan jika tidak ingin eksport dan importnya dihambat secara sengaja dengan negara-negara tersebut seperti menciptakan kesulitan atau bahkan dengan memotong akses ke infrastruktur ekspor. Hal ini dapat diantisipasi dengan misalnya saja membangun aliansi regional dengan negara transit terpenting dimana dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara Uzbekistan dan Rusia sebagai salah satu negara transit terpenting, kedua belah pihak membangun aliansi regional produsen gas melalui Gazprom perusahaan energi Rusia yang mendapatkan akses transmisi di Uzbekistan untuk mempererat hubungannya sebagai negara transit terpenting dalam jalur perdagangan internasional dimana Rusia menjadi kunci penting bagi Uzbekistan dikarenakan Russia memainkan peran utama sebagai penghubung utama dalam rute transit dan investor terbesar dimana Rusia dapat menjadi jawaban bagi beberapa permasalahan Uzbekistan, seperti Rusia dengan sumber daya air yang berkelimpahan dapat membantu Uzbekistan yang mengalami permasalahan kekurangan air yang sekaligus membantu menyelesaikan banyak masalah ekonomi, ekologi, dan sosial di Uzbekistan yang terkait dengan kekurangan air.
Mengingat hubungan diplomatik kedua negara yang sudah dimulai pada abad ke – 19 menjadi salah satu hal yang menguntungkan bagi Uzbekistan dengan nilai historis tersebut Uzbekistan dapat mengembangkan ekonomi dan geopolitik negaranya lebih jauh lagi dimana Russia menjadi mitra terbesarnya dinamika investasi yang terjadi antara kedua belah pihak terbilang cukup baik dan berkembang dengan pesat dimana pada tahun 2022, Rusia memiliki tingkat investasi tertinggi di Uzbekistan – 20,3% dari total investasi asing senilai sekitar US$ 2 miliar. Rusia berada di atas Tiongkok dalam hal ini investasinya mencapai 16,4%, dan Turkiye di tempat ketiga dengan pangsa 10,1% dari total investasi asing ke Uzbekistan. Jerman dan Amerika Serikat memiliki investasi Uzbekistan masing-masing senilai sekitar 6% dan 3.8% dari total nasional.
Oleh: Novalya Elv Sabono, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta.
